LOGISTIKNEWS.ID- Dampak eskalasi perang di kawasan Timur Tengah saat ini, dikabarkan mengakibatkan melonjaknya ongkos pengangkutan melalui angkutan laut (freight) dari dan ke kawasan itu. Bahkan aktivitas ekspor dari Indonesia ke Timur Tengah juga di tenggarai alami penurunan.
Sekjen DPP Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) yang juga Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Logistik Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro, mengatakan, asosiasinya telah banyak menerima laporan perusahaan anggota GPEI yang kegiatan ekspornya terimbas eskalasi perang tersebut.
“Selain aktivitas ekspor menurun, freigt juga naik, lantaran jarak tempuh bertambah atau mengambil rute lebih jauh. Tetapi dalam hal ini kita sebagai pebisnis gak bisa berbuat apa-apa, karena ini merupakan kondisi geopolitil dan perekonomian global,” ujar Toto, melalui keterangan resminya kepada Logistiknews.id, pada Senin (13/4/2026).
Untuk mengurangi inefisiensi biaya logistik akibat eskalasi perang di Timur Temgah tersebut, Toto mendesak agar layanan logistik di dalam negeri di efisiensikan, seperti halnya di pelabuhan maupun fasilitas depo kontainer empty di luar pelabuhan.
Toto mengungkapkan, Depo empty agar melayani 24/7 khususnya di Belawan Sumut, yang saat ini hanya beroperasi hanya sampai jam 17.00 waktu setempat. Selain itu, tarif lift on dan lift off (Lo-Lo) agar dipangkas, yang selesihnya hampir lebih mahal Rp 300 ribu/ bok ketimbang tarif Lo-Lo di dalam pelabuhan.
“Kalau ada pemangkasan tarif Lo-Lo di depo empty akan ada efisoens triliunan rupiah pertahun dengan asumsi kontener yang dilayani di depo mencapai 12 juta bok/tahun,” ungkapnya.
Toto mengatakan, Depalindo maupun GPEI telah melaporkan masalah in- efisiensi logistik di dalam negeri ini kepada Ombudsman RI.
“Termasuk soal perizinan depo yang dikeluarkan oleh dishub setempat, maupun izin amdal-nya perlu di evaluasi agar aktivitas di depo tidak terus-menerus macet,” ujarnya.
Menekan Ekspor, Industri, & Tenaga Kerja
Sementara itu, Pemerhati Maritim dan Kepelabuhanan, Bambang Sabekti mengungkapkan, perang di Timur Tengah telah mengganggu jalur utama perdagangan global, terutama di Laut Merah dan Terusan Suez. Arus logistik Asia–Eropa tidak lagi berjalan normal.
“Kapal harus mengambil rute yang lebih panjang, biaya angkut melonjak, dan waktu pengiriman menjadi tidak pasti. Dalam beberapa kasus, arus perdagangan bahkan berputar melalui jaringan global yang lebih kompleks, termasuk melibatkan Amerika,” ujar Bambang kepada Logistiknews.id pada Senin (13/4/2026).
Dia mengungkapkan, bahwa dampak langsung terlihat pada kegiatan ekspor. Pasalnya, sejumlah perusahaan pelayaran menghentikan sementara booking kargo ekspor ke kawasan Timur Tengah sebagai langkah mitigasi risiko.
Menuurut Bambang, situasi ini bukan hanya meningkatkan biaya, tetapi juga dalam beberapa kasus menutup akses ke pasar tujuan.
“Imbasnya, eksportir Indonesia kini menghadapi tekanan nyata, baik dari sisi harga maupun kepastian pengiriman,” ucap Bambang.
Disisi lain, imbuhnya, lonjakan biaya logistik dan ketidakpastian jadwal membuat daya saing produk Indonesia melemah. Industri manufaktur seperti tekstil, garmen, dan furnitur menjadi yang paling terdampak karena margin yang tipis dan ketergantungan tinggi pada pasar ekspor.
Bambang menyebutkan, dalam kondisi seperti ini, pembeli cenderung beralih ke pemasok yang lebih dekat dan memiliki kepastian suplai yang lebih baik.
Tekanan tersebut merambat ke sektor industri dalam negeri. Ketegangan di kawasan seperti Selat Hormuz mendorong kenaikan harga energi sehingga biaya produksi ikut meningkat.
“Di saat yang sama, gangguan rantai pasok menyebabkan keterlambatan bahan baku dan ketidakpastian ketersediaan. Industri menghadapi tekanan ganda: biaya naik, sementara permintaan tidak cukup kuat untuk menopang,” ungkap Bambang.
Dalam situasi ini, kata dia, efisiensi menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Pada industri padat karya, langkah efisiensi hampir selalu diikuti penyesuaian tenaga kerja.
Karenanya, pengurangan lembur, penyesuaian jam kerja, hingga tidak diperpanjangnya kontrak menjadi langkah awal. Jika tekanan terus berlanjut, risiko pemutusan hubungan kerja akan semakin besar.
“Perang di Timur Tengah kini secara langsung menekan ekspor, industri, dan tenaga kerja Indonesia,” papar Bambang.
Hal senada dikemukakan Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto, terkait imbas aktivitas logistik akibat eskalasi perang Timur Tengah saat ini.
“Kalau untuk yang jalur internasional terganggu, termasuk untuk angkutan laut dan udara,”ujarnya, kepada Logistiknews.id pada Senin (13/4/2026).
Namun, kata Mahendra, kalau yang rute domestik selama harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak naik maka masih aman dengan catatan ketersediaan di SPBU-SPBU di seluruh jalur logistik tersedia.[am]
