LOGISTIKNEWS.ID – Pegiat dan pengamat dari Indonesia Maritime Logistic and Transportation Watch (IMLOW) menyatakan, Presiden RI Joko Widodo mesti menegur pihak-pihak yang masih gencar meminta untuk menunda pelaksanaan zero over dimensi dan over load (ODOL).
Pasalnya, menurut Sekjen IMLOW Achmad Ridwan Tentowi, masih maraknya praktik ODOL hingga kini sudah jelas sebagai faktor dominan penyebab kerusakan infrastruktur jalan lantaran praktik ODOL atau angkutan truk obesitas tidak sesuai dengan kondisi infrastruktur jalan yang disiapkan, bahkan membahayakan keselamatan transportasi dan publik.
“Jika ifrastruktur jalan banyak rusak dan imbasnya memengaruhi cost Logistik dan dan daya saing seperti yang disampaikan Presiden. Maka yang mesti di beresin itu peyebabnya terlebih dahulu, dan dalam hal ini praktik ODOL,” ungkap Ridwan, kepada Logistiknews.id, pada Jumat (5/5/2023).
Peraih gelar Doktor dibidang Kepelabuhanan itu juga menegaskan, karenanya Zero ODOL harus benar-benar diterapkan penegakan hukumnya mulai dari industri karoseri dan pemilik angkutannya. Kemudian, asosiasi-asosiasi dan industri-industri yang mendukung penundaan Zero ODOL dan meminta pemerintah menunda Zero ODOL juga harus ikut bertanggung jawab memperbaiki kerusakan jalan akibat ODOL.
“Mereka penentang dan penunda Zero ODOL juga mesti ikut menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam setiap kecelakaan akibat ODOL tersebut,” tegas Ridwan.
UU Anti Suap Sektor Privat
Berkaitan dengan anjloknya Logistik Performance Indeks (LPI) Indonesia pada 2023 sebagaimana yang dirilis World Bank, IMLOW mengusulkan sudah saatnya Pemerintah harus mulai mengantisipasi korupsi yg terjadi disektor swasta, terutama bribery antara swasta dan swasta (privat to privat sektor).
Oleh karenanya, imbuh Ridwan, diperlukan UU anti suap di sektor swasta (swasta dengan swasta atau privat dengan privat).
“Ini yang patut diduga sebagai salah satu penyebab anjloknya kompetensi sumber daya manusia pelaku usaha disektor logistik. Sebagai ilustrasi, diduga adanya oknum-oknum level pimpinan di perusahaan swasta yang juga mendirikan perusahaan logistik untuk kepentingan melayani grup perusahaan itu. Perusahaan logistik yang didirikan seperti itu berpotensi SDMnya tidak kompeten , karena pekerjaannya kemungkinan besar akan di sub kan lagi dan hal ini mengganggu daya saing sektor logistik kita,”tandas Ridwan.
Seperti diketahui, peringkat Logistik Performace Index (LPI) Indonesia pada 2023 berada diangka 3.0 atau menempati posisi ke 63 di dunia berdasarkan data laporan World Bank, baru-baru ini.
Berdasarkan data itu, Score LPI Indonesia masih berada di bawah Chile, Vietnam maupun Brazil. Bahkan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Singapura yang menempati urutan score tertinggi LPI versi World Bank yakni 4.3 dan Hongkong dengan score 4.0.
Laporan itu juga merinci mengenai Custom Score, infrastruktur, International Shipments, Logistic Competent & Quality, serta Tracking and Tracing.
Padahal disisi lain, selama hampir 10 tahun terakhir Indonesia sangat masif membangun dan mempersiapkan infrastruktur termasuk untuk kelancaran arus barang dan logistik termasuk jalan tol, pelabuhan dan bandar udara (Bandara).
Bukan cuma infrastruktur, berbagai perangkat digitalisasi berbasis informasi dan tehnologi (IT) juga telah siapkan dan di implementasikan demi mendukung kelancaran arus barang dan logistik dengan harapan bisa mendongkrak logistik performance indeks (LPI) Indonesia.
Presiden Geram
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan infrastruktur jalan di sejumlah Provinsi yang rusak, menggangu mobilitas orang maupun barang. Hal ini dapat juga berpengaruh ke biaya logistik.
Presiden Joko Widodo (Jokowi)-pun mengaku geram dengan kenyataan banyaknya infrastruktur jalan yang rusak tersebut. Utamanya, jalan di Provinsi Lampung yang kerusakannya viral dibicarakan masyarakat di media sosial.
Presiden mengingatkan, bila jalan rusak dibiarkan, ujung-ujungnya daya saing ekonomi di suatu kawasan bisa jadi melempem. Bahkan tak bisa bersaing dengan daerah lain apalagi dengan dunia internasional.
“Itu (infrastruktur jalan) hal yang sangat penting sekali. Begitu jalan rusak, apalagi jalan produksi, itu akan mengganggu yang namanya komoditas, mobilitas orang, mobilitas barang. Biaya logistik juga akan naik, sehingga barang tak bisa bersaing dengan provinsi lain, daerah lain atau bahkan negara lain,” ungkap Jokowi kepada wartawan, pada Kamis (4/5/2023).
Jokowi mengemukakan selama ini banyak sekali jalan-jalan provinsi yang rusak parah karena anggaran di pemerintah daerah tidak diarahkan untuk perawatan infrastruktur.
“Untuk itu pemerintah akan mendata jalan-jalan di daerah yang rusak parah karena hal tersebut,” ujar Presiden.[am]
