LOGISTIKNEWS.ID- Pengusaha depo yang tergabung dalam Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam mengantisipasi libur panjang pada masa Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah.
Hal tersebut juga dibahas dalam Rapat Pleno DPP dan DPW ASDEKI yang diselenggarakan secara daring, pada Kamis (20/3/2025) yang dipimpin oleh Sekretaris Jendera DPP ASDEKI, Surya Dharma Syahputra.
Rapat pleno itu dihadiri Pengurus Pusat atau DPP dan Ketua-Ketua wilayah/DPW ASDEKI membahas langkah-langkah depo peti kemas yang perlu dipersiapkan sehubungan Libur Panjang Idul Fitri 1446 / 2025 dan pembatasan angkutan barang yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam kaitan itu, DPW ASDEKI diharapkan dapat memahami dengan baik SKB tersebut dan menyesuaikan dengan kegiatan operasional depo peti kemas.
Selain itu, DPW ASDEKI agar memaksimalkan kegiatan operasional depo khususnya kegiatan transfer kontainer kosong dan full dari/ke pelabuhan. Mayoritas lalu lintas jalan dari depo peti kemas ke pelabuhan atau sebaliknya tidak termasuk dalam daftar pembatasan angkutan barang oleh SKB tersebut, sehingga dapat beroperasi seperti biasa namun akan terkendala ketersediaan truk pengangkut.
Pada rapat pleno itu juga dibahas soal keterbatasan ketersediaan truk pengangkut dapat berimbas pada ketersedian kontainer kosong pasca libur panjang lebaran.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP ASDEKI, Mustofa Kamal Hamka mengapresiasi rencana PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) memberikan potongan 50% untuk Biaya Penumpukan disemua Pelabuhan di Pelindo Group.
Untuk itu, Kamal meminta agar DPW ASDEKI segera mengajukan permohonan kepada Operator Pelabuhan setempat untuk dapat diberikan discount 50% biaya penumpukan mengingat keterbatasan jumlah truking angkutan sebagai dampak dari pembatasan terhadap angkutan barang.
DPW ASDEKI diharapkan segera berkonsolidasi dengan stakeholder setempat dalam rangka optimalisasi kegiatan antara Pelabuhan dan Depo Peti Kemas dengan mengedepankan kondisional lokal setempat.
“Kedepan agar Pemerintah dapat mengajak para stakeholder bidang kepelabuhanan untuk duduk satu meja membahas pembatasan operasional angkutan barang dalam rangka hari libur keagamaan yg memakan waktu lama supaya menghasilkan sinergitas yang baik,” ujar Kamal.[am]
