LOGISTIKNEWS.ID- Dewan Pemakai Jasa Angkutan Logistik Indonesia (Depalindo) menyatakan bahwa ditengah kondisi dan situasi geopolitik dan perekonomian global yang tidak menentu saat ini, semestinya operator pelabuhan tidak mewacanakan penyesuaian tarif apapun.
Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro mengatakan, tata kelola kepelabuhanan idealnya berorientasi pada benefit oriented, bukan hanya pada profit oriented.
Karenanya, pelayanan jasa kepelabuhanan di Indonesia mesti lebih mengedepankan benefit orientasi, karena multiplier efect nya dan manfaatnya akan cukup banyak dirasakan industri maupun usaha pendukungnya.
“Kalau operator Pelabuhan semata-mata hanya ingin profit oriented dan cuma mengejar keuntungan sesuai target, justru berpotensi mengabaikan standard pelayanan dan produktivitas pelabuhan sebagaimana SLA/SLG (service level agreement/service level guaranted)-nya,” ujar Toto yang juga menjabat Sekjen DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) kepada Logistiknews.id, pada Minggu Malam (5/4/2026).
Dia juga mengatakan, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mewacanakan penyesuaian tarif layanan jasa kepelabuhanan apalagi jika pelabuhan masih bisa meraih laba, mengingat selain kondisi global yang tak menentu, kalangan dunia usaha didalam negeri juga sedang tidak baik-baik saja.
“Justru dalam kondisi seperti saat ini, hendaknya pelabuhan dapat meningkatkan kinerjanya dengan menghilangkan berbagai hambatan dilapangan untuk mempercepat kelancaran arus barang dan logistik agar dunia usaha atau hinterland-nya juga bisa bergerak tumbuh,” ucap Toto.
Untuk itu, Depalindo menilai tidak ada urgensinya untuk melakukan penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan saat ini.
Sebab, kata Toto, tata kelola pelabuhan tidak boleh semata berorientasi pada keuntungan korporasi, melainkan harus memberikan dampak langsung dan signifikan bagi masyarakat melalui tarif yang terjangkau dan sistem logistik yang eefektif dan efisien.
Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi VI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, baru-baru ini, Dirut PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Achmad Muchtasyar mewacanakan untuk penyesuaian tarif layanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan-pelabuhan yang dikelola operasikan BUMN itu.
Pasalnya, berdasarkan analisa Pelindo, tarif yang berlaku sekarang sudah 7 tujuh tahun tidak direvisi atau ada penyesuaian.
“Namun, peraturannya kita boleh merevisi ini setiap 3 tahun. Tetapi sudah 7 tahun tidak direvisi,” ungkap Bos Pelindo tersebut.
Dia mengaku telah berkomunikasi dengan regulator terkait penyesuaian tarif ini. Dalam diskusi tersebut, Pelindo menegaskan urgensi penyesuaian tarif didasarkan pada kenaikan biaya operasional perusahaan.
“Kami berdiskusi dengan regulator, bahwa operating cost kita naik, dan juga inflasi, kita nggak usah ngomong inflasi, tapi langsung transparan ke cost operation yang kita harus tanggung, itu sudah menjadi tidak layak lagi kalau ini tidak disesuaikan,” jelasnya.
Pelindo berharap persetujuan penyesuaian tarif dapat segera diperoleh dari regulator dalam waktu dekat.
Muchtasyar menambahkan, penyesuaian tarif ini menjadi solusi quick win yang dampak nyata pada kinerja keuangan perseroan di tahun 2026.
“Insya Allah ini kita bisa terapkan, dan itu akan menambah revenue kita sebagai program-program quick win. Karena quick win itu berarti harus terlaksana, harus berimbas, harus terdampak di tahun 2026 ini juga,” ucapnya.[am]
