LOGISTIKNEWS.ID – Sepanjang kuartal-I tahun 2025, perekonomian Indonesia terus menerus menghadapi beragam tekanan baik dari sisi eksternal yang berasal dari ketidakpastian penurunan suku bunga global The Fed, maupun dari sisi internal yang terus mengalami tekanan pada pelemahan nilai tukar Rupiah, tingginya gelombang PHK, lemahnya serapan pajak, keluarnya modal asing dari pasar keuangan, serta kekhawatiran akan terbatasnya ruang fiskal pemerintah.
Terbaru, Indonesia juga terimbas tarif dagang yang dikenakan oleh Amerika Serikat sebesar 32%, dimana hal ini berdampak pada ekspor Indonesia ke AS. Lebih lanjut, pengenaan tarif juga nantinya dapat berdampak lanjutan, antara lain pada penurunan kinerja ekspor dan daya saing produk asal Indonesia ke AS, pelemahan permintaan yang dapat memengaruhi serapan tenaga kerja dan PHK, dan semakin tingginya kompetisi ekspor karena semua negara akan melakukan diversifikasi ekspor ke pasar-pasar baru.
Chairman Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Institute, Yukki Nugrahawan Hanafi, melihat bahwa perekonomian tahun 2025 tidak akan mudah dan dapat berdampak pada penurunan pertumbuhan PDB nasional.
“Tarif perdagangan yang dikenakan AS ke berbagai negara dunia termasuk Indonesia ujungnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dari kontribusi porsi ekspor. Sebab, ekspor Indonesia ke AS secara rata-rata berkontribusi pada 10% total ekspor Indonesia. Apalagi, sebelum tarif dagang berlaku, tekanan terhadap ekonomi Indonesia juga sudah terjadi akibat berbagai faktor internal seperti gelombang PHK, pelemahan nilai tukar, atau capital outflow,” ujar Yukki, melalui keterangan resminya pada Senin (7/4/2025).
Yukki menambahkan bahwa dengan melihat berbagai tekanan eksternal global dan internal domestik, maka pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah strategis untuk melakukan penguatan, khususnya dari sisi konsumsi domestik yang selama ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
“Sepanjang tahun 2025 ini, kami melihat bahwa faktor konsumsi domestik tertekan yang ditandai dengan melandainya daya beli masyarakat dan deflasi yang terjadi pada Januari dan Februari lalu, dibandingkan 2 bulan pertama tahun sebelumnya. Padahal konsumsi domestik mengambil porsi lebih dari 50% sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap Yukki.
Dia menegaskan, meskipun pemerintah telah mempersiapkan tim negosiasi dengan Amerika Serikat, namun berbagai pendekatan secara komprehensif wajib dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi pertumbuhan ekonomi nasional.
Rekomendasi
Untuk itu, imbuh Yukki, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain;
Pertama, Penguatan Diplomasi Ekonomi Dalam kaitan ini, perlu dilakukan penguatan Hubungan Bilateral dengan Amerika Serikat, serta melakukan penujukan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Kemudian, membuka pangsa pasar baru untuk negara-negara non-konvensional untuk mencari alternatif market.
“Selain itu, mendorong penyelesaian Kesepakatan Free Trade Agreement dengan Uni Eropa (FTA EU-CEPA), dan optimalisasi dan penguatan kesepakatan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta memanfaatkan keikutsertaan Indonesia dalam BRICS,” ujar Yukki.
Kedua, Memperkuat Daya Saing Nasional. Caranya adalah melakukan deregulasi aturan perizinan yang sangat mudah untuk menangkap peluang relokasi ekspor dari negara-negara yang dikenai tarif lebih tinggi dari Indonesia (misalnya Vietnam, Kamboja, Laos).
“Disisi lain Pemerintah Indonesia perlu memastikan stabilitas politik dengan situasi tenaga kerja yang kondusif, serta iklim politik yang pro-growth dan pro-stability,” jelas Yukki.
Ketiga, Menyangkut Kebijaksanaan Fiskal. Dalam kaitan ini yakni memastikan evaluasi dan pengurangan kebijakan-kebijakan yang non-urgensi dan berdampak langsung terhadap stabilitas fiskal, misalnya melakukan re-evaluasi implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kemudian, memberikan stimulus fiskal dan kemudahan pembiayaan bagi pelaku usaha pada sektor yang terdampak langsung oleh tarif dagang Amerika Serikat, serta mendorong belanja pemerintah yang dapat menstimulasi permintaan bagi berbagai sektor.
“Juga perlu di antisipasi bantalan sosial bagi masyarakat tergolong miskin dan rentan miskin, serta kelas menengah,” papar Yukki.
Keempat, Komitmen dan Fokus pada Upaya Menarik Investasi dan Percepatan Hilirisasi.
“Perlu dilakukan persiapan reformasi struktural agar menarik investasi yang mendorong hilirisasi pada sektor-sektor strategis selain mineral dan batubara, seperti hilirisasi perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan, dimana sektor-sektor tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” jelasnya.
Kelima, Menjaga daya beli dan mendorong konsumsi domestik, dengan cara menyediakan stimulus bagi peningkatan belanja konsumen untuk mendorong masyarakat kelas menengah berbelanja, maupun penciptaan lapangan kerja baru melalui stimulus pada sektor-sektor yang memiliki efek pengganda tinggi, seperti manufaktur, makanan dan minuman, teknologi, serta UMKM.
Selain itu, menyediakan subsidi atau insentif pajak penghasilan bagi masyarakat kelas menengah.
“Dengan besarnya pasar domestik dan demografi penduduk yang produktif, pemerintah perlu memperkuat daya beli dan konsumsi domestik agar menjaga pertumbuhan nasional tidak tergerus ketidakpastian tekanan eksternal. Kami melihat China juga telah melakukan re-orientasi kebijakan ekonomi yang bertumpu kembali pada konsumsi domestik mereka,” tutur Yukki.[am]
