Sepanjang pekan ini (13 s/d 18 Nopember 2023), redaksi Logistiknews.id mengangkat sejumlah topik pada sektor logistik yang disodorkan ke pembaca.
Diawal pekan, redaksi mengangkat soal respon dari manajemen PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC Terminal Kendaraan / IPCC) prihal dimulainya pembangunan akses Jalan Tol Patimban Paket 1-3 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Selain itu, Logistiknews.id juga mengangkat pemberitaan mengenai Digitalisasi CDP yang diklaim turut memangkas Dwelling Time di Pelabuhan Priok. Kemudian, informasi mengenai komitmen Indonesia untuk turut memperkuat rantai pasok atau supply chain di kawasan, pada Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM). Berikut Rangkumannya :
Tol Patimban Dibangun, IPCC Tak Risau
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC Terminal Kendaraan / IPCC), tak risau dengan percepatan pengembangan pelabuhan Patimban di Subang Jawa Barat yang menjadi kompetitornya dalam pelayanan bongkar muat mobil atau kendaraan.
Justru, manajemen IPCC akan terus meningkatkan layanannya sehingga terminal IPCC tetap menjadi pilihan pelanggan.
“Terutama dari sisi digitalisasi sistem operasi, peningkatan key account management, serta melakukan kolaborasi langsung dengan automaker,” ujar Direktur Utama IPCC Sugeng Mulyadi, kepada Logistiknews.id, pada Rabu (1511/2023).
IPCC merupakan bagian dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Group dan memiliki bisnis sebagai pengelola Terminal Kendaraan dengan berbagai fasilitas yang dimilikinya.
IPCC juga menyampaikan bahwa kinerja operasional dan keuangan hingga akhir September atau Sembilan bulan di tahun ini yang menunjukan angka pertumbuhan.
Tercatat sepanjang periode tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX), dimana IPCC berhasil meraup pendapatan sebanyak Rp548,16 miliar atau naik 7,83% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dengan nilai Rp508,34 miliar.
Adapun pada sisi EBITDA, terdongkrak 15,07% menjadi Rp299,09 miliar di periode Sembilan bulan di tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp259,93 miliar.
Dengan demikian, pada sisi bottom line, diperoleh Laba Tahun Berjalan IPCC ialah sebanyak Rp141,94 miliar atau naik 30,34% dari sebelumnya Rp108,90 miliar dengan nilai EPS mencapai Rp78,06 lebih tinggi dari tahun sebelumnya di angka Rp59,89.
Daya tarik Pelabuhan Patimban yang terletak di Subang, Jawa Barat semakin dilirik untuk terus mengembangkan kawasan di Utara Jawa Barat itu lantatan menjadi harapan baru untuk peningkatkan perekonomian di wilayah sekitarnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 1-3 yang ditandai dengan penandatanganan kontrak bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta.
Penandatanganan kontrak dilakukan oleh PPK II Satker PJBH Provinsi Jawa Barat Erwin Herlambang Kuncoro Putra dan Senior Vice President PT PP Arzan untuk Paket 1, PPK IV Satker PJBH Provinsi Jawa Barat Tomy Anitianata dan perwakilan Waskita Abipraya Joint Operation Fathur Rozaq untuk Paket 2, serta PPK III Satker PJBH Provinsi Jawa Barat Efran Kemala Hamonangan dan perwakilan Hutama Karya Jaya Konstruksi Joint Operation Ari Asmoko.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Jalan Tol Akses Patimban ini sangat ditunggu dan sangat menentukan keberhasilan Pelabuhan Patimban untuk melayani arus logistik barang yang ada di sebelah timur Jakarta.
“Tol ini sangat strategis, tidak hanya arus logistiknya saja, tetapi juga untuk mengendalikan traffic di Jakarta ke arah baratnya. Jadi produk-produk di sebelah timur tidak perlu ke barat dulu untuk ekspor dan impornya, tetapi langsung ke timur sehingga memecah beban traffic yang ada di Jakarta,” ujar Menteri Basuki.
Menteri PUPR berpesan kepada BUJT untuk melaksanakan pembangunan Jalan Tol Akses Patimban ini secara tepat waktu dengan kualitas yang terbaik.
Sebab, imbuhnya, dengan kontribusi dan peran serta dari seluruh penyedia jasa, harapannya semua berkompetisi positif tidak hanya pada segi kualitas dan kecepatan saja, tetapi juga pada aspek estetika untuk Jalan Tol Akses Patimban.
“Saya harap jalan tol ini bisa dijadikan contoh bahwa kualitas jalan tol yang kita bangun bisa lebih baik dari apa yang telah kita bangun selama ini,” ujarnya.
Jalan Tol Akses Patimban memiliki total panjang 37,05 km di mana sepanjang 14,11 km akan dibangun oleh BUJT dan sepanjang 22,94 km akan dibangun oleh Pemerintah.
Adapun pembangunan porsi pemerintah terdiri dari 4 paket pekerjaan, yaitu Paket 1 sepanjang 7,69 km, Paket 2 sepanjang 6,2 km, Paket 3 sepanjang 5,5 km, dan Paket 4 sepanjang 3,55 km.
