LOGISTIKNEWS.ID- Sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI disertai Tenaga Ahli Komisi VII, Tim Sekretariat Komisi VII, melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) spesifik dalam rangka fungsi pengawasan ke PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari / DKB (Persero) Shipyard Cirebon, pada Kamis (4/12/2025).
Plt Direktur Utama PT DKB, Rudolf Valintino, menerima langsung Kunker Anggota DPR Komisi VII yang terdiri dari Ir. Lamhot Sinaga dari F.P. Golkar (Ketua Tim), dan Anggota Tim yakni Bane Raja Manalu (F.PDIP), Nila Yani Hardiyanti, S.I.Kom (F.PDIP), Rycko Menosa, MBA (F.P Golkar), Jamal Mirdad (F.P Gerindra), Dr H. Jefry Romdonny, SE, SSos, MSi, MM (F.P Gerindra), H.Alifudin SE,MM (F.PKS), dan Ir H Tifatul Sembiring (F.PKS).
Pada kesempatan itu, Rudolf mengapresiasi dan berterimakasih atas Kunker Anggota Dewan tersebut dan sekaligus menyampaikan permohonan kepada Komisi VII DPR RI agar BMUN Galangan Kapal mendapatkan perhatian maksimal dari Pemerintah.
Berdasarkan data Iperindo, di Indonesia saat ini hanya terdapat sekitar 2% BUMN galangan kapal, sedangkan sisanya atau 98% merupakan galangan kapal swasta.
“Dengan adanya Kunker ini semoga dapat memberikan dampak postif terhadap PT DKB untuk mendukung industri perkapalan nasional dan mendukung program Pemerimtah di sektor industri kemaritiman.
Pada kesempatan itu juga mengemuka, bahwa untuk meningkatkan kinerja daya saing BUMN Galangan Kapal, masih diperlukan berbagai stumulus berupa insentif dan pajak, serta kemudahan memperoleh bahan baku.
Ketua Tim Kunker Komisi VII DPR-RI, Lamhot Sinaga, menyatakan akan memperhatikan masukan dari BUMN galangan kapal melalui dorongan lintas sektoral.
Menurutnya, kesiapan dan kualitas kapasitas industri galangan kapal nasional sebagai pusat konsentrasi pembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapal dan sarana lepas pantai menjadi sangat penting dalam menunjang daya saing maritim Indonesia.
Sebab, imbuhnya, dalam menghadapi persaingan global, percepatan transformasi industri, dan tuntutan efisiensi logistik serta standar keselamatan yang semakin tinggi, galangan kapal dituntut menyediakan fasilitas modern, layanan terintegrasi, serta ekosistem kerja profesional yang mampu meningkatkan produktivitas, mutu pengerjaan, dan keandalan layanan.
BUMN Strategis
PT DKB) merupakan salah satu BUMN strategis di sektor maritim yang menjalankan fungsi pembangunan kapal baru (ship building), pemeliharaan dan perbaikan kapal serta docking (ship repair & docking), dan jasa pendukung untuk konstruksi serta sarana lepas pantai.
Dengan jaringan galangan yang tersebar di berbagai wilayah termasuk galangan di Cirebon (Dok II), DKB memiliki portofolio usaha yang komprehensif meliputi pembangunan kapal baru sampai batas tertentu, perbaikan dan pemeliharaan kapal, docking, serta jasa-jasa pendukung seperti fabrikasi struktur baja, perbaikan sarana offshore, dan layanan inspeksi dan perawatan kapal maupun sarana lepas pantai.
“Peran ini menjadikan DKB sebagai bagian penting dari rantai pasok industri maritim nasional dan mendukung kebutuhan logistik laut, transportasi kapal, serta layanan pemeliharaan armada baik milik pemerintahan, BUMN maupun swasta,” terang Lamhot.
Adapun maksud Kunker tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan serta penyusunan rekomendasi kebijakan strategis di sektor maritim dan industri perkapalan oleh Komisi VII DPR RI.
Kunker ini, juga bertujuan untuk menggali informasi faktual mengenai kondisi real operasional galangan, efektivitas fasilitas produksi dan layanan docking, kualitas manajemen, penerapan standar keselamatan kerja dan lingkungan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi DKB dalam mengoptimalkan kapasitas produksi dan pemeliharaan kapal.
“Nantinya, hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen kajian dan rekomendasi kebijakan strategis bagi industri perkapalan nasional, dengan harapan mendukung peningkatan kapasitas galangan domestik, memperkuat ketahanan dan kemandirian industri maritim nasional, serta menjamin layanan perkapalan yang andal dan berkualitas bagi pengembangan transportasi laut Indonesia,” ujar Lamhot.
Selain itu, mengidentifikasi kondisi aktual industri galangan kapal dan tantangan daya saing di tingkat nasional dan global.
Kunjungan ini juga bertujuan memperoleh pemahaman langsung mengenai kondisi operasional PT DKB khususnya di lokasi galangan, termasuk Shipyard Cirebon Dok II sebagai bagian dari industri galangan kapal nasional.
Komisi VII akan menelaah aspek pengelolaan galangan, kualitas fasilitas dan infrastruktur, kapabilitas produksi dan perbaikan kapal, serta tantangan yang dihadapi PT DKB dalam menjaga daya saing menghadapi persaingan baik dari galangan swasta maupun internasional.
Disamping itu, mengkaji pemanfaatan kapasitas produksi, layanan docking dan repair, serta dukungan sarana dan insentif dalam mendukung investasi dan efisiensi operasional.
Komisi VII juga akan mengevaluasi sejauh mana fasilitas dan layanan DKB, seperti pembangunan kapal baru (ship building), pemeliharaan dan perbaikan kapal (ship repair & docking), serta layanan pendukung untuk sarana lepas pantai dimanfaatkan secara optimal.
“Kajian ini mencakup efektivitas pemanfaatan galangan, efisiensi pelayanan, kapabilitas teknis dan manajemen, serta hambatan operasional yang mungkin mempengaruhi kemampuan PT DKB untuk menarik lebih banyak proyek dan memperkuat posisi kompetitifnya di sektor maritim nasional,” papar Lamhot.
Dia menjelaskan, Komisi VII DPR RI juga akan menganalisis implementasi strategi kualitas, efisiensi, dan tata kelola yang dipegang PT DKB dalam mendukung daya saing industri perkapalan nasional.
Selanjutnya, Komisi VII DPR RI juga akan meninjau komitmen PT DKB terhadap standar manajemen kualitas dan lingkungan, termasuk aspek keselamatan kerja (SHE), sistem kendali mutu (QCDS), dan tata kelola perusahaan yang baik, untuk memahami bagaimana PT DKB menjaga reputasi, efektivitas operasional, dan keberlanjutan usahanya.
Komisi VII juga akan menilai sejauh mana PT DKB dapat mendukung kebutuhan nasional termasuk pelayaran komersial, logistik, serta kebutuhan instansi pemerintahan dan pertahanan melalui kapabilitas ship-building, repair, dan layanan terkait.
“Hasil evaluasi akan membantu merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat sektor maritim dan kemandirian industri perkapalan Indonesia,” ucap Lamhot.[am]
