LOGISTIKNEWS.ID- Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (DPP ASDEKI) bergerak cepat merespons keluhan pengguna jasa terkait kemacetan parah yang terjadi di kawasan Cakung, Cilincing, dan Marunda belakangan ini.
Melalui Rapat Khusus virtual yang digelar pada Selasa (30/62026), DPP ASDEKI bersama Pengurus DPW ASDEKI Jakarta dan perwakilan 20 depo anggota mengevaluasi kondisi operasional serta merumuskan langkah-langkah strategis guna mengurai kepadatan lalu lintas di jalur logistik utama tersebut.
Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP ASDEKI, Surya Dharma Syahputra, serta dihadiri oleh Ketua Umum DPP ASDEKI, Mustofa Kamal Hamka, beserta jajaran pengurus pusat lainnya.
Ketua Umum DPP ASDEKI, Mustofa Kamal Hamka, mengemukakan bahwa akar permasalahan di lapangan dipicu oleh ketidakseimbangan arus logistik global dan keterbatasan ruang.
Pasalnya, saat ini mayoritas depo kontainer di Jakarta menghadapi situasi kritis di mana tingkat keterisian lahan atau yard occupancy ratio/YOR telah melonjak rata-rata di atas 80%, bahkan beberapa di antaranya telah melampaui 100%.
“Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor krusial: antara lain ketidakseimbangan ekspor-impor, dimana tingginya volume kegiatan impor tidak sebanding dengan aktivitas ekspor, sehingga pengosongan lahan depo menjadi tidak optimal,” ujar Kamal, melalui keterangan resminya pada Kamis (2/7/2026).
Dia mengatakan, kurangnya antisipasi dari pihak pelayaran atau main line operator (MLO) terhadap lonjakan volume kontainer impor ini juga menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan di depo empty.
Dampak TBS Pelabuhan
Berdasarkan kajian ASDEKI, penerapan Terminal Booking System atau TBS di Pelabuhan Tanjung Priok juga memicu pembatasan kegiatan repo empty out oleh operator pelabuhan demi menjaga YOR di container yard (CY) pelabuhan.
“Kebijakan ini berimbas pada terhambatnya pengeluaran kontainer kosong dari depo,,” ucap Kamal.
Selain itu, akibat lahan penuh oleh kontainer empty impor, maka depo tidak lagi memiliki ruang antara (buffer area) untuk mengatur manuver truk dan alat angkat didalam depo.
Imbasnya, kata Kamal, meskipun depo telah beroperasi maksimal 24 jam selama 7 hari, namun pelayanan tetap terhambat oleh keterbatasan ruang penumpukan tersebut.
“Selain faktor internal depo, kemacetan di kawasan Cakung-Cilincing dan Marunda juga diperparah oleh faktor eksternal, seperti adanya proyek pembangunan jalan tol di akses Marunda, jadwal kedatangan kapal besar yang bersamaan, serta tingginya kepadatan lokasi antardepo dan pool truk yang saling berdekatan,” tegas Kamal.
Langkah Solutif dan Strategis
Sekretaris Jenderal DPP ASDEKI, Surya Dharma Syahputra, menambahkan guna mengatasi permasalahan yang berdampak luas pada efisiensi logistik nasional ini, ASDEKI telah merumuskan lima langkah solutif dan akan segera berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
Pertama, Digitalisasi pelayanan Depo, yakni secara internal, depo-depo anggota ASDEKI akan mempercepat peningkatan pelayanan berbasis aplikasi online untuk proses akomodasi D/O (Delivery Order), sistem pembayaran, hingga penyerahan gate pass guna memotong waktu antrean truk.
Kedua, Relaksasi pembatasan di Pelabuhan. Dalam hal ini, ASDEKI akan segera berkoordinasi dengan PT Pelindo dan KSOP Pelabuhan Utama Tanjung Priok untuk memohon agar kegiatan pas pelabuhan untuk repo empty out tidak dibatasi, sehingga beban YOR di depo dapat segera berkurang.
Ketiga, Memohon kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan untuk menyetop (moratorium) penerbitan izin depo baru di area Cakung dan Cilincing yang sudah sangat padat.
Keempat, Mendorong alternatif overflow Pelayaran: dengan Berkoordinasi dengan INSA (Indonesia National Shipowners’ Association) dan ISAA (Indonesia Shipping Agencies Association) agar mendesak perusahaan pelayaran aktif memantau kondisi YOR depo dan wajib menyiapkan depo alternatif (overflow).
Kelima, Meminta seluruh anggota ASDEKI meninjau ulang (evaluasi) pemberian fasilitas free storage (bebas biaya penumpukan) agar depo di Jakarta tidak dijadikan basis penimbunan stok kontainer kosong (buffer stock empty) oleh pihak tertentu.
Untuk itu, sebagai solusi jangka menengah, ASDEKI juga akan melakukan kajian mendalam mengenai urgensi penyediaan Depo Satelit dengan skala lahan yang besar.
Depo satelit ini rencananya akan ditempatkan di lokasi strategis yang berdekatan dengan kawasan industri guna menampung luapan (overflow) kontainer, sekaligus memecah konsentrasi pergerakan truk kontainer agar tidak menumpuk di jalur utama Jakarta.
“Melalui langkah komprehensif ini, ASDEKI berkomitmen penuh untuk terus menjaga kelancaran arus barang dan mendukung terciptanya ekosistem logistik yang sehat, efisien, dan bebas macet,” tegas Surya Dharma.[am]
