DALAM hitungan beberapa jam lagi, tahun 2023 segera berlalu, dan kita akan memasuki tahun 2024 yang juga merupakan tahun ber-shio Naga Kayu.
Dalam astrologi Tiongkok, tahun Naga Kayu diartikan sebagai awal yang baru bagi kesuksesan, lantaran Naga Kayu hanya muncul sekali setiap 60 tahun, menjadikannya makhluk langka dan menakjubkan. Tahun Naga Kayu dimulai ketika Tahun Baru China atau Imlek pada 10 Februari 2024 dan berakhir pada Malam Tahun Baru Imlek pada tanggal 28 Januari 2025.
Karena itulah, rasa optimisme para pelaku usaha-pun patut digelorakan menjelang pergantian tahun 2023 ini. Kendati disisi lain, tantangan di tahun 2024 tidaklah sederhana ditengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global imbas konflik Rusia-Ukraina maupun Israel-Palestina yang masih berlangsung.
Belum lagi didalam negeri, Indonesia kini memasuki fase dinamika perpolitikan nasional menjelang pesta demokrasi (Pemilu) pada Februari tahun depan.
Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Juswandi Kristanto, dalam satu kesempatan menyampaikan, Perusahaan Bongkar Muat (PBM) bertekad dapat terus eksis di Pelabuhan ditengah persaingan dan tantangan kegiatan jasa bongkar muat dari dan ke kapal maupun aktivitas kepelabuhanan saat ini.
Oleh sebab itu, imbuh Juswandi, PBM harus meraih trust (kepercayaan) dari pemilik barang. Selain perlu memperluas networking. PBM juga harus pertahankan performance kerjanya ditengah persaingan termasuk soal tarif saat ini.
“Tantangan lainnya kedepan kita juga mesti bersaing namun tetap kolaborasi dengan pemegang BUP (Badan Usaha Pelabuhan),” ujarnya kepada Logistiknews.id.
Juswandi menegaskan, sesuai PM 59/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan, BUP hanya boleh mengerjakan bongkar muat Peti Kemas, Curah kering melalui conveyor, curah cair melalui pipanisasi dan roll on-roll off (Roro).
“Adapun pekerjaan di dermaga konvesional dan multi purpose adalah pekerjaan PBM melalui kerja sama dengan BUP bersifat business to business (B to B) yang saling menguntungkan,” tegas Juswandi.
Sedangkan Ketua Umum DPP Imdonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto kepada Logistiknews.id, belum lama ini mengakui bahwa kondisi global yang terjadi sekarang sedikit banyak memberikan dampak terhadap ekonomi nasional. Dan di domestik, pada tahun depan juga akan menghadapi Pemilu.
“Meski memang kita berpengalaman menggelar Pemilu dengan damai dan terjaganya stabilitas politik, tetapi tentu kondisi ini akan ikut berdampak pada kondisi bisnis tahun depan. Kemungkinan pelaku usaha juga akan lebih wait and see,” ujar Memei-panggilan akrab Carmelita.
Diapun mengatakan, kinerja Pelayaran Nasional pada tahun 2024 akan cukup dinamis dengan sejumlah indikator itu.
Hal senada di ungkapkan, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) M.Akbar Djohan.
Diapun optimistis prospek bisnis logistik 2024 masih cerah. Karenanya pihaknya sudah melakukan mapping untuk bisa meraih opportunity bisnis logistik di 2024 tersebut.
“Sebagai contoh, Pemerintah RI telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 mencapai angka Rp.3.000 Triliun. Nah setelah kita inventarisir misalnya, jika terdapat 10% saja dari angka belanja Pemerintah itu bisa kita pastikan dalam hal kegiatan logistiknya yang bisa kita tangani, ini kan menjadi opportunity,” ujar Akbar kepada Logistiknews.id.
Namun disisi lain, Akbar juga mengingatkan pentingnya soal SDM Logistik supaya terstandarisasi kompetensinya secara nasional dan internasional. “Untuk itu kami akan terus ajak perusahaan logistik maupun regulator untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi SDM logistik tersebut,” ungkap Akbar.
