LOGISTIKNEWS.ID – Kegiatan bisnis logistik dan rantai pasok sangat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, investasi dan belanja pemerintah. Sedangkan perkembangan ekonomi sangat tegantung pertumbuhan investasi dan konsumsi masyarakat di suatu wilayah atau negara.
Oleh karenanya, sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa dalam menyusun program kerja di lingkungan ALFI selalu memperhatikan kondisi perekonomian Daerah, Nasional dan Internasional.
Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) M.Akbar Djohan, saat membuka Rapat Pimpinan Wilayah DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta Tahun 2023, yang dilaksanakan di Jakarta pada Kamis (21/12/2023) bertema Meningkatkan Peran ALFI DKI Jakarta untuk Kesinambungan Bisnis Anggota Melalui Digitalisasi.
Hadir pada kesempatan itu antaralain; para Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan DPW ALFI DKI Jakarta, para Ketua dan anggota Dewan Pembina DPW ALFI DKI Jakarta, serta Ketua Umum dan Jajaran Pengurus DPW ALFI DKI Jakarta.
Akbar menegaskan, DKI Jakarta merupakan wilayah yang tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup tinggi, yaitu pada tahun 2022 mencapai Rp 3.186,46 triliun.
Dengan asumsi bahwa biaya logistik mencapai 23,5% dari PDRB, maka kue logistik di DKI Jakarta nilainya mencapai sekitar Rp 748,48 triliun.
“Bila mengacu kepada perhitungan Bappenas, biaya logistik mencapai 14,29% dari GDP, maka potensi logistik di DKI sekitar Rp.455 triliun,” ujar Akbar.
Ketum DPP ALFI menyampaikan, investasi di DKI juga terus meningkat, dimana pada tahun 2022 realisasi investasi mencapai Rp 143 triliun atau meningkat 38,4% dibandingkan dengan tahun 2021.
“Apakah kue logistik sebesar itu, anggota ALFI DKI Jakarta dapat menikmatinya secara maksimal?. Maka dari itu, dalam Menyusun program kerja DPW ALFI DKI Jakarta diharapkan dapat menangkap peluang usaha di sektor logistik tersebut,” tanya Akbar.
Masalah lain, yang perlu diperhatikan, imbuhnya, dalam menyusun program kerja menindaklanjuti hasil Munassus dan Munas DPP ALFI, antara lain memberikan masukan revisi AD-ART ALFI, implementasi Standard Trading Conditions (STC) ALFI, serta perlunya memberikan layanan secara online kepada anggota, dll.
Selanjutnya adalah perubahan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah DKI Jakarta, terutama yang terkait dengan sektor logistik juga perlu dibahas, apakah kebijakan di sektor perhubungan, perdagangan, keuangan, dll sudah memperlancar dan mempermudah kegiatan logistik.
Ketum Akbar Djohan juga mengatakan, ALFI DKI menjadi raw model terhadap kepengurusan ALFI lainnya di daerah-daerah.
“Karenanya, semua permasalahan yang terkait dengan kegiatan logistik dan rantai pasok di DKI Jakarta perlu diinventarisir dan dibuatkan program untuk mencarikan solusinya,” ucapnya.
Hal lain yang penting, ujar Akbar, adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM), karena SDM adalah faktor kunci keberhasilan bisnis di sektor logistik, maka progam Diklat SDM sudah menjadi suatu keniscayaan. Demikian juga peningkatkan kompetensi melalui penyelenggaraan uji komptensi SDM.[redaksi@logistiknews.id]