LOGISTIKNEWS.ID – Keberadaan fasilitas dan operasional depo kontainer sangat vital dalam mendukung kelancaran arus barang ekspor impor maupun antarpulau. Perannya-pun sangat stragis dalam berkontribusi menekan biaya logistik nasional.
Namun dibalik peran strategisnya itu, usaha depo kontainer menyimpan berbagai persoalan yang tidak mudah. Kendati begitu, melalui wadah yang menaungi perusahaan depo di Indonesia, yakni Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) terus berkomitmen mendorong kemajuan para perusahaan anggotanya dan mendongkrak daya saing logistik di Indonesia.
Disisi lain, usaha depo juga membutuhkan dukungan dari pemerintah terkait soal tarif dan rebate ke pelayaran pada layanan depo kontainer saat ini.
Untuk mendalami hal tersebut, wartawan Logistiknews.id (Lognews) mewawancarai secara khusus Ketua Umum ASDEKI, Mustafa Kamal Hamka (MKH). Betikut Petikannya:
Lognews : Bagaimana Prospek Bisnis Depo Kontainer di Tahun 2024 dan tahun-tahun mendatang ?
MKH : Prospek depo kedepan semakin berat, karena efek dari perang freight antar pelayaran berimbas kepada pelayaran meminta kontribusi sharing dari penghasilan depo, kontribusi bahkan bisa mencapai 70%. Bahkan beberapa penghasilan yang seharusnya bisa menjadi pendapatan depo malah dihilangkan alias digratiskan. Imbasnya, kondisi depo saat ini hanya berusaha untuk bisa survive agar roda bisnis tetap jalan, sewa lahan dan cicilan ke bank tetap bisa dibayarkan.
Lognews : Apa permasalahan atau kendala yang belum bisa teratasi dan masih dirasakan oleh para pelaku usaha depo kontainer ?
MKH : Dibeberapa daerah masih ada yang kesulitan menyesuaikan tarif depo karena banyaknya penolakan padahal tarif tersebut sudah bertahun-tahun tidak naik, sementara biaya sewa lahan, biaya perawatan dan biaya operasional setiap tahun meningkat,sehingga bisnis depo menjadi Bdak sehat. Selain itu, perlu mereview kembali perizinan-perizinan depo menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dan masih belum adanya keseragaman penanganan dalam hal pelayanan sehingga masih sering terjadi kepadatan di depo-depo tertentu.
Karenanya, ASDEKI mencatat terdapat berberapa hal yang perlu di highlight dalam hal ini, diantaranya :
• Belum adanya pengaturan struktur dan golongan tarif depo yang diatur oleh Pemerintah yang disepakati dengan stake holder sehingga masing-masing depo menentukan dasar tarifnya sendiri-sendiri ehingga dirasakan tarif terlalu tinggi oleh pengguna jasa yang diakibatkan karena depo memasukkan komponen rebate dalam perhitungannya yang seharusnya tidak boleh
dilakukan.
• Tarif M&R (Maintenace and Repair) kontainer yang setiap tahun tidak ada kenaikan bahkan adanya permintaan discont 10% s/d 30 % dari pelayaran mengakibatkan kwalitas repair yang sesuai standar IICL sulit dilakukan.
• Tidak adanya pembatasan izin usaha depo baru dari Pemerintah dan penggabungan beberapa Pelayaran menjadi satu membuat usaha dan persaingan depo semakin tinggi
Lognews : Ditengah kondisi perekonomian dan geopolitik global saat ini, bagaimana melihat imbasnya terhadap usaha depo secara khusus, dan logistikk (supply chain) ?
MKH : Saat ini bisnis depo bukanlah bisnis yang memiliki kepastian bagi pengusaha depo, pelayaran bisa pindah depo kapan saja, sementara investasi pengusaha dibisnis ini merupakan kepastan. Sehingga ketika terjadi kondisi ekonomi saat ini, maka pelayaran akan mencari depo yang bisa memberikan harga kompetitif. Kondisi ini memberikan situasi yang amat berat bagi pengusaha depo yang kehilangan kontainer pelayaran menjadi rentan terjadi dan kewajiban investasi kepada pihak bank tetap harus dipenuhi.
Juga menurunnya kegiatan eksport-import akibat perekonomian global akibat perang dan krisis ekonomi dan adanya merger beberapa perusahan pelayaran membuat Pelayaran semakin selektif untuk menggunakan jasa depo dan memilih depo yang bisa memberikan keuntungan lebih buat mereka dengan rebate yang tinggi.
