Sorotan Redaksi Sepekan: Integrasi INSW, Isue Truk ‘Bodong’ hingga Kendala Akut Bisnis Trucking

  • Share

Sepanjang pekan ini (27 Nopember s/d 2 Desember 2023), redaksi Logistiknews.id mengangkat sejumlah topik pada sektor logistik yang disodorkan ke pembaca.

Diawal pekan, redaksi mengangkat soal Integrasi Sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang terus dipacu guna mengefisiesikan layanan logistik. Upaya Pemerintah Indonesia itu sebagai langkah mengakselerasi kinerja perdagangan ekspor impor melalui penggunaan digitalisasi yang terintegrasi dalam sektor perdagangan internasional.

Selain itu, isue soal dugaan masih berkeliaran truk ‘bodong’ pengangkut barang dan peti kemas dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok. Padahal, lebih dari dua tahun pelabuhan tersibuk di Indonesia itu sudah memberlakuan Single Truck Identification Data (STID).

Redaksi juga mengangkat pemberitaan terkait kendala bisnis trucking kendati aktivitas transportasi dan logistik di tanah air saat ini menggeliat.Berikut Rangkumannya :

Integrasi INSW Dikebut

Sistem Indonesia National Single Window (INSW) sebagai langkah mengakselerasi kinerja perdagangan ekapor impor melalui penggunaan digitalisasi yang terintegrasi dalam sektor perdagangan internasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, integrasi ekosistem INSW tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi layanan ekspor, impor, dan logistik yang berujung kepada peningkatan daya saing nasional. Dalam upaya harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis terkait dengan pelaksanaan INSW.

“Dalam hal ini, Pemerintah sebagai trade facilitator juga terus meningkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga,” ujar Airlangga saat memimpin dan memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada Senin (27/11/2023).

Dia mengingatkan, sesuai dengan amanat Perpres 44 Tahun 2018, maka setidaknya 2 kali dalam setahun harus diadakan rapat INSW dan rapat ini antara lain untuk kebijakan strategis, keputusan strategis, dan langkah penyelesaian masalah yang muncul.

Menko Airlangga mengatakan, sistem INSW yang diterapkan saat ini telah memiliki jangkauan yang luas yakni mulai dari proses bisnis sebelum kedatangan sarana pengangkut, saat kedatangan sarana pengangkut, saat proses cargo clearance, hingga saat cargo keluar dari Kawasan Pabean. Berbagai proses tersebut melibatkan beragam stakeholders baik dari entitas Pemerintah maupun swasta, sehingga diperlukan penguatan kerja sama.

Dalam sesi diskusi Rapat Koordinasi tersebut, dilakukan pembahasan terhadap 4 isu strategis diantaranya yakni Harmonisasi Kode Pelabuhan atau Bandara.

Terkait dengan isu tersebut, Kementerian Perhubungan menjadi Nasional Focal Point dan Konsolidator Kode Pelabuhan. Selanjutnya akan ditetapkan peraturan tunggal untuk Kode Pelabuhan Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan yang diharapkan terbit pada pertengahan Desember mendatang.

Terhadap isu Tata Kelola Data dan Informasi pada sistem INSW, masing-masing Kementerian/Lembaga terkait diharapkan dalam jangka pendek dapat membuat perjanjian atau MoU dengan Kementerian Keuangan untuk pertukaran aliran data elektronik, sehingga data yang disampaikan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kementerian/ Lembaga untuk kebutuhan analisis.

Selain itu, terdapat isu strategis lainnya yakni terkait Service Level Agreement (SLA) dan Business Continuity Plan (BCP). Penerapan SLA menjadi salah satu komponen penting dalam pelayanan publik karena akan mempengaruhi level of trust masyarakat.

“Penyempurnaan aspek legal untuk penegasan SLA dan BCP serta upaya percepatan integrasi SLA akan menjadi hal yang terus didorong,” ujar Airlangga.

Selanjutnya, untuk menjaga kelancaran sistem INSW diperlukan narahubung yang bertanggung jawab pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Dengan mempertimbangkan proses bisnis yang juga melibatkan Kementeria/Lembaga, narahubung tersebut juga diharapkan dapat berperan dalam diskusi terkait masalah sistem, peraturan baru, harmonisasi proses bisnis, hingga potensi integrasi lanjutan.

Penetapan Unit Layanan Single Window di masing-masing Kementerian/Lembaga pada akhirnya juga menjadi isu strategis yang dibahas.

Isue Truk ‘Bodong’, Hantui Priok

Lebih dua tahun pemberlakuan Single Truck Identification Data (STID), di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Pelabuhan tersibuk di Indonesia itu menjadi pelabuhan pertama yang comply dengan regulasi Dirjen Perhubungan Laut melalui Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor 803/DJPL/2021 tentang Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (Single Truck Identification Data) di Pelabuhan Tanjung Priok pada September 2021.

Program STID-pun menjadi pilot project untuk memberikan layanan angkutan barang dan logistik yang lebih baik, aman, nyaman dan mengedepankan aspek keselamatan di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Bahkan STID juga turut dikawal oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) guna mengakselerasi digitalisasi layanan jasa kepelabuhan.

Kesuksesan STID sekaligus bisa menjadi tolok ukur PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) selaku BUP dalam peningkatan pelayanan dan kelancaran distribusi barang karena angkutan barang lebih tertata dan terawasi.

Namun sayangnya, isue tak sedap justru muncul dari pelabuhan Tanjung Priok. Adalah Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, Sudirman yang mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada STID, namun masih terdapat sekitar 7.000-an armada truk bodong masih bisa lalu lalang melayani pengangkutan logistik dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok.

