Sepanjang pekan ini (30 Oktober s/d 4 Nopember 2023), redaksi Logistiknews.id mengangkat sejumlah topik pada sektor logistik yang disodorkan ke pembaca.
Diawal pekan ini, redaksi mengangkat isue yang diungkapkan Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki), bahwa 60% fasilitas depo kontainer telah memanfaatkan ‘NLE Connect’ demi mewujudkan efisiensi pelayanan logistik ditanah air.
NLE Connect di desain untuk memudahkan integrasi ekosistem logistik, terutama depo kontainer, lantaran melalui platform ini maka pemilik depo bisa dengan mudah mengatur operasional deponya masing-masing dengan lebih cepat dan mengurangi kesalahan pencatatan data.
Selain itu, Logistiknews.id juga mengangkat pemberitaan mengenai rencana perubahan aturan Tata Niaga Impor, yang disiapkan oleh Pemerintah dengan masa transisi selama tiga bulan.
Beleid itu disiapkan untuk memperketat arus masuk barang impor melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dengan mengubah pengaturan tata niaga impor dari post border menjadi border untuk delapan komoditas.
Kemudian, pemberitaan mengenai perombakan pimpinan LNSW oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turut direspon pelaku bisnis yang berharap peran Lembaga National Single Window (LNSW) dapat terus dioptimalkan untuk mewujudkan transformasi layanan publik berbasis teknologi di bidang ekspor dan impor. Berikut Rangkumannya :
60% Depo Manfaatkan ‘NLE Connect’
Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) mengungkapkan, sebanyak 60% perusahaan depo peti kemas atau kontainer anggota asosiasi itu yang beroperasi di seluruh Indonesia telah terkoneksi dengan National Logistics Ecosystem (NLE) atau ‘NLE Connect’ melalui platform digital berbasis aplikasi web.
NLE Connect di desain untuk memudahkan integrasi ekosistem logistik, terutama depo, lantaran melalui platform ini, maka pemilik depo bisa dengan mudah mengatur operasional deponya masing-masing dengan lebih cepat dan mengurangi kesalahan pencatatan data.
“Memang belum semuanya, namun progresnya sampai sekarang sudah 60% perusahaan anggota kami yang terintegrasi dengan NLE Connect itu. Dan kini kami juga dengan onprogres supaya conecting dengan inaportnet,” ujar Sekjen DPP ASDEKI Khairul Mahali, kepada Logistiknews.id, pada Rabu (1/11/2023).
Dia mengungkapkan, hingga kini tercatat 123 Perusahaan Depo yang menjadi anggota Asdeki dengan mempekerjakan karyawan sebanyak 12 ribuan pekerja. Perusahaan depo tersebut yang tersebar di Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.
Khairul menambahkan, sebagai mitra Pemerintah, Asdeki selama ini telah berperan aktif dalam menyusun beberapa Peraturan sehingga tercipta suasana iklim usaha yang kondusif dalam melaksanakan kelancaran arus barang dan kontainer.
Bahkan, ujar dia, dengan jumlah perusahaan depo anggota Asdeki yang ada saat tersebut sudah menguasai lebih dari 75% pergerakan kontainer di Indonesia terutama sebagai pendukung aktivitas logistik di pelabuhan-pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Belawan, Makassar dan Tanjung Perak Surabaya.
Khairul mengatakan, untuk itu pihaknya terus mendorong supaya perusahaan depo terhubung dengan NLE Connect.
Selain untuk mendukung program Pemerintah mengefisiensikan logistik, dengan NLE Connect tersebut, imbuhnya, depo akan menerima berbagai benefit dalam tata kelola operasional depo-nya.
Pertama, dengan NLE Connect bisa melakukan booking via online, kapanpun dan dimanapun. Dengan begitu, proses bongkar dan muat menjadi lebih mudah dan cepat lewat platform NLE Connect yang bisa diakses lewat internet dan bisa bebas memilih tanggal atau jadwal bongkar muat maupun depo yang dituju.
