LOGISTIKNEWS.ID- Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menyatakan, rencana Pemerintah yang akan membuka kran impor food tray atau wadah makanan, dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu disikapi lebih bijaksana oleh semua pihak.
Wakil Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengatakan, importasi diperlukan dan dapat dilakukan lantataran ketersediaan produk food tray tersebut masih terbatas jumlahnya sementara program MBG membutuhkan food tray dalam jumlah besar.
“Impor merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan itu untuk tahap awal agar program Pemerintah bisa berjalan lebih efisien. Namun perlindungan terhadap industri atau UMKM dalam negeri juga harus dilakukan kedepannya jika produk tersebut sudah bisa disiapkan sepenuhnya di dalam negeri,” ujar Taufan, pada Rabu (6/8/2025).
Dia mengungkapkan, kebutuhan food tray untuk program MBG yakni mencapai 83,5 juta lebih dengan kebutusan fasilitas dapur 35 ribuan di seluruh Indonesia. Adapun poduksi food tray di dalam negeri saat ini sudah mencapai 10 juta unit.
“Sementara untuk 1 dapur kebutuhan ompreng (food tray)-nya sekitar 3000 sampai 3500 unit sementara pemerintah mencanangkan ada 30 ribu dapur dan yang sudah berjalan sampai saat ini baru 2 ribu-an dapur. Dan ini berarti masih banyak kebutuhannya untuk mendukung program MBG tersebut,” jelas Taufan.
Sebelumnya Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso menegaskan Pemerintah tetap membuka impor food tray atau wadah makanan, meskipun mendapat penolakan dari produsen dalam negeri, impor tetap diperlukan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Food tray ini memang dibuka untuk kepentingan makan bergizi gratis. Kita butuh produk itu dalam jumlah besar,” kata Budi dalam tayangan YouTube Kementerian Perdagangan, pada Selasa (5/8/2025).
Budi mengakui produk lokal juga bisa digunakan dalam program MBG. Namun, jumlah kebutuhan sangat besar sehingga impor dianggap perlu.
“Kalau di dalam negeri juga boleh menggunakan produksi dalam negeri. Tetapi impor juga boleh karena kebutuhan kita sangat besar,” ucap Mendag.[am]
