LOGISTIKNEWS.ID- Pelaku usaha yang tergabung dalam Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) merespon dingin wacana penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan yang digulirkan PT Pelindo.
Ketua Umum BPP GINSI Capt Subandi, justru mempertanyakan jika alasan penyesuaian dikarenakan membengkaknya operating cost pelabuhan.
“Kalau dalam aturan itu ada kata boleh (revisi) bukan berarti keharusan. Pertanyaannya sekarang emang Pelindo rugi ?,” tegas Subandi, kepada Logistiknews.id, pada Minggu Malam (5/4/2026).
Justru, Subandi mempertanyakan kalau Pelindo mengklaim operating costnya tinggi itu disisi yang mana.
“Jika secara keseluruhan biayanya tinggi jangan-jangan emang boros dan banyak yang tidak efesien seperti rapat di luar kota, perjalanan dinas , akomodasi dan sebagainya.
GINSI menilai, seharusnya Pelindo sebagai BUMN jasa kepelabuhanan di tanah air dapat mengevaluasi kinerja terlebih dahulu sebelum mewacanakan penyesuaian tarif.
“Emang kinerjanya Pelabuhan saat ini udah bener dan efektif ?. Contoh, di Tanjung Priok saat Nataru, Lebaran apakah sudah mencerminkan dan memikirkan biaya yang ditanggung pengguna jasa ?, tanya Capt Subandi lagi.
Tidak Tepat Waktunya
Sementara itu, Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) DKI Jakarta Irwandy MA Rajabasa, mengatakan waktunya tidak tepat mewacanakan penyesuaian atau penaikkan tarif-tarif jasa kepelabuhanan saat ini.
“GPEI DKI secara tegas menolak dan tidak akan menyepakatinya terhadap penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan saat ini. Waktunya gak tepat, apalagi beban pelaku usaha saat ini sulit dan tidak sederhana, belum lagi persoalan geopolitik dan perekonomian global saat ini yang cukup memengaruhinya, termasuk bagi eksportir,” ujar Irwandy, kepada Logistiknews.id, pada Minggu Malam (5/4/2026).
Menurut Ketua GPEI Jakarta itu jika operating cost Pelindo diklaim membengkak, maka BUMN tersebut harus lebih jeli dalam melakukan berbagai efisiensi di berbagai lini operasional maupun anak usahanya yang saat ini jumlahnya terlalu banyak.
“Jadi jangan sampai untuk memenuhi semua itu, lalu mengambil jalan pintas dan gampangnya saja melakukan penyesuaian atau naikkan tarif pelabuhan. Solusi seperti ini jelas gak fairness dong bagi pelaku usaha swasta seperti kami. Kalau swasta seperti kami-kami ini kan jelas KPI–nya kalau mau profit ya dengan cara genjot kinerja dan produktivitas,” papar Irwandy.
Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi VI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, baru-baru ini, Dirut PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Achmad Muchtasyar mewacanakan untuk penyesuaian tarif layanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan-pelabuhan yang dikelola operasikan BUMN itu.
Pasalnya berdasarkan analisa Pelindo, tarif yang berlaku sekarang sudah 7 tujuh tahun tidak direvisi atau ada penyesuaian.
“Namun, peraturannya kita boleh merevisi ini setiap 3 tahun. Tetapi sudah 7 tahun tidak direvisi,” ungkap Bos Pelindo tersebut.
Dia mengaku telah berkomunikasi dengan regulator terkait penyesuaian tarif ini. Dalam diskusi tersebut, Pelindo menegaskan urgensi penyesuaian tarif didasarkan pada kenaikan biaya operasional perusahaan.
“Kami berdiskusi dengan regulator, bahwa operating cost kita naik, dan juga inflasi, kita nggak usah ngomong inflasi, tapi langsung transparan ke cost operation yang kita harus tanggung, itu sudah menjadi tidak layak lagi kalau ini tidak disesuaikan,” jelasnya.
Pelindo berharap persetujuan penyesuaian tarif dapat segera diperoleh dari regulator dalam waktu dekat.
Muchtasyar menambahkan, penyesuaian tarif ini menjadi solusi quick win yang dampak nyata pada kinerja keuangan perseroan di tahun 2026.
“Insyaallah ini kita bisa terapkan, dan itu akan menambah revenue kita sebagai program-program quick win. Karena quick win itu berarti harus terlaksana, harus berimbas, harus terdampak di tahun 2026 ini juga,” ucapnya.[am]