Kedua, NLE connect telah terintegrasi dengan INSW, sehingga pengguna tidak perlu melakukan input data berkali-kali, cukup masukkan nomor Bill of Loading (BL) dan semua detail dari order akan terisi secara otomatis.
Ketiga, dengan NLE Connect, maka transaksi ke depo kini lebih mudah karena bisa dilakukan dengan pembayaran digital. Proses bongkar muat juga akan lebih cepat karena pembayaran sudah diselesaikan sebelumnya.
Keempat, opsi metode pembayaran lebih beragam dan bisa diakses dengan lebih mudah secara cashless lewat virtual account. Sehingga customer tidak perlu bingung transaksi antar bank yang berbeda.
Kelima, bisa akses dokumen digital. Dimana melalui NLE Connect, maka berbagai dokumen penting seperti Invoice, Faktur Pajak, dan juga Bon bongkar muat dapat diakses secara digital maupun dicetak secara fisik. Dan hal ini tentunya memudahkan pengarsipan dan operasional.
Selain itu, ujar Khairul, melalui platform NLE Connect, maka seluruh transaksi bisa dipantau dan dengan mudah diklasifikasikan seperti kegiatan bongkar dan muat, terbayar dan belum terbayar. “Seluruh informasi lengkap mengenai transaksi tersebut juga tercatat dengan rapi,” ucapnya.
Disisi lain, platform tersebut juga mempermudah saat proses gate in maupun gate out dari awal hingga akhir tanpa menggunakan kertas untuk menghindari kesalahan pencatatan data.
Pasalnya, ujar Khairul, proses pengisian form yang mudah melalui platform digital akan mempercepat kinerja di lapangan, mengurangi resiko kehilangan / kerusakan dokumen, dan menghindari kecurangan.
“Pada akhirnya, dengan NLE Connect seluruh proses pergerakan kontainer terdata dengan lengkap dan tercatat beserta nomor kontainer, status, jadwal, hingga berat kontainer. Dan tentunya memberikan efisiensi layanan logistik,” ujar Khairul.
Beleid Tata Niaga Impor
Pemerintah akan memperketat arus masuk barang impor melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dengan mengubah pengaturan tata niaga impor dari post border menjadi border untuk delapan komoditas.
Delapan komoditas itu yakni tas, elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, mainan anak, alas kaki, dan pakaian jadi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengungkapkan, perubahan post border menjadi border tetsebut dimasukkan dalam perubahan Tata Niaga Impor di Permendag 25 Tahun 2022.
Selain mengubah aturan tata niaga impor, ujarnya, revisi Permendag Nomor 25 Tahun 2022, yakni dengan melakukan relaksasi terhadap aturan barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk 10 kelompok barang, dengan pengecualian barang larangan dan pembatasan (lartas) serta tidak diperlukan Surat Keterangan Perwakilan RI di Luar Negeri.
Dalam aturan tersebut, bagi PMI yang berdokumen/prosedural diperbolehkan melakukan tiga kali pengiriman per tahun, sedangkan bagi PMI yang tidak berdokumen/nonprosedural diperbolehkan melakukan satu kali pengiriman per tahun.
Adapun 10 kelompok barang tersebut antara lain yakni pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, barang tekstil jadi lainnya, elektronik (kecuali telepon seluler, komputer dan tablet), alas kaki, kosmetik, mainan anak, tas, makanan dan minuman (kecuali minuman beralkohol) dengan batasan jumlah tertentu.
“Untuk memastikan kelancaran implementasi di lapangan, revisi Permendag Nomor 25 Tahun 2022 akan berlaku tiga bulan setelah diterbitkan,” ujar Menko Airlangga melalui siaran pers-nya dikutip Rabu (1/11/2023).
Menko Airlangga juga mminta Kementerian dan Lembaga atau K/L terkait harus menyelesaikan aturannya dalam waktu dua minggu ini, sementara untuk proses transisinya diberikan waktu tiga bulan. Supaya memudahkan di lapangan.
