SEPANJANG pekan lalu (29 Januari s/d 4 Februari 2024), redaksi Logistiknews.id mengangkat sejumlah topik pada sektor logistik yang disodorkan ke pembaca.
Redaksi menyoroti soal keluhan para importir di Pelabuhan Tanjung Priok soal masih tingginya biaya logistik khusunya penanganan kontainer eks impor pada beberapa fasilitas depo kontainer empty eks impor yang selama ini menjadi penopang layanan importasi pelabuhan Priok. Bahkan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menyebut biaya perbaikan atau repair kontainer eks impor di depo empty tersebut masih ‘ugal-ugalan’.
Selain itu, prediksi Bank Dunia atau World Bank, yang menyebut pertumbuhan ekonomi dunia melambat dengan ketidakpastian pasar keuangan yang mereda di tengah divergensi antarnegara yang semakin melebar.
Bahkan, dalam Global Economic Prospect Januari 2024, World Bank memprakirakan pertumbuhan ekonomi global melambat dari sebelumnya 3,0% di tahun 2022 ke 2,6% yoy (year on year) di tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 2,4% yoy di tahun 2024.
Selain itu, redaksi juga mengangkat topik soal solusi dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) agar jangan ada pembatasan operasional trucking demi Kelancaran Lalu Lintas di setiap Hari Libur Panjang. Simak Ulasannya:
Biaya Repair Kontainer di Depo Empty ‘Ugal-Ugalan’
Importir kembali mengeluhkan mahalnya biaya pengembalian eks kontainer impor di sejumlah fasilitas depo empty kontainer yang menjadi pendukung aktivitas importasi di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.
Pasalnya, keberadaan fasilitas depo empty kontainer eks importasi yang saat ini berada di luar kawasan pabean pelabuhan Tanjung Priok itu sulit dikontrol oleh instansi berwenang sehingga kerap kali mengenakan biaya layanan depo khususnya untuk komponen repair (kerusakan kontainer) yang tidak transparan dan memberatkan pemilik barang impor.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Capt Subandi.
“Biaya-biaya yang ditagihkan oleh Depo Kontainer eks impor itu ‘ugal-ugalan’, meskipun sudah seringkali dipersoalkan namun masih saja terulang. Padahal Menhub sudah pernah menegur praktek biaya depo kontainer yang ugal-ugalan seperti itu karena sangat membebani biaya logistik dan menurunkan daya saing industri nasional serta berimbas pada melemahnya perekonomian nasional,” ujar Capt Subandi.
Dia menyampaikan hal itu, menyusul adanya laporan anggota GINSI yang dikutip biaya repair rata-rata memcapai Rp 4 juta s/d Rp 5 juta perkontainer di depo kontainer empty eks impor.
“Kami pegang datanya akurat, kemarin ada partai empat kontainer, namun semuanya kena biaya repair. Parahnya lagi, importir mesti bayar cash atau transfer ke rekening pribadi petugas lapangan di depo tersebut. Kalau modelnya begini, kan praktek ugal-ugalan ?,” ucap Capt Bandi.
Terhadap persoalan itu, imbuhnya, GINSI telah mengadukan melalui surat resmi kepada Menhub Budi Karya Sumadi, sekaligus ditembuskan kepada tim National Logistic Ecosystem (NLE), serta Stranas PK.
GINSI mendesak supaya praktek bisnis di depo empty kontainer eks impor, ada instansi tetkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi (Dishub) yang secara melekat mengawasinya karena menerbitkan perizinan usaha tersebut, sehingga layanan bisnis itu bisa lebih fairnes mengedepankan aspek kewajaran.
Sebagai contoh, kata Capt Subandi, perusahaan bongkar muat (PBM) di Pelabuhan juga ijin usahanya diterbitkan oleh Dishub, tetapi tarif dan layananya diawasi oleh kemenhub melalui otoritas pelabuhan setempat.
“Bahkan setiap PBM wajib memiliki PMKU (Pemberitahuan Mengenai Kegiatan Usaha) jika perusahaanya akan beroperasi, tanpa PMKU maka PBM tidak boleh menjalankan kegiatan usahanya di Pelabuhan meskipun sudah memiliki ijin usaha ( SIUP ) yang di keluarkan Dishub,” ungkap Ketum GINSI.
