LOGISTIKNEWS.ID – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah memperkenalkan kawasan industri dan perkotaan baru di Jabar bernama ‘Rebana’ Metropolitan.
Rebana Metropolitan ini merupakan wilayah utara/timur laut Provinsi Jabar yang meliputi tujuh daerah, yakni Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan, serta Kota Cirebon.
Adapun penduduk di kawasan Rebana Metropolitan berjumlah 9,28 juta atau sekitar 18,82 persen dari total 49,3 juta jiwa penduduk Jabar per 2019.
Sebagai jantung pertumbuhan kawasan ini, ada Pelabuhan Patimban di Kab. Subang dan Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kab. Majalengka yang berfungsi sebagai pusat konektivitas dan logistik.
Rebana Metropolitan diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jabar di masa depan melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan.
Integrasinya yakni mewujudkan sinergi pengembangan kawasan melalui integrasi rantai logistik industri besar-menengah-kecil dan peningkatan konektivitas kawasan untuk integrasi hub logistik-kawasan industri-kawasan perkotaan-kawasan perdesaan.
Berkaitan dengan hal itu, Melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kemenko Perekonomian bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Japan International Cooperation Agency (JICA) melakukan upaya kerja sama untuk mengoptimalisasi manfaat ekonomi dan signifikasi pengembangan Kawasan Rebana.
Kerja sama tersebut diantaranya untuk membahas rencana pengembangan wilayah dan penguatan framework kawasan Rebana, serta peningkatan kapasitas implementasi Rebana Metropolitan Management Authority (RMMA) di kawasan tersebut.
Komitmen dari kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Record of Discussion (RoD) di Graha Sawala Kemenko Perekonomian pada Kamis (7/12/2023).
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Mohammad Taufiq Budi Santoso selaku Pembina RMMA, dan Chief Representative JICA office Jakarta YASUI Takehiro.
“Pengembangan Kawasan Rebana akan konsisten dengan strategi pengembangan ekonomi Pemerintah Indonesia yang mengintegrasikan rencana pengembangan industri dan infrastruktur, mengoptimalkan dampak ekonomi dari PSN Pelabuhan Internasional Patimban dan jalan tol trans Jawa salah satu infrastruktur proritas di Kawasan Rebana,” ujar Deputi Wahyu, melalui keterangan pers-nya dikutip pada Jumat (8/12/2023).
Pelabuhan Patimban
Pelabuhan Internasional Patimban sendiri merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang berlokasi di kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat dan menyerap biaya investasi sebesar Rp5,02 triliun dan biaya konstruksi sebesar Rp2,45 triliun.
Sementara itu, kebijakan pengembangan kawasan Rebana tersebut telah dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Rebana Tahun 2020-2030.Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah membentuk Rebana Metropolitan Management Authority (RMMA) atau Badan Pengelola (BP) Kawasan Metropolitan Rebana pada April 2023.
Kerja sama pengembangan Kawasan Rebana ditargetkan akan terlaksana dalam 2 tahun selama periode 2024-2026, dengan fokus mengoptimalkan PSN Pelabuhan Internasional Patimban dalam Kawasan Rebana dimaksud.
“Melalui kerja sama pengembangan Kawasan Rebana ini, konektivitas Pelabuhan Internasional Patimban terhadap industri dan kawasan di sekitarnya akan semakin kuat dan diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang semakin signifikan bagi masyarakat tidak hanya di Kawasan Rebana, namun juga di seluruh wilayah Indonesia secara umum,” jelas Wahyu.
Pembangunan Akses Tol
Daya tarik Pelabuhan Patimban yang terletak di Subang, Jawa Barat semakin dilirik untuk terus mengembangkan kawasan di Utara Jawa Barat itu lantatan menjadi harapan baru untuk peningkatkan perekonomian di wilayah sekitarnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 1-3 yang ditandai dengan penandatanganan kontrak bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta.
