JAKARTA,Logistiknews – Pengurus Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) kembali melakukan audiensi dengan Kementerian dan instansi terkait guna menyampaikan masukan maupun solusi persoalan hambatan arus barang ekspor impor dalam rangka upaya menekan biaya logistik nasional.
Pada Selasa siang (25/1/2022) Depalindo beraudiensi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi beserta jajarannya, sekaligus mewakili Menteri Perdagangan yang berhalangan hadir.
Adapun Pengurus Depalindo dihadiri Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro, Ketua Bidang Kemaritiman dan Angkutan Laut Achmad Ridwan Tento, Ketua bidang Hukum dan Perjanjian Samuel, serta Wakil Sekjen Mikhael.
“Pada kesempatan audiensi tersebut kami membahas masalah ketersedian kontainer ekspor dan rate-nya untuk eksportasi ke sejumlah negara tujuan yang kami nilai masih tinggi saat ini.Termasuk soal ketersediaan space kapal kontainer saat ini yang menjadi kendala para eksportir,” ungkap Toto Dirgantoro, pada Kamis (27/1/2022).
Dia mengatakan, Depalindo juga menyampaikan kepada Kemendag prihal kebutuhan empty container ekspor dan impor, termasuk ketersediaan kontainer yang eksisting didalam negeri saat ini untuk menopang perdagangan internasional tersebut.
“Ternyata kebutuhan jumlah empty kontainer ekspor itu jumlahnya luar biasa. Kami membahas hal ini dan meminta supaya ada pembatasan atau larangan terhadap pergerakan ekspor kontainer empty ke luar negeri dengan regulasi dari Kemendag untuk tetap menjaga ketersedian kontainer ekspor yang dibutuhkan di dalam negeri,” ucap Toto.
Depalindo juga menyoroti soal tarif pelayanan pada fasilitas depo kontainer empty di luar pelabuhan Tanjung Priok antara lain lift on-lift off (Lo-Lo) yang jauh lebih tinggi dari pada tarif Lo-Lo di dalam terminal lini satu pelabuhan.
Selain itu, imbuhnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap keberadaan fasilitas depo kontainer yang tersebar di luar pelabuhan Tanjung Priok saat ini yang seringkali memicu terjadinya kemacetan pada jalur distribusi dari dan ke pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.
“Persoalan kemacetan di akses pelabuhan Priok dan keberadaan fasilitas depo empty itu kami usulkan agar bisa dibahas bersama dengan stakeholders maupun instansi/dinas terkait untuk mencari solusi hal itu,” paparnya.
Terminal 3 Priok
Toto mengungkapkan, beberapa hal lainnya terkait dengan upaya peningkatan ekspor impor nasional dan kondisi dilapangan yang masih butuh perbaikan termasuk upaya menekan soal cost logistik nasional yang masih tinggi saat ini, agar menjadi perhatian Pemerintah.
“Termasuk soal fasilitas Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok yang menurut Depalindo seharusnya belum dedicated untuk berperan sebagai terminal peti kemas ekspor impor karena keterbatasan lahan dan sebagainya,” tutur Toto.
Dia mengungkapkan, Depalindo terus berkomitmen mendukung program Pemerintah RI dalam mendorong percepatan dan kelancaran arus barang serta efisiensi layanan logistik nasional.
“Oleh sebab itu pelayanan dan tarif-tarif di pelabuhan termasuk servive level agreement dan service level guarantee (SLA/SLG) di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia, termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok yang masih perlu dilakukan pembenahan. Kita bisa jadikan pengoperasian dan tata kelola pelabuhan seperti di Vietnam maupun Thailand sebagai benchmark dalam hal ini,” kata Toto.(am)
