LOGISTIKNEWS.ID – Eskalasi konflik geopolitik Israel dan Iran berpotensi mendorong kenaikan ongkos logistik internasional. Pasalnya, konflik tersebut akan semakin meluas jika aksi blokade Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur distribusiminyak dan gas dari Timur Tengah ke Asia Pasifik dilakukan.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Chairman Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Institute, mengatakan bahwa saat ini para pelaku usaha pada sektor transportasi dan logistik rantai pasok mencermati eskalasi konflik yang terjadi jika skenario blokade dilakukan di SelatHormuz, yang menjadi jalur nadi distribusi energi dunia.
“Saat ini para pelaku usaha logistik rantai pasok internasional dan nasional telah melakukan kalkulasi risiko melewati wilayah perairan yang berdekatan dengan Selat Hormuz. Dengan mitigasi risiko tersebut, akses dan ketersediaan logistik yang melewati perairan tersebut dapat berkurang sehingga mengganggu rantai pasok global,” ujar Yukki pada Rabu (18/6/2025).
Sebagai informasi, Selat Hormuz merupakan titik strategis jalur distribusi energidunia, dimana menurut Badan Energi Internasional (IEA), rata-rata minyak mentah yang diangkut melalui selat tersebut mencapai 20 juta barel per hari atau setara dengan 30 persen total perdagangan dunia.
Pengiriman gas alam cair (LNG) yang melalui Selat Hormuz juga tercatat mencapai 20 persen porsi perdagangan global.
Yukki memaparkan, selain akses perairan yang mulai dihindari oleh para pelaku usaha logistik internasional, kenaikan harga komoditas energi akibat blokade Selat Hormuz juga nantinya turut mendorong peningkatan biaya logistik, sehingga dapat berdampak pada pengiriman ekspor-impor dan daya saing produk Indonesia.
“Ditambah lagi ada kekhawatiran blokade Selat Hormuz juga akan direspons oleh aksi lain di Laut Merah,” ungkapnya.
Yukki mengatakan, jika blokade Selat Hormuz dilakukan sebagai retaliasi Iran terhadap Israel, kenaikan harga biaya logistik nantinya tidak hanya didorong oleh perubahan jalur perdagangan, namun juga kenaikan cost of operations akibat dari kenaikan harga komoditas energi, khususnya minyak mentah.
“Ditengah perlambatan permintaan perekonomian global akibat perang tarif sepanjang tahun 2025 ini, kenaikan biaya logistik akan memberi tekanan tambahan bagi pelaku usaha ekspor-impor,” tambah Yukki.
Berkaca dari konflik laut merah pada periode akhir 2023 dan awal 2024 lalu, para pelaku usaha harus menanggung peningkatan biaya pengangkutan lebih tinggi serta disrupsi terhadap waktu transit pengiriman yang lebih lama.
Oleh karenanya, para pelaku usaha nasional perlu waspada dan antisipatif terhadap kenaikan ongkos logistik, khususnya melihat jika eskalasi Perang Israel-Iran berlangsung lebih lama danspill-over pada jalur perdagangan utama lainnya, seperti Laut Merah.
“Selain itu,rantai pasok kebutuhan nasional juga dipastikan dapat terganggu akibat penyesuaian yang dilakukan pelaku usaha akibat hambatan logistik.” jelas Yukki.[am]