Penandatanganan kontrak dilakukan oleh PPK II Satker PJBH Provinsi Jawa Barat Erwin Herlambang Kuncoro Putra dan Senior Vice President PT PP Arzan untuk Paket 1, PPK IV Satker PJBH Provinsi Jawa Barat Tomy Anitianata dan perwakilan Waskita Abipraya Joint Operation Fathur Rozaq untuk Paket 2, serta PPK III Satker PJBH Provinsi Jawa Barat Efran Kemala Hamonangan dan perwakilan Hutama Karya Jaya Konstruksi Joint Operation Ari Asmoko.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Jalan Tol Akses Patimban ini sangat ditunggu dan sangat menentukan keberhasilan Pelabuhan Patimban untuk melayani arus logistik barang yang ada di sebelah timur Jakarta.
“Tol ini sangat strategis, tidak hanya arus logistiknya saja, tetapi juga untuk mengendalikan traffic di Jakarta ke arah baratnya. Jadi produk-produk di sebelah timur tidak perlu ke barat dulu untuk ekspor dan impornya, tetapi langsung ke timur sehingga memecah beban traffic yang ada di Jakarta,” ujar Menteri Basuki.
Menteri PUPR berpesan kepada BUJT untuk melaksanakan pembangunan Jalan Tol Akses Patimban ini secara tepat waktu dengan kualitas yang terbaik.
Sebab, imbuhnya, dengan kontribusi dan peran serta dari seluruh penyedia jasa, harapannya semua berkompetisi positif tidak hanya pada segi kualitas dan kecepatan saja, tetapi juga pada aspek estetika untuk Jalan Tol Akses Patimban.
“Saya harap jalan tol ini bisa dijadikan contoh bahwa kualitas jalan tol yang kita bangun bisa lebih baik dari apa yang telah kita bangun selama ini,” ujarnya.
Jalan Tol Akses Patimban memiliki total panjang 37,05 km di mana sepanjang 14,11 km akan dibangun oleh BUJT dan sepanjang 22,94 km akan dibangun oleh Pemerintah.
Adapun pembangunan porsi pemerintah terdiri dari 4 paket pekerjaan, yaitu Paket 1 sepanjang 7,69 km, Paket 2 sepanjang 6,2 km, Paket 3 sepanjang 5,5 km, dan Paket 4 sepanjang 3,55 km.
Jalan tol ini akan menghubungkan Pelabuhan Patimban yang terkoneksi dengan Jalan Pantura dengan jalan tol Trans Jawa ruas Cikopo-Palimanan. Sehingga diharapkan jalan tol ini dapat meningkatkan aktivitas ekspor yang bersumber dari kawasan industri di sekitar Cikarang-Cibitung-Karawang serta serta mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Subang dan sekitarnya.
Jalan Tol Akses Patimban ini akan dibangun sebanyak empat lajur dua arah dengan lebar lajur 3,6 meter. Dengan spesifikasi tersebut, kapasitas jalan tol ini direncanakan dapat menampung 100.000 kendaraan berat per hari.
Pada jalan tol ini juga direncanakan pembangunan rest area pada dua titik lokasi yaitu di STA 21+300 arah ke Pelambuhan Patimban dan STA 22+300 arah ke Jalan Tol Cipali sebagai area persinggahan maupun peristirahatan pengguna jalan tol.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI) Fuad Rizal mengapresiasi dimulainya pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 1-3.
Dia mengatakan, dimulainya pekerjaan pembangunan jalan tol Patimban menandakan komitmen pemerintah dalam pengembangan ekosistem Pelabuhan Patimban.
“Kami di PPI sangat mendukung dimulainya pembangunan jalan tol ini dan tentunya berharap proses pembangunannya berjalan lancar dan tepat waktu”, ujar Fuad kepada Logistiknews.id, pada Selasa (14/11/2023).
Menurutnya, jalan tol sepanjang 37 Km tersebut akan mempermudah para pemilik barang dalam mengirimkan kargonya melalui pelabuhan Patimban, dan akan memperlancar arus barang maupun logistik.
Kalau dari travel time jalan tol tersebt dapat ditempuh dalam waktu 30-45 menit, sehingga sangat efetif serta efisien untuk mendukung arus logistik yang multiplier efeknya menyokong pertumbuhan perekonomian nasional.
“Disisi lain hal ini akan memberikan keuntungan kepada pemilik barang dan pengusaha trucking,” ucapnya.[redaksi@logistiknews.id]
