APTMI Apresiasi Dukungan Ditjen Hubla soal Tally Mandiri

  • Share
Capt. Effendi Ismail

LOGISTIKNEWS.ID – Asosiasi Perusahaan Tally Mandiri Indonesia (APTMI) mengapresiasi dukungan pemerintah melalui Kementerian Perhuhungan, prihal pelaksaan kegiatan tally mandiri di pelabuhan.

Dukungan tersebut menyusul adanya surat edaran Ditjen Perhubungan Laut (DJPL) Kementerian Perhubungan tentang Penyelenggaraan Tally Mandiri.

SE-DJPL Nomor 4 Tahun 2022 itu ditandatangani Plt Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Mugen S Sartoto, pada 21 Maret 2022.

“Kami berharap dengan adanya SE itu sebagai bentuk perhatian pemerintah, bahwa kegiatan tally mandiri sudah bisa dilaksanakan sesuai aturan terbaru yakni PM 59 tahun 2021.Kegiatan tally itu bersifat padat karya dan menciptakan lapangan pekerjaan,” ujar Ketua APTMI DKI Jakarta, Capt. Effendi Ismail, kepada Logistiknews.id, pada Kamis (7/4/2022).

Dia mengatakan, kegiatan jasa tally mandiri merupakan kegiatan business to busines (b to b) antara perusahan tally dengan pemilik barang/yang mewakilinya atau yang diberikan kuasa.

“Kedepannya pelaku usaha lain yang selama ini melaksanakan tally dapat meminta hasil tally yang dilakukan oleh perusahaan tally mandiri sehingga bisa langsung dijadikan dasar untuk ke pemilik barang,” ucapnya.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh redaksi, SE-DJPL No 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tally Mandiri itu dilatar belakangi sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan telah diatur bahwa usaha tally mandiri merupakan usaha yang didirikan khusus untuk kegiatan usaha tally mandiri.

Surat Edaran Ditjen Hubla itu juga disampaikan kepada para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, para Kepala KSOP Kelas I s/d IV, dan para  Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 s/d III.

Sesuai SE itu, maka setiap kepala Kantor diminta untuk menyampaikan kepada pelaku usaha terkait pada wilayah kerja masing-masing bahwa usaha tally mandiri merupakan usaha khusus yang didirikan untuk kegiatan tally mandiri yang melaksanakan kegiatan menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik barang/muatan, perusahaan bongkar muat, jasa pengurusan transportasi, depo peti kemas atau gudang dengan mengedepankan efisiensi biaya logistik.

Kemudian, mengawasi pelaksanaan kegiatan tally mandiri sesesuai kebutuhan pengguna jasa dengan memerhatikan prinsip pelayanan yang efektif, efisien dan akuntable. Selain itu,.melakukan pembinaan bersama dengan instansi yang menerbitkan perizinan berusaha berbasis risiko usaha tally mandiri pada wilayah kerja masing-masing.(am)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.