Picu Kemacetan Priok, Kadin DKI Usulkan Moratorium Perizinan Depo 

  • Share
Jalan Akses Marunda Cilincing Jakarta Utara

JAKARTA – Kamar dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait untuk melakukan moratorium perizinan depo dan peninjauan ulang zonasi untuk menyiasati kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok.

Hal itu perlu dilakukan mengingat masih adanya keluhan para pengusaha transportasi (trucking) logistik dan forwarder di pelabuhan Priok akibat depo peti kemas di luar pelabuhan tersebut juga disebut-sebut menjadi salah satu sumber kemacetan di kawasan Tanjung Priok.

“Pemerintah dan instansi yang mengatur tehnis usaha depo harus lebih peka terhadap hal ini. Kalau zonasinya tidak tepat harus diatur ulang soal keberadaan fasilitas depo-depo peti kemas di luar pelabuhan itu,” ujar Wakil Ketua Bidang Transportasi, Logistik dan Kepelabuhanan Kadin DKI Jakarta Widijanto, pada Sabtu (14/8/2021).

Dia mengatakan hal tersebut menyusul adanya kemacetan parah mulai dari jalan Raya Cilincing, Akses Marunda hingga ke Yos Sudarso Tanjung Priok, pada Jumat (13/8).

Berdasarkan informasi yang diterimanya, kondisi tersebut diakibatkan kepadatan pada pelayanan sejumlah fasilitas depo peti kemas kosong di luar pelabuhan Priok.

“Saat ini, fasilitas depo peti kemas kosong mayoritas tersebar di kawasan Marunda dan Cakung Cilincing Jakarta Utara. Hal ini yang perlu di tata ulang. Apakah sudah tepat lokasi atau zonasi keberadaan depo-depo tersebut?,” tanya Widijanto.

Dia mengatakan dampak kemacetan tersebut berpotensi membuat biaya logistik dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok semakin membengkak, lantaran pemilik barang maupun pebisnis logistik terbebani biaya-biaya yang disebabkan keterlambatan receiving dan delivery cargo/kontainer.

Sebelumnya, Ketua DPW Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) H. Muslan AR telah mengusulkan supaya dilakukan moratorium atau penghentian sementara pembukaan perizinan depo baru.

Kemudian, imbuhnya, dilakukan penataan zona depo yang sudah ada agar dapat sesuai dengan kapasitas, peralatan, dan situasi jalan dari dan ke depo. Lalu melakukan peninjauan ulang di seluruh perusahaan depo terhadap perizinan dan pemenuhan persyaratan sesuai dengan PM No. 83/2016.

Asdeki juga telah meminta kepada Kemenhub memberlakukan standarisasi kelayakan kontainer yang sebelumnya telah diatur melalui PM No. 53/2018, agar kontainer yang berada di Indonesia seluruhnya memiliki standar laik pakai atau pantas untuk ekspor dengan standar internasional.(am)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.