Jalan tol ini akan menghubungkan Pelabuhan Patimban yang terkoneksi dengan Jalan Pantura dengan jalan tol Trans Jawa ruas Cikopo-Palimanan. Sehingga diharapkan jalan tol ini dapat meningkatkan aktivitas ekspor yang bersumber dari kawasan industri di sekitar Cikarang-Cibitung-Karawang serta serta mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Subang dan sekitarnya.
Jalan Tol Akses Patimban ini akan dibangun sebanyak empat lajur dua arah dengan lebar lajur 3,6 meter. Dengan spesifikasi tersebut, kapasitas jalan tol ini direncanakan dapat menampung 100.000 kendaraan berat per hari. Pada jalan tol ini juga direncanakan pembangunan rest area pada dua titik lokasi yaitu di STA 21+300 arah ke Pelambuhan Patimban dan STA 22+300 arah ke Jalan Tol Cipali sebagai area persinggahan maupun peristirahatan pengguna jalan tol.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI) Fuad Rizal mengapresiasi dimulainya pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 1-3.
Dia mengatakan, dimulainya pekerjaan pembangunan jalan tol Patimban menandakan komitmen pemerintah dalam pengembangan ekosistem Pelabuhan Patimban.
“Kami di PPI sangat mendukung dimulainya pembangunan jalan tol ini dan tentunya berharap proses pembangunannya berjalan lancar dan tepat waktu”, ujar Fuad kepada Logistiknews.id, pada Selasa (14/11/2023).
Menurutnya, jalan tol sepanjang 37 Km tersebut akan mempermudah para pemilik barang dalam mengirimkan kargonya melalui pelabuhan Patimban, dan akan memperlancar arus barang maupun logistik.
Kalau dari travel time jalan tol tersebt dapat ditempuh dalam waktu 30-45 menit, sehingga sangat efetif serta efisien untuk mendukung arus logistik yang multiplier efeknya menyokong pertumbuhan perekonomian nasional.
“Disisi lain hal ini akan memberikan keuntungan kepada pemilik barang dan pengusaha trucking,” ucapnya.
Digitalisasi CDP, Dwelling Time Priok Susut
Pengelola Cikarang Dry Port (CDP) mengembangkan My CDP, yakni aplikasi yang dilengkapi dengan sistem penyelesaian dokumen maupun billing online yang dapat diakses di berbagai platform, termasuk Android, iOS, dan maupun web. Digitalisasi itu juga efektif memangkas dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok.
Aplikasi tersebut juga dirancang untuk menyediakan layanan custom yang komprehensif dan efisien, sehingga pengguna jasa CDP lebih mudah mengelola transaksinya dari mana saja, kapan saja, melalui telpon seluler / ponsel.
“Karenanya untuk memaksimalkan digitalisasi, CDP akan menutup pelayanan loket manual secara fisik di fasilitas CDP mulai awal 2024 menyusul telah tersedianya platform My CDP tersebut,” ujar General Manager Operasional Cikarang Dry Port, Agus Utomo saat menjadi nara sumber pada diskusi tema Implementasi Smart Techhnology di Industri Logistik: Mendukung Keberlanjutan Lingkungan’. yang digelar secara virtual pada Rabu (15/11/2023).
Dia mengatakan, digitalisasi CDP juga menawarkan layanan komprehensif yang dirancang khusus untuk aktivitas kargo ekspor guna menyederhanakan seluruh proses ekspor, menghemat waktu dan biaya.
Dia menjelaskan, My CDP merupakan implementasi layanan logistik berbasis smart technology yang terus dikembangkan lantaran kini bisa menekan cost pengguna jasa hingga 40%. Adapun saat ini throughput atau produktivitas CDP rerata mencapai 200-300 boks kontainer perhari.
“Termasuk dari sisi angkutan truckingnya yang layani CDP lebih efisien lantaran round trip truck bisa lebih optimal,” ucapnya.
Agus Utomo menyampaikan, Smart Technology yang di implementasikan CDP sangat menopang kegiatan rantai pasok atau supply chain, sehingga transaksi lebih nyaman karena pergerakan logistik bisa di pantau real time dan tentunya mendukung keberlanjutan aspek lingkungan.
“Digitalisasi yang kami lakukan dengan tehnologi yang smart. Bagaimana meminimalisasi manual entry data. Misalnya kontainer yang masuk dari port of loading shanghai ketika di CDP data tidak perlu diinput lagi (pertukaran data) dan sudah interkoneksi antarsistem. Intinya semua inovasi digitalisasi yang kami lakukan juga berujung pada keberlanjutan lingkungan,” paparnya.
Agus mengungkapkan saat ini sudah lebih dari 20 shipping line yang terkoneksi system digital dengan CDP, termasuk juga lima operator terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.
Selain itu terintegrasi dengan 200-an armada trucking yang bisa dilacak secara real time keberadaannya termasuk juga bisa memantau kelakuan drivernya.
