ISBA: Shipbroker Komitmen Mendukung Efisiensi Logistik Nasional

  • Share
Ketua Dewan Pertimbangan ISBA, Rheinhard Lumban Tobing

JAKARTA – Asosiasi Broker Kapal Indonesia/ Indonesia Shipbroker Association (ISBA), siap mendukung Pemerintah RI melalui Kementerian Perhubungan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap broker-broker kapal.

Dengan demikian diharapkan, agar broker kapal tetap berpraktik dan bekerja secara profesional serta bertanggung jawab demi menurunkan biaya logistik Nasional pasca terbitnya Peraturan Pemerintah No. 31/2021 dan Peraturan Menteri Perhubugan No.12/2021.

ISBA berdiri sejak tahun 2002 dan sejak itu telah berperan aktif dalam Kelompok Kerja dalam rancangan Inpres 05/2005, RUU Pelayaran menjadi UU 17/2008 hingga UU 11/2020 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dan menghasilkan Peraturan Pemerintah No. 31/2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 12/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi yang juga mengatur Perusahaan Perantara jual beli dan/atau Sewa Kapal.

Ketua Dewan Pertimbangan ISBA, Rheinhard Lumban Tobing mengatakan, ISBA mengapresiasi Kementerian Perhubungan dengan menerbitkan Permenhub tersebut yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh praktisi shipbroker yang telah exist sejak akhir 1969.

Sebab, kata dia, broker kapal selama ini dapat berpotensi secara langsung berkontribusi meningkatkan biaya logistik Nasional dengan menaikkan uang sewa charter kapal dengan berpraktek sebagai ‘operator’.

“Padahal shipbroker yang dalam Permenhub No.12/2021 adalah sebagai Jasa Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal yaitu kegiatan yang ditujukan untuk semua yang terkait dengan perantaraan jual beli kapal baru, kapal bekas atau kapal rongsokan antara  pihak  penjual dan  pembeli dan/atau sewa-menyewa kapal  antara  pihak pemilik kapal dan penyewa kapal,” ucap Rheinhard yang juga merupakan salah satu pendiri asosiasi tersebut, pada Jumat (13/8/2021).

Sementara itu, Ketua Umum ISBA Deavy Aron Sinambela dalam kick-off meeting dengan anggota asosiasi dan training “Voyage Chartering” secara virtual pada 11 Agustus 2021 mengemukakan, bahwa dengan terbitnya beleid tersebut pihaknya siap menjalankan amanat Pemerintah terutama dalam hal kompetensi SDM Shipbroker.

Dukungan ISBA, imbuhnya, yakni dalam upaya peningkatan keterampilan dan/atau kompetensi sumber daya manusia di bidang perantara jual beli dan/atau sewa Kapal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau asosiasi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Diharapkan melalui diklat kompetensi disamping training chartering dan sale & purchase berstandar internasional seperti Bimco dan ICS tersebut shipbroker dapat bekerja profesional sesuai dengan bidangnya,” ujar Deavy.(*)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.