Oleh: Gagan Gartika Eryana [Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia/Aptrindo]
KEMACETAN yang terus berulang di kawasan Tanjung Priok, Cilincing, Marunda, hingga Cakung bukan lagi sekadar persoalan lalu lintas, melainkan telah menjadi persoalan ekonomi nasional.
Seringkali ribuan truk terjebak berjam-jam, aktivitas ekspor-impor terganggu, biaya logistik meningkat, dan para pengemudi harus menanggung beban fisik maupun psikologis yang tidak ringan.
Di tengah meningkatnya arus peti kemas Tanjung Priok yang telah melampaui 8 juta twenty foot equivalent units (TEUs), persoalan utama saat ini bukan lagi semata kapasitas pelabuhan, melainkan ketidaksiapan sistem logistik pendukungnya, khususnya tata kelola depo peti kemas, koordinasi antar-pemangku kepentingan, serta perkembangan pelabuhan dan kedatangan kapal yang meningkat jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan infrastruktur pendukung di luar pelabuhan.
Selama ini, kemacetan sering kali dikaitkan dengan banyaknya truk kontainer yang beroperasi. Padahal, truk hanya menjalankan fungsi distribusi barang yang merupakan bagian dari rantai pasok nasional.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa, salah satu penyebab utama kemacetan adalah terjadinya penumpukan kontainer pada sejumlah depo yang telah melampaui kapasitas operasionalnya (over kapasitas), sementara depo lainnya justru masih mampu melayani aktivitas secara normal dan lancar.
Selain itu, perkembangan pelabuhan dan meningkatnya kedatangan kapal telah mendorong volume kontainer terus bertambah dari waktu ke waktu.
Tetapi, infrastruktur pendukung di luar pelabuhan masih belum banyak berubah. Ketidakseimbangan ini membuat arus keluar-masuk barang tidak sebanding dengan pertumbuhan aktivitas pelabuhan, sehingga antrean panjang truk tidak terhindarkan.
Ketidakseimbangan tersebut menciptakan antrean panjang truk yang mengular hingga ke jalan-jalan utama, mengganggu masyarakat, menurunkan produktivitas angkutan, serta memicu kerugian ekonomi yang besar.
Distribusi Tak Merata
Sistem pengelolaan depo peti kemas harus segera ditata ulang secara menyeluruh. Saat ini, perusahaan pelayaran cenderung menempatkan kontainer kosong berdasarkan pertimbangan biaya termurah dan besaran rebate atau insentif yang dapat diberikan oleh depo kepada perusahaan pelayaran.
Akibatnya, distribusi kontainer menjadi tidak merata dan terkonsentrasi pada depo-depo tertentu.
Ketika kapasitas maksimum terlampaui, proses keluar-masuk truk menjadi sangat lambat dan pada akhirnya menimbulkan kemacetan yang meluas hingga ke jalan arteri dan jalan tol.
Ironisnya, pada saat beberapa depo mengalami kepadatan luar biasa, terdapat depo lain yang masih memiliki kapasitas cukup dan mampu melayani truk dengan baik.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya adalah ketidakteraturan distribusi dan lemahnya pengawasan kapasitas depo.
Pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah: siapa yang berwenang mengatur dan mengawasi kapasitas depo peti kemas
Kementerian Perhubungan perlu turun langsung memimpin penataan sistem perdepoan nasional, khususnya di kawasan Tanjung Priok, melalui penetapan standar kapasitas operasional depo peti kemas, monitoring tingkat okupansi depo secara berkala dan real-time maupun pengaturan distribusi penempatan kontainer kosong agar tidak terkonsentrasi pada depo tertentu.
Selain itu, melakukan penetapan batas maksimum kapasitas operasional yang wajib dipatuhi seluruh pelaku usaha, serta pembangunan sistem digital terpadu untuk memantau pergerakan dan kapasitas depo.
Dengan demikian, perusahaan pelayaran tidak hanya mempertimbangkan faktor harga termurah atau besaran rebate, tetapi juga wajib memperhatikan kemampuan operasional dan keselamatan sistem logistik secara keseluruhan.
Dampak Kemanusiaan bagi Sopir Truk
Kesemrawutan akibat over kapasitas depo telah menimbulkan kemacetan yang luar biasa dan berdampak langsung kepada para pengemudi.
Banyak sopir harus mengantre selama berjam-jam, mengalami kelelahan, stres, gangguan kesehatan, bahkan tidak sedikit yang jatuh sakit akibat tekanan pekerjaan yang semakin berat.
Padahal, mereka adalah ujung tombak distribusi logistik nasional. Oleh sebab itu, aspek kemanusiaan dan keselamatan kerja harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan penataan logistik.
Oleh karenanya, penyelesaian persoalan logistik Tanjung Priok tidak dapat dilakukan secara parsial maupun sektoral.
Selain pemerintah, Pelindo, operator terminal, dan perlu dilibatkan pula seluruh asosiasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekspor-impor dan logistik nasional, antara lain: Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI,) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Gabungan Importir Nasional Selurih Indonesia (GINSI), Gabunga Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) maupun Dewan Pelabuhan.
Keterlibatan seluruh pihak tersebut akan menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif, seimbang, dan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh mata rantai logistik nasional.
Oleh sebab itu perlu dibentuk forum koordinasi permanen yang dipimpin oleh Kementerian Perhubungan untuk menyusun langkah-langkah konkret, pengawasan bersama, serta pengambilan keputusan yang bersifat operasional dan mengikat.
Sistem Logistik Terintegrasi
Disisi lain, Indonesia telah berhasil membangun pelabuhan modern dengan kapasitas kelas dunia.
Keberhasilan tersebut semestinya diikuti dengan pembangunan sistem logistik yang terintegrasi, termasuk penataan sistem depo peti kemas yang selama ini belum mendapatkan perhatian yang memadai.
Fenomena klasik kemacetan di Tanjung Priok harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi tata kelola logistik nasional.
Sebab, truk bukanlah penyebab utama masalah, melainkan korban dari sistem yang belum berjalan secara seimbang dan terkoordinasi.
Sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan mampu duduk bersama dan membangun sistem yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Jika itu yang dilakukan, maka Tanjung Priok akan tetap menjadi gerbang utama perdagangan Indonesia tanpa harus mengorbankan efisiensi, keselamatan, dan kesejahteraan para pelaku logistik di dalamnya.[*]