Dia menegaskan, Pemerintah juga menetapkan positive list untuk barang impor yang dapat diimpor langsung melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE/e-commerce).
Adapun jenis barang impor yang diperbolehkan untuk dijual melalui e-commerce adalah buku, film, perangkat lunak/software, dan musik dengan harga di bawah USD100. Dengan demikian, untuk komoditas lain, selain keempat komoditas tersebut, hanya dapat diimpor langsung melalui PMSE apabila harganya melebihi USD 100.
“Positive list ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dalam bentuk Keputusan Menteri Perdagangan,” tambah Menko Airlangga.
Dalam rangka merespon permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di beberapa Kawasan Berikat (KB), Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Pemerintah memberikan kemudahan melalui percepatan penerbitan rekomendasi untuk penjualan lokal hasil produksi KB di atas 50%.
Untuk memastikan kemudahan ini, Kementerian Perindustrian akan menyusun Peraturan Menteri Perindustrian mengenai tata cara penerbitan rekomendasi untuk penjualan lokal hasil produksi KB di atas 50% yang akan diterbitkan dalam waktu dua pekan mendatang.
Semua upaya itu, dilakukan Pemerintah guna melindungi industri dalam negeri dan UMKM dari gempuran produk-produk impor, khususnya yang dijual melalui platform e-commerce dengan harga di bawah pasaran.
Berharap LNSW ‘Power Full’
Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) berharap peran Lembaga National Single Window (LNSW) dapat terus dioptimalkan untuk mewujudkan transformasi layanan publik berbasis teknologi di bidang ekspor dan impor.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum GINSI bidang Transportasi, Logitik dan Kepelabuhanan Erwin Taufan, menanggapi adanya perombakan pimpinan LNSW oleh Kemenkeu.
“Kami (GINSI) sampaikan terimakasih atas dedikasi Bapak M. Agus Rofiudin yang selama ini telah berkontribusi banyak terhadap perkembangan implementasi NSW di Indonesia dan bersinergi harmonis dengan pelaku usaha terkait hal itu. Kami juga ucapkan selamat menjalankan tugas kepada Ibu Oza Olavia yang kini menjabat nahkdoda baru LNSW. Semoga LNSW bisa terus bersinergi dengan semua stakeholders (pemerintah maupun pelaku usaha). Ya bisa power full lah,,” ujar Erwin kepada Logistiknews.id, pada Sabtu (4/11/2023).
GINSI juga meyampaikan selamat sekapad Ambang Priyonggo yang kini menjabat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dan Rizal yang menempati jabatan barunya sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.
Dia berharap komunikasi yang sudah terjalin selama ini dengan baik antara LNSW maupun Bea dan Cukai bersama Ginsi bisa tetap terjaga.
“Kedepannya peran LNSW bagi dunia usaha untuk percepatan layanan ekspor impor diharapkan akan semakin mumpuni u<span;>ntuk kelancaran arus barang ekspor dan impor dalam upaya memperbaiki iklim usaha sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006,” ujar Taufan.
Pada Jumat (3/11/2023) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat baru dilingkup Kemenkeu. Salah satunya yakni Oza Olavia sebagai Kepala Lembaga National Single Window (LNSW). Oza sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara.
Sebelumnya, Kepala Lembaga National Single Window (LNWS) dipimpin Mochamad Agus Rofiudin yang kini menerima amanah baru sebagai Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi
Taufan mengemukakan, transformasi layanan publik berbasis teknologi di bidang ekspor dan impor perlu untuk terus diakselerasi, seiring adanya tuntutan kebutuhan efisiensi layanan publik baik di domestik maupun internasional.
Pengembangan dan pembangunan sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional di bidang ekspor dan impor juga telah mulai dijalankan oleh Pemerintah melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW) sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window.
Peraturan Presiden tersebut juga memberi identitas resmi kepada LNSW sebagai pengelola INSW dan penyelenggara sistem INSW serta menetapkan tata kelola dalam pelaksanaan tugas agar tetap bersinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.[redaksi@logistiknews.id]
