LOGISTIKNEWS.ID– Pemerintah menaruh perhatian terhadap isu Logistics and Food Loss sebagai tantangan dalam memperkuat ketahanan pangan.
Menurut Kajian Bappenas tahun 2021 menunjukkan bahwa Food Waste and Loss di Indonesia mencapai sekitar 23-48 juta ton per tahun, sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih terintegrasi, mulai dari perbaikan sistem logistik hingga pemanfaatan yang bernilai tambah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengungkapkan upaya pengendalian Food Waste and Loss tersebut tidak hanya menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan.
“Tetapi juga membuka ruang kolaborasi lintas sektor, termasuk peran dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sebagai wujud kerja sama dalam mewujudkan sistem pangan yang efisien dan berkelanjutan,” ujarnya pada Selasa (13/1/2026).
Menko Airlangga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional, sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi jangka panjang.
Pemerintah juga memperkuat ketahanan pangan melalui dukungan anggaran di tahun 2026 sebesar Rp164,4 triliun yang dialokasikan untuk peningkatan produksi pertanian dan stabilitas stok pangan.
Selain itu, pemberdayaan UMKM senilai Rp181,8 triliun yang difokuskan di wilayah perdesaan, termasuk penguatan logistik dan Operasi Pasar Merah Putih guna menjaga kelancaran distribusi, stabilitas harga pangan, dan pengendalian inflasi di tingkat masyarakat.
Namun, di tengah berbagai upaya penguatan sektor pangan, Pemerintah juga mencermati sejumlah ancaman strategis, terutama dampak perubahan iklim, sebagaimana pengalaman pada tahun 2024 ketika fenomena El Nino dan La Nina secara bersamaan menekan produksi padi nasional.
“Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mengingat sektor pertanian memiliki peran vital dalam perekonomian, dengan kontribusi sekitar 14,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap hampir 29% tenaga kerja atau sekitar 40,7 juta orang,” ujar Airlangga.
Guna merespons tantangan tersebut, Pemerintah mendorong penguatan sektor pertanian melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan food estate sebagai salah satu upaya menjaga keberlanjutan pasokan pangan.
Pengembangan program tersebut juga didukung dengan penerapan modern farming yang mengedepankan pemanfaatan teknologi, peningkatan efisiensi, dan pengelolaan risiko iklim, sehingga produktivitas pertanian dapat terus ditingkatkan meski dihadapkan pada dinamika perubahan iklim dan tantangan global.
“Terkait beras, kita di tahun 2025 produksinya 34,71 juta ton, dan itu salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Dan di angka tersebut itu juga terjadi lojakan produksi yang menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton. Dan juga yang harus kita jaga adalah terkait dengan inflasi. Namun kita juga harus bersyukur bahwa dengan kenaikan harga dan harga-harga yang relatif baik, nilai tukar petani juga tertinggi sepanjang beberapa tahun terakhir,” ucap Airlangga.[bram]