Lognews : Untuk memacu usaha depo nasional, apakah perlu dorongan regulasi lain dari Pemerintah dari yang telah ada saat ini ?
MKH : Memang sangat perlu adanya regulasi tentang struktur tarif, serta pemberian batasan discount sehingga tidak terjadi seperti sekarang,dimana terjadi permintaan discount dan tarif yang tidak terkendali, sehingga mengakibatkan sulitnya mengukur pengembalian investasi. Moratorium izin depo juga perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin keseimbangan pasar (supply and demand).
Lognews : Terkait dengan kompetisi usaha depo sejenis dengan PMA (Penaman Modal Asing) saat ini, bagaimana ASDEKI menyikapi hal tersebut ?
MKH : Persaingan depo lokal bukan hanya dengan depo-depo PMA, melainkan juga Perusahaan Pelayaran yang sudah merambah memasuki ke bisnis depo. Beberapa Perusahaan Pelayaran besar sdh mendirikan depo sendiri baik secara mandiri ataupun bekerjasama dengan pengusaha lokal. Dengan modal yang besar dan kesiapan teknologi membuat pengusaha depo lokal mengalami kesulitan mempertahankan bisnis deponya.
Dengan kondisi seperti ini ASDEKI belum bisa berbuat banyak, karena secara regulasi
diperbolehkan selama depo PMA dan depo Pelayaran menjalankan bisnisnya mengikuti ketentuan yang ada. Namun dalam hal ini, ASDEKI akan mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada pengusaha depo lokal agar bisa tetap eksis dan menghindari adanya monopoli usaha dari Depo PMA dan milik Pelayaran besar, juga terus mendorong Perusahaan PMA dan Pelayaran besar untuk mau bekerjasama dengan depo lokal agar tercapai pemerataan demi keberlangsungan usaha bersama.
Lognews : Sebagai Ketum, Apa saja rencana Asdeki yang paling konkret dalam waktu dekat untuk menumbuhkan para depo anggota ?
MKH : Asdeki akan menggandeng semua asosiasi terkait untuk bekerjasama dan memberikan arahan dan kesepahaman untuk menjamin keberlangsungan kegiatan usaha yang berkesinambungan dengan semua pihak yang terkait.
Selain itu, kami mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan standarisasi komponen dan golongan tarif depo untuk memastikan keberlangsungan kegiatan depo anggota dan berjalan baik dan saling menguntungkan semua pihak.
Selain itu juga, meningkatkan standarisasi pelayanan depo anggota dengan digitalisasi sistem sehingga efisiensi kegiataan depo bisa teroptmalisasi dengan baik.
Lognews : Bagaimana mengatasi isue perang tarif depo yang terjadi saat ini ?
MKH : Untuk hal tersebut, perlu adanya regulasi dari Pemerintah dalam penentuan struktur tarif depo. Sebab, penentuan struktur dan golongan tarif ini akan membantu pengusaha depo menghindari dari tekanan untuk menjual tarif yang sangat rendah.
Lognews : Hal lain apakah yang masih mesti perlu dibenahi agar usaha depo nasional bisa tetap eksis ?
KMH : Perlu dilakukan perbaikan pelayanan serta menekan biaya seefisien mungkin serta update dengan kondisi depo di negara-negara tetangga seperti Singapore, Malaysia, dll.
Lognews : Soal digitalisasi fasilitas depo sejauh mana sudah dilakukan oleh anggota ASDEKI ?
MKH : Digitalisasi sangat mutlak dan penting dilakukan sebagai anggota ASDEKI untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan di depo. Beberapa anggota Asdeki sudah melakukanya dengan sistem berbasis online sehingga sangat membantu dan memudahkan pelanggan yang mengunakan jasa depo. Dan ASDEKI akan terus membantu dan memfasilitasi anggota nya untuk melakukan digitalisasi.
Lognews : Kolaborasi antar stakeholders yang seperti apa yang diharapkan oleh ASDEKI saat ini ?
MKH : Adanya kesepemahaman antara semua stakeholder yang berhubungan dengan Depo Kontainer untuk bisa saling bekerjasama dalam menentukan tarif dan pelayaanan depo yang diinginkan sehingga tercapainya win-win solution untuk semua pihak. [redaksi@logistiknews.id]
