LOGISTIKNEWS.ID– Untuk mendorong kegiatan ekspor dan peningkatan daya saing nasional, tidak hanya bertumpu pada keberhasilan menyepakati perjanjian perdagangan, tetapi juga pembenahan struktural di dalam negeri.
Debottlenecking, deregulasi, penyederhanaan prosedur dan perizinan serta efisiensi logistik maupun biaya produksi menjadi kunci agar industri dan produk Indonesia mampu bersaing.
Untuk itu, Pemerintah menegaskan akan mempermudah akses ekspor dengan berbagai regulasi yang lebih sederhana.
“Kita akan permudah ekspor, buka pelabuhan-pelabuhan, lapangan-lapangan terbang untuk ekspor langsung. Kita akan permudah regulasi, supaya menumbuhkan kegiatan ekonomi.” ujar Presden Prabowo Subianto, saat menghadiri acara ‘Indonesia Economic Outlook 2026’ yang diselenggarakan di Wisma Danantara pada Jumat (13/2/2026).
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sesi laporan memaparkan bahwa salah satu pilar menuju pertumbuhan ekonomi 8%, dari sisi permintaan adalah peningkatan ekspor, di mana sepanjang tahun 2025 tercatat peningkatan ekspor komoditas non-migas berhasil mencapai 7,66%.
Dua komoditas utama andalan ekspor RI mampu tumbuh sangat baik di 2025, yaitu CPO dan Turunannya (HS.15) tumbuh tinggi 27,94% dengan share terbesar 12,73% dari total ekspor, dan Besi dan Baja (HS.72) yang tumbuh 8,41% dengan share 10,37% dari total ekspor.
“Secara sektoral, peningkatan nilai ekspor kita di 2025 disumbang oleh sektor Industri Pengolahan yang mencapai kontribusi 10,77%, dan mampu tumbuh 14,47%,” ucap Airlangga.
Demikian juga ekspor menurut negara tujuan, dua negara tujuan utama ekspor kita mengalami kenaikan cukup tinggi. Ekspor ke Tiongkok tumbuh 7,11% dengan kontribusi sebesar 24,02% dan ekspor ke Amerika tumbuh 16,66% dengan share sebesar 11,47% dari total ekspor.
“Ekspor kita, khususnya komoditas non-migas, merupakan pilar penting mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sepanjang 2025 mampu tumbuh kuat 7,66%. Bahkan ekspor ke Amerika mampu tumbuh lebih dari 16%, di tengah dinamika kebijakan tarif dari Presiden Trump,” jelas Menko Airlangga.
Biaya Logistik Belum Kompetitif
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menyampaikan apresiasi langkah Pemerintah yang merilis berbagai paket kebijakan ekonomi, di tengah situasi dunia yang masih menghadapi tantangan ketidakpastian global, kebijakan tarif Trump, geopolitik dan konflik di berbagai Kawasan.
Namun demikian, para pelaku usaha mengingatkan biaya logistik yang masih belum kompetitif. “Ini adalah bagian dari yang disebut high cost economy,” terang Shinta.
Pengusaha siap kerjasama dengan Pemerintah menghadapi situasi sulit akibat tekanan global, namun kerjasama ini memerlukan komitmen untuk penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan.[syf]
