Namarin Pertanyakan Nasib Kapal Tanker MT Freya & MT Horse

  • Share
Siswanto Rusdi

JAKARTA – Sudah dua bulan nasib kapal tanker Iran MT Horse dan kapal tanker Panama MT Freya yang ditangkap oleh Bakamla di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I pada 24 Januari 2021 lalu belum ada kejelasan soal sanksinya.

Pada 26 Februari 2021 di Kantor Kemenko Polhukam, dengan tegas Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kedua kapal tersebut akan dikenakan sanksi pidana.

Penyidikan kasus itu kemudian ditangani oleh KSOP Batam yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla Kemenhub).

Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi, mengatakan setelah Menko Polhukam dengan lantang menyebut ada sanksi pidana dari kedua kapal itu, namun kelanjutan proses hukum kapal yang sejak Januari ditahan di perairan Batam itu justru nyaris tidak terdengar kabarnya lagi.

Menurut  Siswanto, kedua kapal tersebut sejatinya hanya terkena sanksi administrasi.

“Dari awal sudah saya katakan kapal itu hanya terkena sanksi administrasi tapi kok Kemenko Polhukam dan Bakamla bersikeras menyatakan kedua kapal itu terkena sanksi pidana,” ucap Siswanto, melalui siaran Pers-nya pada Kamis (25/3/2021).

Pada pertengahan Februari lalu, Siswanto mengaku sempat melihat dari dekat lego jangkar kapal tersebut. Dia melihat seluruh ABK masih berada di dalam kapal.

“Kita mempertanyakan kelanjutannya. Kalau bersalah segera putuskan apa sanksinya. Tapi kalau terbukti tidak bersalah secara pidana ya segera dilepaskan. Keluarga ABK kapal itu kan juga perlu ada kejelasan. Bayangkan saja sudah dua bulan kapal itu tidak beroperasi, lalu bagaimana jaminan terhadap keluarga ABK-nya,” tegas dia.

Pengamat maritim yang dikenal kritis ini pun sejak awal telah mengingatkan pemerintah agar mengacu kepada hukum-hukum internasional. Dia sangat yakin jika kapal tersebut seharusnya hanya terkena sanksi administrasi berupa denda.

“Sesuai praktik yang lazim berlaku di dunia internasional, kapal itu paling banter hanya dikenakan sanksi denda. Jadi sudahlah jangan kita merasa paling paham hukum internasional, nama baik kita jadi taruhannya,” pungkasnya.(am)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.