Pelaku usaha truk logistik juga berkeyakinan bahwa bisnis trucking pada tahun 2024 masih ke arah positif dan muatan-pun masih cenderung aman.
Kendati begitu, prospek usaha truk logistik di tahun 2024 dinilai para pengusaha truk masih akan dinamis di kuartal pertama tahun depan mengingat kondisi perpolitikan nasional adanya Pemilu yang berlangsung pada Februari mendatang. Pelaku usaha ini juga meminta agar tak ada lagi regulasi yang berpotensi mengkebiri sektor logistik nasional.
“Namun melihat dinamika kampanye yang cenderung kondusif sampai hari ini, maka kami optimistis bahwa pada kuartal pertama 2024 bisnis trucking masih ke arah positif, muatan-pun masih cenderung aman,” ujar Wakil Sekjen DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Agus Pratiknyo, kepada Logistiknews.id.
Sedangkan, Ketua Umum DPP Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Mustofa Kamal Hamka, justru merasakan prospek bisnis depo kontainer di tahun-tahun mendatang semakin berat, karena efek dari perang freight antar pelayaran dan berimbas kepada pelayaran saat ini yang meminta kontribusi sharing dari penghasilan depo, kontribusi bahkan bisa mencapai 70%.
“Bahkan beberapa penghasilan yang seharusnya bisa menjadi pendapatan depo malah dihilangkan alias digratiskan. Imbasnya, kondisi depo saat ini hanya berusaha untuk bisa survive agar roda bisnis tetap jalan, sewa lahan dan cicilan ke Bank tetap bisa dibayarkan,” ucapnya kepada Logistiknews.id.
Kamal juga mengatakan, saat ini bisnis depo bukanlah bisnis yang memiliki kepastian bagi pengusaha depo, sebab pelayaran bisa pindah depo kapan saja, sementara investasi pengusaha di bisnis ini merupakan kepastan.
“Sehingga, ketika terjadi kondisi ekonomi saat ini, maka pelayaran akan mencari depo yang bisa memberikan harga kompetitif. Kondisi ini memberikan situasi yang amat berat bagi pengusaha depo,” tandas Kamal.
Industri Nasional
Sementara itu, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), justru mengkhawatirkan prospek kegiatan importasi khususnya terhadap komoditi TPT di 2024 pasca adanya aturan pengecualian pemberitahuan impor (PI) dan laporan surveyor (LS) terhadap produk tekstil dan turunannya (TPT).
Menurut Wakil Ketua Umum BPP GINSI bidang Kepelabuhan dan Logistik, Erwin Taufan, bentuk adanya privilage importasi itu dinilai berpotensi membuka pintu bagi gelombang barang impor, yang dapat mengancam keberlanjutan dan daya saing produsen lokal.
“Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pemberian fasilitas ini diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjaga keseimbangan antara mendukung pelaku bisnis dan melindungi kepentingan industri dalam negeri,” ujar Taufan.
Hal itupun diamini Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DKI Jakarta, Irwandy MA Rajabasa yang menegaskan, pihaknya mendesak penghapusan privilage yang juga diakomodir melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tersebut.
Tak bisa dipungkiri, ditengah optimisme itu sejumlah persoalan masih menghantui kalangan pelaku usaha sepanjang tahun 2023. Semoga ditahun depan berbagai permasalahan tersebut bisa terselesaikan atau minimal terurai.
Tahun ‘Naga Kayu’ 2024 juga diharapkan menjadi tahun perubahan baru yang penuh potensi dan peluang.
Dilansir dari South China Morning Post, dalam budaya Tionghoa, bahwa ‘Kayu’ melambangkan vitalitas dan kreativitas, sementara ‘Naga’ terkait dengan kesuksesan, kecerdasan dan kehormatan▪︎
Selamat menjalani Tahun 2024.[redaksi@logistiknews.id]