Dia menegaskan, kategori ‘bodong’ yang dimaksud yakni tidak atau belum memenuhi kelengkapan persyaratan, misalnya diragukan keabsahan dokumen armadanya.

“Menurut data kami masih ada 7.000-an armada yang tak penuhi syarat itu. Tetapi kami pastikan itu bukan anggota Aptrindo,” ujar Sudirman saat Dialog bertema ‘Memperkuat Sinergi Antara BUP dengan Mitra Kerja dan Pengguna Jasa Pelabuhan Tanjung Priok’, pada Selasa (28/11/2023).

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan, turut menguatkan pernyataan Sudirman.

“Bahkan dulu di awal-awal program STID ada puluhan ribu truk tidak punya KIR,” ujar Gemilang.

Berdasarkan data yang peroleh logistiknews.id dari pelabuhan Tanjung Priok, hingga periode Akhir Agustus 2023 telah diterbitkan sebanyak 28.562 STID di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu. Selain itu, juga telah dilakukan Driver Identification Data (Driver ID) terhadap 7.648 Pengemudi/Sopir truk.

Gemilang menambahkan, STID merupakan program progresif kolaborasi antara Pelindo, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan para Stakeholder melalui asosiasi terkait di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Disisi lain, ujar Gemilang, implementasi STID itu belum mampu menghilangkan tingkat kemacetan yang terjadi dari dan ke pelabuhan Priok yang melayani lebih dari 65% kegiatan ekspor impor nasional.

Sudah dua tahun secara data terkompilasi dengan baik. Tetapi, ujarnya, secara wajah dan estitika masih belum ada perubahan. “Tentunya ini harus ditindaklanjuti supaya ketertiban dan kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan Priok tidak terdistorsi dengan kendaraan truk yang tidak laik jalan atau di istilahkan ‘bodong’, ujarnya.

Gemilang yang juga Chairman Asean Trucking Federation (ATF) itu berharap, implementasi STID bukan sekedar mengkolek data trucking yang beroperasi semata, tetapi mesti ada multiplier efect yang dirasakan untuk mempercantik wajah pelabuhan Priok. Salah satunya adalah mengurai tingkat kemacetan dengan mempercepat layanan trucking dan produktifitas di terminal pelabuhan.

Apalagi, kata dia, sejak awal Aptrindo sangat mensupport program STID ini, agar program ini bisa memberikan manfaat lebih luas dalam mewujudkan layanan logistik yang lebih efisien di pelabuhan Tanjung Priok.

Kendala Usaha Truk Logistik

Pelaku usaha mengungkapkan, bisnis trucking angkutan barang dan logistik diyakini terus prospektif menyusul kian menggeliatnya kegiatan transportasi dan logistik di tanah air. Kendati begitu, operator truk logistik mengaku masih menghadapi berbagai kendala guna mendongkrak pertumbuhan bisnis usaha itu.

Kendala tersebut, menurut General Manager PT Elang Transportasi Indonesia (ETI) Hendra Tan, merupakan masalah klasik yang sedari dulu muncul dan hingga kini belum dicapai solusinya secara optimal.

Pertama, masih adanya regulasi yang tumpang tindih pada bisnis angkutan barang atau trucking. Termasuk juga soal sertifikasi Sopir, mengapa sertifikasi tersebut tidak dilakukan saat ujian memperoleh surat izin mengemudi atau SIM.

Kedua, biaya operasional trucking yang semakin membengkak karena efek kemacetan lalu lintas di jalur distribusi, termasuk masih adanya praktik pungutan liar (pungli) pada sejumlah titik di jalan raya. Selain itu, melonjaknya biaya maintenance dan suku cadang armada truk yang terus meningkat yang tidak berbanding lurus dengan tarif angkutan barang.

Ketiga, terjadinya perang tarif angkutan barang dan logistik yang masih marak antar operator truk. Dalam hal ini, semestinya ada  standarisasi tarif sehingga tidak terjadi ‘banting tarif’ angkutan logistik.

“Kita ingin bagaimana biaya operasional trucking jangan sampai tinggi, sementara disisi lain operator truk juga mesti comply dengan segala bentuk aturan termasuk aspek safety-nya demi menjaga trust customer,” ujar Hendra kepada Logistiknews.id, di kantornya pada Sabtu (2/12/2023).

Dia menegaskan, truk angkutan barang memiliki peranan penting pada dunia logistik. Karenanya, perlu regulasi konkret dari Pemerintah yang lebih berpihak kepada sektor usaha itu.

“Ibaratnya pergerakan logistik (angkutan) ini di inland-nya yang mensupport kegiatan di pelabuhan seperti di Tanjung Priok. Jadi agar layanan logistik efisien, semua pihak mesti berkolaborasi. Sebab, mau serapih apapun digitalisasi yang telah disiapkan, kalau alur transportasi dan logistiknya tidak efektif maka muncul high cost,” ujarnya.

Hendra juga menyinggung soal penerapan single truck identity document (STID) di Pelabuhan Tanjung Priok, sebagai salah satu upaya operator pelabuhan dan regulator di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu dalam menertibkan truk ‘bodong’ atau tanpa kelaikan persyaratan dokumen sesuai aturan.

“Implementasi STID di Pelabuhan Tanjung Priok itu sudah cukup bagus supaya trucking yang layani dari ke pelabuhan itu laik operasional dan dokumenya,” paparnya.[redaksi@logistiknews.id]

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *