LOGISTIKNEWS.ID- Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mulai melaksanakan mogok operasi pada Rabu (20/3/2025), lantaran tuntutannya untuk merevisi SKB mengenai pengaturan lalu lintas jalan serta Penyeberangan selama masa mudik dan arus balik angkutan lebaran tahun 1446 H/2025, belum direspon Pemerintah.
Aksi tersebut digelar bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di Banten, di Tanjung Emas Semarang, Bali, dan di Tanjung Perak Surabaya.
Menurut Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan, akibat SKB yang melarang truk angkutan barang beroperasi selama 16 hari, pihaknya dan stakeholder terkait mengalami kerugian sekitar Rp 5 Triliun yang diestimasi berasal dari seluruh aktivitas logistik dan perekonomian nasional.
Hal itu juga dibenarkan Wakil Sekjen Aptrindo Agus Pratiknyo. “Kami saja merugi sekitar Rp 5 miliar, itu baru satu perusahaan. Padahal ratusan sampai ribuan trucking anggota Aptrindo, itu baru dari trucking, dari pelayaran, eksportir importir dan lainnya,” ujarnya menambahkan.
Tarigan menyampaikan, pada Jumat (21/3/2025), rencana nya Aptrindo akan melanjutkan aksi demo ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ataupun ke Patung Kuda Jakarta Pusat, dengan tuntutan sama yakni merevisi SKB pelarangan truk mulai 24 Maret hingga 8 April 2025.
“Kali ini tak main-main, kami tak hanya minta revisi SKB, namun juga minta supaya Menhub (Dudy Purwaghandi) mundur dari jabatan menteri perhubungan,” ungkap Tarigan.
Tarigan juga bertanya, apakah dengan durasi SKB selama 16 hari, Menhub memikirkan nasib para sopir. “Mereka tak bisa dapat THR, bahkan lebaran juga nggak bisa bawa duit, karena libur sangat lama,” katanya.
Namun, ujar Tarigan, jika pemerintah tidak bersedia merevisi SKB, Aptrindo akan mendukung kebijakan tersebut (24 Maret-8 April) supaya truk-truk anggota Aptrindo juga tak beroperasi. Akibat aksi stop operasi, lalu lintas di seputaran pelabuhan Tanjung Priok sangat macet dan semerawut.[am]
