GINSI Minta Pengendalian Produk Kosmetik Impor

  • Share
Aktivitas di Jakarta International Container Terminal (JICT) Pelabuhan Tanjung Priok

JAKARTA – Pemerintah RI agar lebih memperketat pengawasan masuknya produk kosmetik impor guna melindungi industri kosmetik di dalam negeri dengan berbagai instrumen ataupun persyaratan impor.

Oleh sebab itu, diperlukan laporan surveyor (LS) yang kredible dinegara asal impor sebelum importasi kosmetik dilakukan guna menghindari menjamurnya produk kosmetik aspal (asli tapi palsu) yang saat ini diduga banyak beredar di tanah air.

“Selain merugikan konsumen pengguna produk kosmetik karena membahayakan kesehatan, peredaran produk kosmetik aspal berpotensi menghancurkan industri produk kosmetik lokal,” ujar Wakil Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) bidang Logistik dan Kepelabuhanan, Erwin Taufan kepada logistiknews.id, pada Sabtu (3/4/2021).

Dia mengatakan, pengetatan dan pengawasan importasi produk kosmetik juga untuk menjaga kearifan lokal/tradisi produk kosmetik Indonesia yang selama ini diwarisi secara turun temurun.

Pasalnya, kata dia, banyaknya produk kosmetik impor yang beredar di Indonesia saat ini membuat industri kosmetik dalam negeri sulit tumbuh.

Taufan mengatakan, GINSI mengusulkan tiga instrumen larangan pembatasan (lartas) terhadap importasi produk kosmetik itu yakni melalui pertimbangan teknisnya, persetujuan impor (PI) serta keharusan adanya Laporan Surveyor (LS).

“Dengan instrumen lartas itu diharapkan industri kosmetik dalam negeri dapat tumbuh dan bisa bersaing dengan produk impor,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, pada tahun 2019, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Ditjen Bea & Cukai, telah melakukan pembahasan untuk revisi Permendag Produk Tertentu, yang salah satu masukannya adalah mengatur kembali importasi kosmetik.

Bahkan, kata Taufan, pada Februari 2020 draft revisi Permendag tersebut telah disampaikan. Namun akibat terkendala persoalan Pandemi Covid-19, kelanjutan revisi beleid itu sempat tertunda.

Kemudian pada Juli s/d Pertengahan Agutus 2020, kembali dilakukan pembahasan revisi Permendag Produk Tertentu sebagai salah satu tindak lanjut stimulus ekonomi non fiskal dibidang perdagangan melalui pengendalian impor produk jadi. Dan pada Agustus 2020, Kemenperin mengajukan pembatasan impor terhadap barang-barang tertentu kepada Kemendag, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

“Salah satu yang diusulkan untuk dibatasi impornya adalah produk kosmetik. Tentunya dalam hal usulan ini, GINSI mendukung dan mengapresiasi, upaya pemerintah untuk membatasi importasi produk kosmetik,” ujar Taufan.

Dia mengungkapkan, berdasarkan catatan GINSI bahwa adanya kebijakan pemberlakuan ketentuan impor kosmetik pada tahun 2013, telah efektif menekan laju impor produk tersebut.

Namun, kata Taufan dengan adanya deregulasi kebijakan impor pada tahun 2015 justru menyebabkan importasi produk kosmetik kembali meningkat yang mencapai puncaknya pada tahun 2018 dan 2019 hingga mencapai 28%.

“Oleh karena itu GINSI memandang perlunya kebijakan pengendalian terhadap importasi produk kosmetik untuk melindungi industri kosmetik dalam negeri serta perlindungan konsumen,” tuturnya.

Taufan mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor produk kosmetik pada tahun 2013 hanya mencapai USD 576.108.083, namun pada 2018 telah mencapai USD 741.320.858 dan pada tahun 2019 mencapai USD 737.337.267.(*)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.