LOGISTIKNEWS.ID – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan empat strategi kebijakan moneter pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 di Kantor BI, di Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Salah satu strategi itu adalah kebijakan suku bunga BI terus diarahkan secara forward looking dan pre-emptive untuk mencapai target inflasi, yaitu 2,5 plus minus 1 persen pada 2024 dan 2025. BI juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 4,7-5,5 persen pada 2024 dan 4,8-5,6 persen pada 2025.
Risiko utama tekanan inflasi tahun 2024 sebagian besar berasal dari gejolak global, yaitu dampak pelemahan Rupiah serta harga energi dan pangan dunia yang tinggi terhadap harga barang-barang impor (imported inflation) dan harga pangan bergejolak (volatile food).
CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyatakan sektor logistik berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi maupun menjaga tingkat inflasi. Upaya perlu dilakukan secara lebih komprehensif mengingat target inflasi 2024-2025 itu yang terendah sekurangnya sejak tahun 2001.
“Salah satu indikator pengukuran inflasi adalah Indeks Harga konsumen (IHK) yang mencakup 11 kelompok pengeluaran. Biaya logistik tertinggi diperkirakan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau atau pangan secara umum,” ujarnya pada Rabu (6/12/2023).
Kementerian PPN/Bappenas menyebut biaya logistik nasional (domestik) sebesar 14,1 persen dan biaya logistik ekspor sebesar 8,98 persen terhadap harga barang.
Setijadi menyatakan, berkaitan dengan karakteristiknya, persentase biaya logistik pangan lebih tinggi yaitu sekitar 20-40 persen dari harga tergantung jenis komoditasnya, sehingga efisensi sistem logistik sangat penting dalam upaya menjaga tingkat inflasi.
Untuk itu, SCI menyampaikan enam rekomendasi untuk efisiensi logistik:
Pertama, peningkatan koordinasi dan kerja sama antara BI (Tim Pengendalian Inflasi Pusat/TPID) dan pemerintah pusat (kementerian/lembaga terkait) serta perguruan tinggi/lembaga penelitian untuk pemetaan rantai pasok pangan secara nasional.
Kedua, peningkatan koordinasi dan kerja sama antara BI (Tim Pengendalian Inflasi Daerah/TPID) dan pemerintah daerah serta perguruan tinggi/lembaga penelitian setempat untuk pemetaan rantai pasok pangan wilayah.
Ketiga, peningkatan kerja sama dengan pemerintah-pemerintah daerah untuk menyusun sistem logistik daerah, termasuk logistik dan distribusi pangan yang efisien, sebagai upaya strategis yang akan berdampak secara jangka panjang.
Keempat, penyiapan sistem logistik yang tangguh untuk pengembangan rantai pasok produk dan komoditas nasional yang potensial dalam rangka mengurangi ketergantungan impor.
Kelima, pengembangan sistem informasi pangan untuk memantau ketersediaan stok dan proses distribusi dalam rangka menjaga kestabilan harga pangan.
Keenam, penetapan suku bunga pinjaman yang lebih kompetitif untuk sektor logistik, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk peningkatan konektivitas logistik, serta pengadaan armada transportasi.
“Sebab kini, suku bunga komersial yang ditetapkan untuk sektor logistik relatif tinggi berdasarkan penilaian bisnis dan risikonya,” ucap Setijadi.[redaksi@logistiknews.id]
