Berantas Mafia Migor, DPN Kibar Nasional Apresiasi Kejagung

  • Share
Toto Dirgantoro

LOGISTIKNEWS.ID – Pengungkapan kasus mafia minyak goreng (migor) oleh Kejaksaan Agung mendapat apresiasi dari kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kibar Nasional DR.(Hc) Toto Dirgantoro yang juga Sekjen Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) mengemukakan pihaknya mendukung sepenuhnya terhadap langkah Kejaksaan Agung yang telah menetapkan tersangka atas Mafia Pemberi izin kepada para pengusaha minyak goreng dalam mengungkap kasus ini dengan cepat.

Toto yang merupakan Chairman Indonesia National Shippers’ Council/Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Logistik Indonesia (Depalindo) itu menegaska bahwa kebijakan pemerintah seperti DPO dan DMO Migor tersebut dinilai strategis dan menyangkut hajat hidup masyarakat luas.

“Saya mendukung penuh atas langkah-langkah yang telah diambil oleh kejaksaan agung terhadap mafia migor. Seharusnya perizinan ekspor ke para perusahaan eksportir ditolak karena tidak memenuhi syarat berarti adanya permufakatan atas dikeluarkannya” tegasnya.

Diapun meminta kasus ini jangan hanya berhenti disini, sebab tidak menutup kemungkinan masih ada peluang untuk memeriksa ke tingkat atasnya lagi, lantaran kasus ini hanya pintu masuknya dalam mengungkap mafia migor ini secara tuntas.

Penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, di Kejaksaan Agung memulai babak baru. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung menetapkan seorang pejabat eselon I di Kementerian Perdagangan sebagai tersangka.

Setelah memeriksa 19 saksi, ahli, dan mendalami 596 dokumen maupun surat terkait, penyidik menemukan alat bukti untuk menetapkan tersangka. Dalam proses penyidikan, jajaran Gedung Bundar menyimpulkan adanya permufakatan atas dikeluarkannya perizinan ekspor ke para perusahaan eksportir.

“Yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendistribusikan CPO/RDB (refined, bleached, deodorized) tidak sesuai dengan harga dalam negeri atau DPO (domestic market obligation) dan tidak mendistribusikan CPO sesuai DMO (domestic market obligation) yaitu 20%,” jelas Jaksa Agung Burhanuddin.

Jampidsus menyebutkan, kegiatan beberapa perusahaan eksportir telah melawan hukum melalui kerja sama dengan salah satu pejabat di Kemendag.

Para tersangka disangkakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara itu diarahkan kepada pembuktian kerugian perekonomian negara.

Pihak Penyidik juga menersangkakan tiga orang swasta, yakni SMA, MPT, dan PT. SMA merujuk nama Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group. Inisial MPT adalah Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Adapun PT merujuk nama Picare Tagore selaku General Manager PT Musim Mas.(am)

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.