Bidik Investasi, Proses Izin Tersus & TUKS Dipercepat

  • Share
Muhammad Masyhud saat membacakan sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Laut

LOGISTIKNEWS.ID -Percepatan dan kemudahan perizinan berusaha perlu dilakukan guna meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga performa perekonomian, dan meningkatkan daya saing.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub berkomitmen terus mendukung upaya percepatan perizinan berusaha di sektor transportasi laut, dengan tujuan meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, menjaga performa perekonomian dan meningkatkan daya saing.

“Namun, kami juga tetap memprioritaskan aspek keselamatan pelayaran dalam menjalankan tugas pokoknya,” ujar Direktur Kepelabuhanan Muhammad Masyhud saat membacakan sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Laut,  dalam acara asistensi perizinan berusaha terminal khusus (TERSUS) dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) sekaligus engangement stakeholders bersama PT PLN (Persero), di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara, pada Jumat (26/5/2023).

Untuk memastikan tertib administrasi, PT PLN (Persero) telah mengalihkan tanggung jawab perizinan di Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) kepada PT PLN Nusantara Power.

“Proses penyesuaian perizinan ini sedang berlangsung di lingkungan Ditjen Hubla,” ujar Masyhud.

Dia mengungkapkan, terdapat lima lokasi yang telah mengajukan permohonan perizinan melalui aplikasi SEHATI, dan tiga perizinan telah terbit sesuai services level agrement dan services level guaranted (SLA/SLG) yang ditetapkan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu lima hari kerja sejak pemenuhan persyaratan dinyatakan lengkap.

Masyhud mengapresiasi kolaborasi ini guna membangun sinergi stakeholders dalam meningkatkan pelayanan perizinan berusaha.

Program penyederhanaan perizinan berusaha juga menjadi salah satu quick win yang menjadi prioritas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Sejalan dengan upaya pemerintah mensinergikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendukung pembentukan holding BUMN sebagai langkah dalam penguatan kelembagaan dan mekanisme kerja BUMN.

“Hal ini untuk menciptakan nilai tambah, efisiensi, penguatan rantai pasok, dan renovasi bisnis modal,” ucapnya.[am]

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *