LOGISTIKNEWS.ID- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengungkapkan, konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran menambah ketidakpastian terhadap stabilitas rantai pasok global.
Disisi lain, imbas perang ini juga tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tetapi bisa memicu disrupsi besar pada rantai pasok global, termasuk Indonesia, terutama yang terkait dengan minyak, bahan baku industri, serta rute pelayaran internasional.
Hal itu dikemukakan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, melalui keterangan resminya yang diterima Logistiknews.id, pada Kamis (26/6/2026).
“Karena itu diperlukan segera transformasi sistem logistik nasional. Segala kemungkinan bisa terjadi akibat konflik itu, dan pelaku usaha logistik nasional harus bersiap menghadapi dampak berantai dari eskalasi geopolitik tersebut, terutama terhadap jalur pelayaran internasional yang krusial seperti Selat Hormuz,” ujar Akbar.
Menurutnya, perang ini tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tapi bisa memicu disrupsi besar pada rantai pasok global, termasuk Indonesia, terutama yang terkait dengan minyak, bahan baku industri, serta rute pelayaran internasional.
Jika ketegangan militer di kawasan penghasil dan penyalur minyak dunia itu terus berlanjut, dapat memperparah tekanan terhadap biaya logistik internasional, termasuk pengangkutan barang ke dan dari Indonesia.
Pasalnya, sebagian besar kapal niaga global melewati kawasan tersebut, dan bila terganggu, akan berdampak pada waktu tempuh, rute alternatif yang lebih jauh, serta harga bahan bakar.
“Lonjakan harga minyak sudah pasti akan memicu kenaikan biaya logistik. Selain itu, risiko keterlambatan pengiriman juga makin tinggi. Ini perlu disikapi serius oleh seluruh pelaku usaha dan pemerintah,” tandasnya.
Urat Nadi
Akbar menyebutkan logistik merupakan urat nadi perdagangan nasional dan internasional, sehingga gangguan terhadap jalur logistik global harus diantisipasi dengan cepat.
Karenanya, perlu ada upaya mitigasi risiko dari pemerintah agar sektor logistik nasional tetap berjalan efisien dan tidak terjebak dalam krisis berlarut, dan tidak bisa menunggu situasi semakin memburuk.
“Pemerintah perlu merumuskan skenario darurat logistik, termasuk memperkuat jalur distribusi domestik dan mendorong diversifikasi rute ekspor-impor. ALFI juga mendorong pemerintah agar mempercepat transformasi digital dalam sistem logistik nasional,” papar Akbar Djohan.
Menurut Akbar, digitalisasi tidak hanya akan meningkatkan efisiensi, tetapi juga mempermudah koordinasi dan pemantauan distribusi barang di tengah situasi global yang dinamis.
“Dengan digitalisasi dan sistem informasi logistik yang terintegrasi, kita bisa lebih tanggap dalam merespons disrupsi yang terjadi, baik karena faktor geopolitik, iklim, maupun ekonomi,” tegas Akbar.
Selain itu, ucap Akbar, ALFI berharap pemerintah dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Kadin serta ALFI untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif yang komprehensif.
“Pemerintah harus duduk bersama pelaku industri logistik dan menyusun roadmap respons krisis. Kita tidak boleh reaktif, tapi harus siap dengan berbagai skenario,” ungkap Akbar.
Pasar Ekspor
Dia juga menekankan pentingnya memperluas pasar ekspor ke negara-negara yang tidak terdampak langsung oleh konflik serta meningkatkan ketahanan logistik domestik agar tidak terlalu tergantung pada satu kawasan atau satu jalur pelayaran.
“Kita harus menjadikan krisis ini sebagai momentum memperkuat struktur logistik nasional, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun kebijakan. Diversifikasi pasar dan rute sangat penting agar kita tidak rentan,” lanjut Akbar.
ALFI mengingatkan sektor logistik bukan sekadar alat angkut barang, melainkan elemen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Oleh karena itu, dukungan kebijakan dan insentif dari pemerintah sangat dibutuhkan, terutama bagi pelaku logistik kecil dan menengah yang rentan terkena dampak.
Dukungan insentif fiskal dan regulasi yang fleksibel bisa menjadi bantalan agar sektor ini tetap tumbuh, bahkan dalam kondisi penuh ketidakpastian.
“Kita mesti siap dan bisa memitigasi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Sebab, kekuatan logistik nasional yang tangguh akan menjadi penopang utama ketahanan ekonomi Indonesia di tengah krisis dunia,” ucap Akbar.[am]