World Bank Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Global Melambat
Bank Dunia atau World Bank, memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia melambat dengan ketidakpastian pasar keuangan yang mereda di tengah divergensi antarnegara yang semakin melebar.
Bahkan,dalam Global Economic Prospect Januari 2024 , World Bank memprakirakan pertumbuhan ekonomi global melambat dari sebelumnya 3,0% di tahun 2022 ke 2,6% yoy di tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 2,4% yoy di tahun 2024.
Ekonomi Amerika Serikat (AS) tumbuh cukup kuat di tahun 2023, namun meningkatnya tekanan fiskal, khususnya beban pembayaran bunga utang serta rasio utang pemerintah menjadi risiko utama ke depan.
Sementara itu, ekonomi Eropa masih lemah dan ekonomi Tiongkok cenderung melambat akibat berlanjutnya krisis sektor properti serta tekanan utang pada pemerintah provinsi. Disisi lain, tren penurunan inflasi global berlanjut, terutama di AS, sehingga menahan tekanan kenaikan suku bunga acuan The Fed serta yield US Treasury. Capital inflow ke EMs kembali meningkat di akhir tahun 2023, termasuk ke Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengemukakan, memasuki tahun 2024, berbagai risiko global perlu dicermati, seperti pelemahan ekonomi di sejumlah negara utama, meningkatnya tensi geopolitik dan fragmentasi global, serta meningkatnya tekanan fiskal di banyak negara.
Namun, imbuhnya, di tengah ketidakpastian dan perlambatan global, ekonomi Indonesia tetap resilien, ditopang masih kuatnya permintaan domestik.
“Ekonomi domestik sampai dengan Triwulan III 2023 tumbuh 5,05% (ytd), terutama ditopang konsumsi dan investasi. Aktivitas konsumsi yang masih kuat didukung inflasi yang terkendali, menurunnya tingkat pengangguran, serta peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat. Investasi juga dalam tren menguat sejak Triwulan I 2023 sejalan dengan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujar Menkeu.
Memasuki Triwulan IV 2023, ungkapnya, tanda-tanda resiliensi aktivitas ekonomi domestik berlanjut, tercermin pada angka PMI manufaktur yang konsisten ekspansif, surplus neraca perdagangan yang terus berlanjut, serta beberapa indikator dini yang masih kuat, seperti indeks penjualan riil dan keyakinan konsumen.
Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan berkisar 5,0%, angka pengangguran turun menjadi 5,32%, dan angka kemiskinan menjadi 9,36%. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,2%.
“Proyeksi pertumbuhan yang masih kuat di tahun 2024 terutama didorong oleh penyelenggaraan pemilu yang berdampak positif pada aktivitas konsumsi, baik konsumsi pemerintah maupun masyarakat, serta berlanjutnya penguatan investasi sejalan dengan progres penyelesaian Proyek Strategis Nasional,” ucap Menkeu.
Jangan Batasi Truk di Saat Libur Panjang, Aptrindo Usulkan Solusi Ini
Pelaku usaha trucking yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengungkapkan, logistik performance indeks (LPI) Indonesia sulit membaik lantaran masih tingginya biaya sektor logistik dan terus melemahnya aktivitas usaha angkutan barang.
Pemicu semua itu yakni; sejumlah regulasi pemerintah yang tidak berpihak pada keberlangsungan bisnis usaha angkutan barang dan logistik (trucking) dengan semakin seringnya dilakukan kebijakan pembatasan operasional trucking disaat hari-hari libur nasional.
Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan, jika mengacu pada Kalender tahunan Indonesia, seperti halnya di tahun 2024 ini saja menunjukkan bahwa hari libur panjang yang ditetapkan oleh pemerintah cukup banyak.
“Anehnya, kebijakan yang selalu diambil Pemerintah cenderung jalan pintas dan ambil gampangnya saja. Yakni untuk kelancaran lalu lintas di hari-hari Libur tersebut selalu membatasi operasional truk sehingga menghambat kelancaran logistik yang mengakibatkan biaya logistik tinggi,” tegas Gemilang.