Dia mengatakan platform My CDP juga akan dikembangkan mengakomodir kepentingan para pemilik barang, gudang dan depo empty saat pihak importir telah selesai mendelivery kontainernya ke gudang.
Konsep Dry Port atau pelabuhan daratan sejatinya merupakan pelabuhan yang berada di daratan, jauh dari laut, yang berfungsi layaknya pelabuhan laut. Dari perspektif logistik, kegiatan utama Dry Port bisa membantu menekan waktu tunggu alias Dwelling Time di Pelabuhan yang selama ini menjadi momok bagi kinerja logistik di tanah air.
“Jika kontainer impor langsung ke CDP, dwelling time di pelabuhan Tanjung Prio Priok hanya 1.2 hari,” ungkap Agus Utomo, kepada Logistiknews.id.
Sebagaimana diketahui, saat ini di Pelabuhan Tanjung Priok terdapat 5 fasilitas terminal peti kemas yang layani ekspor impor yakni; Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja, New Priok Container Terminal One (NPCT-1), Terminal Mustika Alam Lestari/NPH, dan Terminal 3 Priok yang dikelola IPC TPK.
Kawasan Indo-Pacific Perkuat Supply Chain
Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk turut memperkuat rantai pasok di kawasan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Ekonomi dari 13 negara mitra IPEF menandatangani Perjanjian Rantai Pasok pada Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) ketiga di San Francisco, pada Selasa (14/11/2023).
Hal itu didasari keinginan kuat negara-negara mitra Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) untuk memiliki rantai pasok yang tangguh dan kompetitif di kawasan Indo-Pasifik telah menghasilkan kesepakatan rantai pasok (Supply Chain Agreement) pertama di dunia.
Perjanjian Rantai Pasok yang perundingannya dimulai pada Desember 2022 di Brisbane, Australia bertujuan untuk menetapkan struktur yang memungkinkan para pihak mengembangkan pemahaman bersama yang lebih mendalam mengenai rantai pasok regional, dan meningkatkan kemampuan tanggap krisis terhadap gangguan rantai pasok.
Selain itu, berbagi informasi dan praktik terbaik mengenai peluang dan kerentanan rantai pasok, memfasilitasi pelaku usaha dan investor untuk memperkuat rantai pasok (business match making), mendorong ketahanan rantai pasok di sektor-sektor penting dan barang-barang utama, serta mendorong hak-hak buruh dan pengembangan tenaga kerja di antara negara mitra IPEF.
Pasca-penandatanganan Perjanjian Rantai Pasok, Pemerintah akan melaksanakan proses domestik yang diperlukan untuk berlakunya Perjanjian Rantai Pasok IPEF serta berkoordinasi dengan dengan pihak-pihak terkait implementasi perjanjian rantai pasok.
Menko Airlangga mengemukakan, tiap negara anggota IPEF akan memberikan perwakilan pejabat senior pada masing-masing badan yang bersifat tripartit (perwakilan Pemerintah, pekerja, dan pengusaha).
Perjanjian Rantai Pasok juga mengamanatkan pembentukan tiga badan rantai pasok, yakni Dewan Rantai Pasokan IPEF (IPEF Supply Chain Council), Jaringan Respons Krisis Rantai Pasokan IPEF (IPEF Supply Chain Crisis Response Network), dan Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF (IPEF Labor Rights Advisory Board).
Negara-negara mitra IPEF juga bertekad untuk meningkatkan kerja sama menuju kawasan Indo-Pasifik yang lebih terhubung dan terintegrasi, sehingga memberikan manfaat bagi dunia usaha, konsumen, investor, UMKM, dan pekerja.
“Bersama-sama, kita mencapai kemajuan pesat dalam menemukan konsensus mengenai tindakan berani menuju perekonomian yang bersih dan adil, seperti pengembangan koridor ekonomi, meningkatkan investasi berkelanjutan dalam teknologi energi dan pertanian ramah lingkungan, serta memperkuat transparansi perpajakan dan upaya anti-korupsi. Kita perlu menerapkan pendekatan yang komprehensif; menggabungkan energi, pertanian, kehutanan, transportasi, dan lingkungan, untuk memperkuat dan mencapai tujuan bersama, dan memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal,” ujar Menko Airlangga, melalui siaran pers-nya dikutip Rabu (15/11/2023).
Pasca penandatanganan itu, negara mitra IPEF akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk konsultasi domestik lebih lanjut dan tinjauan hukum, untuk menyiapkan naskah akhir dari perjanjian Pilar II, Pilar III, dan Pilar IV. Setelah itu, proses berlanjut dengan penandatanganan di dalam negara mitra IPEF, yang diikuti dengan ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan.
“Kami menyambut baik kolaborasi yang kuat untuk memfasilitasi implementasi komitmen yang disepakati berdasarkan IPEF ini. Kami berharap dapat memperdalam kerja sama di antara mitra IPEF dan mencapai perekonomian yang lebih bersih dan adil di Indonesia, kawasan ini, dan sekitarnya,” ucap Menko Airlangga.[redaksi@logistiknews.id]
