JAKARTA – Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Infonesia (Depalindo) mendesak Presiden Joko Widodo agar memerintahkan para Menterinya serta Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan investigasi sehubungan dengan melonjaknya ocean freight atau tarif angkut kapal kontainer rute ekspor impor (internasional) imbas kelangkaan kontainer ekspor
“Depalindo mendesak kepada Presiden Jokowi supaya Pemerintah campur tangan dengan memanggil para liner kapal asing melalui perwakilannya atau agennya di Indonesia terhadap masalah ini,” ujar Ketua Umum Depalindo, melalui keterangan pers-nya pada Kamis (26/8/2021).
Depalindo mendesak Presiden mengintruksikan ke jajarannya untuk menekan freigt pengapalan kepada para agen kapal asing yang saat ini gila-gilaan akibat kelangkaan kontainer dan menyebabkan pelaku usaha nasional mengalami kesulitan ekspor.
“KPPU di Indonesia bisa juga melakukan penyelidikan. seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dan di Eropa dengan mengeluarkan keputusan mengenai tarif-tarif kapal itu. Beberapa negara yang lain juga mencari solusi ekspor nasional mereka. Di RI, kita berharap juga demikian karena Presiden sudah menginstruksikan untuk menggenjot ekspor nasional,” ucap Toto.
Dia mengungkapkan saat ini, usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) di dalam negeri yang orientasi ekspor sudah menderita lantaran banyak ekspornya tertunda, seperti yang dialami UMKM di Bali maupun di Jawa Timur dan di daerah lain.
Sejak terjadinya isu kelangkaan kontainer akibat Pandemi Covid-19, imbuhnya, Depalindo telah berkoordinasi dengan asosiasi logistik dan Forwarder di Eropa dalam membahas persoalan penaikan tarif pelayaran hingga kelangkaan kontainer yang dihadapi pelaku di tengah krisis ekonomi dan pandemi.
Toto mengatakan permasalahan yang dihadapi dengan pelayaran internasional dirasakan dan dialami oleh semua negara.
Dia menjelaskan telah berkoordinasi kepada negara lainnya yang tergabung dalam Asia, Eropa dan Amerika shipping council dalam menyampaikan persoalan ini kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Bahkan Presiden AS juga akan melakukan penyelidikan terkait dengan persaingan usaha karena berkaitan dengan tarif peti kemas yang membebani para pelaku.
“Para Liner beroperasi kapal di kita harus memenuhi kebutuhan minimal peti kemas di tempat kita supaya tidak kesulitan. Ini seperti permainan, kargo kita semua keblok. Sama saja ekspor ke barat terhenti. Ini mestinya pemerintah campur tangan. Ini sudah rapat bersama negara lain tapi kami belum lihat ada concern dari Kementerian kita. Makanya kami mendesak Presiden supaya memberikan instruksi,” jelasnya.
Menurutnya apabila kondisi saat ini tidak mengalami banyak perubahan dan penyelidikan dibandingkan, sampai tahun depan pun persoalan ini masih belum ada solusinya.
“Ini harus dicari solusi segera untuk menekan biaya logistik nasional dan daya saing ekspor nasional akibat kelangkaan kontainer ekspor dan space kapal. Ocean freight naiknya udah gila-gilaan, rata-rata kisaran 500 persen menjadi ribuan dollar dari sebelumnya ratusan dollar AS,”paparnya.
Dia memaparkan kerugian yang dialami pelaku sudah sangat besar dari sisi nominal akibat barang yang tertunda berangkat dan menumpuk seperti yang terjadi di Bali dan Jawa Timur karena tidak tersedianya peti kemas. Apalagi dengan meroketnya ocean freight para pembeli juga pada akhirnya tidak mau membayarnya.
Imbasnya, kata Toto, barang yang tak dibayar juga batal diberangkatkan. Kerugian ini terjadi bagi sejumlah industri nasional karena sudah memproduksi barang tetapi batal berangkat dan tak dibayar dibayar.
“Kemenhub sebagai pihak yang berwenang memutuskan kapal keluar masuk wilayah Indonesia, harus ambik sikap tegas. Kalau mereka para kapal asing itu tidak mau ikut aturan kita, jangan diberikan izin berlayar selanjutnya dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia,” ucap Toto.(*)