Aptrindo menilai, ada persepsi yang keliru dari Pemerintah melalui instansi terkatit yang mengurusi soal kelancaran logistik dan barang yang menganggap Armada Truk mengakibatkan kemacetan lalu lintas, sehingga perlu disingkirkan saat moment hari-hari Libur tersebut.
Persepsi yang tidak tepat lainnya yakni; Truk dianggap yang menjadi penghambat kendaraan pribadi dan seolah-olah tidak dibutuhkan oleh negara. Kemudian, Truk yang mengakibatkan banyak kecelakaan lalu lintas, dan kerap kali selalu disalahkan bahkan menjadi musuh rakyat. Selain itu, ada yang beranggapan bahwa Pengemudi truk dapat diperas.
“Semua persepsi dan pandangan seperti itu sangat keliru dan justru menyudutkan para pengusaha truk. Sehingga trucking selalu dikorbankan untuk tidak boleh operasi atau dibatasi pada saat hari-hari Libur Nasional,” papar Gemilang.
Padahal, kata Gemilang, faktanya bahwa seluruh makanan yang kita makan adalah berasal dari pada hasil hantaran Truk.
Karenanya, angkutan barang dan angkutan orang sama-sama penting dalam transportasi untuk melanjutkan kehidupan manusia. Kebijakan Angkutan barang dan Angkutan orang harus dapat berjalan secara bersama sama untuk pelayanan masyarakat.
“Kami akui masih ada beberapa Truk yang dijalan dalam kondisi tua, over load dan berjalan tertatih tatih dan lamban. Itulah faktanya. Tetapi kondisi ini mestinya yang harus terus dibina dan disejahterakan. Sebab, tanpa truk perekonomian Indonesia akan mati suri,” ucap Ketum Aptrindo.
Karena itu, Aptrindo mengusulkan sejumlah point solusi supaya perekonomian nasional bisa terus tumbuh dan akselerasi layanan logistik nasional.
Pertama, tidak perlu membatasi Truk saja, jika diperlukan untuk pembatasan operasional kendaraan pada hari-hari libur Panjang, maka dapat dilakukan Ganjil Genap keseluruh Kendaraan, Baik angkutan Orang maupun Barang, perjalanan dijamin lancar.
Kedua, Perlu Kebijakan Fiskal Peremajaan Truk melalui Stimulus Fiskal dengan cara Bebaskan PPH dan PPN bagi Peremajaan bagi Truk baru, Membebaskan Biaya Balik nama kendaraan, memindahkan BPKB Truk yang lama ke Truk yang baru, dan Truk Yang Lama di Musnahkan.
Ketiga, Mendorong system Pendanaan yang murah dengan Bunga 4 sampai 5 Persen maximum per tahun.
Keempat, Agar Rate Asuransi diturunkan, karena Asuransi sangat membebankan Pengusaha Truk, dengan perhitungan nilai Truk nya berdasarkan depresiasi. Dalam hal ini, pembayaran Asuransinya dimohon pertahun, jangan langsung dibebankan 8 tahun. Mendapatkan diskon resmi yang diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan Jangka Waktu Kredit 8 tahun.
Gemilang meyakini, dengan adanya kebijakan Pemerintah yang berpihak pada sektor logistik, khususnya untuk permajaan trucking, maka akan terbangunnya system transportasi yang standar, meningkatnya produktivitas truk dan menurunkan biaya logistik.
Selain itu, menghilangkan persaingan yang tidak sehat, dan mengurangi Truk tua lamban sehingga arus lalu lintas semakin lancar.
Gemilang mengatakan, program peremajaan Truk juga bisa menurunkan tingkat polusi tinggi dijalan karena dengan fasilitas ini, truk lama dimusnahkan.
“Kesempatan peremajaan ini untuk memilih kendaraan berteknologi tinggi yang ramah lingkungan untuk menunjukan kepada dunia international upaya pemerintah menurunkan emisi gas buang. Selain itu, menurunkan tingkat kecelakaan akibat tabrak belakang,” ucap Ketum Aptrindo.[redaksi@logistiknews.id]
