SEPANJANG pekan lalu (19 s/d 24 Februari 2024), redaksi Logistiknews.id mengangkat sejumlah topik pada sektor logistik yang disodorkan ke pembaca.
Redaksi menyodorkan informasi pentingnya Logistik Pangan Nasional menyusul terjadinya ancaman krisis pangan global karena perubahan iklim secara ekstrim yang mengakibatkan El Nino sejak 2023 dan diprediksi BMKG masih akan berlanjut hingga April ini.
Menurut Supply Chain Indonesia (SCI) kebutuhan sistem logistik yang tangguh dalam proses perencanaan, antisipasi, dan mitigasi berkaitan dengan kenaikan harga pangan dan ancaman krisis pangan global untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan yang diamanatkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Selain itu, dibutuhkan standarisasi layanan logistik yang mumpuni ditengah situasi perekonomian nasional saat ini meskipun sepanjang tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05% (yoy) dan mampu lebih tinggi dari angka consensus forecast sebesar 5,03%.
Sebab, berdasarkan lapangan usaha, sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor Transportasi dan Pergudangan. Sedangkan menurut pengeluaran, pertumbuhan tertinggi disumbang oleh konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)
Redaksi juga mengangkat topik soal keberadaan Makassar New Port (MNP) yang diharapkan bisa meningkatkan kinerja ekspor nasional khususnya melalui Indonesia bagian Timur dengan bertambahnya kapal yang melayani tujuan langsung atau direct destination ekspor. Simak Ulasannya:
Pentingnya Logistik Pangan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga bahan pangan setelah Pemilu dan menjelang Ramadan 2024. Dibandingkan dengan Januari 2024, misalnya, harga beras secara nasional naik hingga 2,92 persen di pekan ketiga Februari 2024 yang mencapai Rp14.380/kg.
Kenaikan harga beras terjadi di 179 kabupaten/ kota dan harga beras di sebanyak 20 persen wilayah Indonesia di atas harga rata-rata nasional pada pekan tersebut. Kenaikan harga pangan juga terjadi untuk komoditas cabai, minyak goreng, dan telur ayam.
Di lain sisi, terjadi ancaman krisis pangan global karena perubahan iklim secara ekstrim yang mengakibatkan El Nino sejak 2023 dan diprediksi BMKG masih akan berlanjut hingga April ini. Diperkirakan sebanyak 40 negara sudah mengalami krisis pangan karena El Nino.
CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan kebutuhan sistem logistik yang tangguh dalam proses perencanaan, antisipasi, dan mitigasi berkaitan dengan kenaikan harga pangan dan ancaman krisis pangan global untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan yang diamanatkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
“UU Pangan tidak mencantumkan istilah logistik, namun menyebutkan tentang distribusi dan transportasi yang merupakan bagian dari sistem logistik yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan,” ujarnya Rabu (21/2/2024).
Mengutip UU itu, Setijadi menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, mengelola cadangan pangan pokok pemerintah, dan distribusi pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok.
Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi melalui pengembangan dan pengelolaan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara efektif dan efisien.
Pemerintah dan Pemda mewujudkan kelancaran distribusi pangan dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien, serta menyediakan sarana dan prasarana distribusi pangan, termasuk gudang, pelabuhan, dan jalan.
Setijadi mengatakan sistem logistik tidak hanya diperlukan dalam menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan, tetapi juga dalam membangun kemandirian pangan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dengan memanfaatkan antara lain potensi sumber daya alam.
Rekomendasi SCI
Untuk itu, SCI merekomendasikan beberapa langkah untuk peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan. Pertama, penguatan stok di BUMN pangan dan pelaku usaha dengan pendataan secara terintegrasi, akurat, dan real time. Kedua, peningkatan komoditas pangan lokal melalui pemetaan dan penguatan rantai pasok pangan.
Ketiga, pengembangan infrastruktur berbasis komoditas pangan. Keempat, pengembangan sistem rantai dingin (cold-chain system) secara end-to-end.
Kelima, pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk memantau ketersediaan dan distribusi pangan.
“Upaya peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan membutuhkan peran dan kolaborasi banyak pihak terutama pelaku usaha terkait dari hulu hingga hilir, penyedia jasa transportasi dan pergudangan, operator infrastruktur dan fasilitas logistik, serta pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Setijadi ●
Standarisasi Layanan Logistik
Berdasarkan lapangan usaha, sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor Transportasi dan Pergudangan. Sedangkan menurut pengeluaran, pertumbuhan tertinggi disumbang oleh konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT).
Sepanjang tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05% (yoy) dan mampu lebih tinggi dari angka consensus forecast sebesar 5,03%. Capaian yang baik ini ditopang oleh komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4,82% (yoy) maupun PMTB/Investasi 4,40% (yoy).
Kendati begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghimbau untuk tidak berpuas diri dengan capaian yang sudah ada di tengah berbagai tantangan yang harus dihadapi.
Bahkan, imbuhnya, Indonesia perlu menggerakkan dan memaksimalkan tiga mesin ekonomi untuk bisa terus berfungsi secara berkesinambungan ke depan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
“Yang pertama mesin konvensional. Kita ketahui bersama tentunya kita harus membuka pasar ekspor dan kita harus meningkatkan produktivitas serta mendorong investasi yang lebih produktif atau lebih efisien. Kita tahu Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kita sekarang sekitar 6, kita harus efisienkan sehingga ICOR targetnya ke angka 4,” tutur Menko Airlangga, melalui keterangan resmi dikutip Rabu (21/2/2024).
Kemudian yang kedua, kata Airlangga, yakni mesin ekonomi baru atau mesin digital yang nantinya berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan di masa depan. Lalu yang ketiga menyempurnakan mesin ekonomi Pancasila, yaitu mesin ekonomi yang berkeadilan.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar, sangat membutuhkan infrastruktur konektivitas seperti jalan, pelabuhan, dan bandara dimana kehadiran infrastruktur ini dapat membuat biaya logistik lebih efisien.
Efisiensi biaya logistik mejadi sangat penting untuk mendongkrak daya saing investasi di Indonesia.
“Tahun lalu bersama Menteri Bappenas dan Kepala BPS telah meluncurkan biaya logistik nasional, yang angkanya di tahun 2022 sebesar 14,29%. Kemudian kita mendorong agar sepuluh tahun ke depan bisa mendekati single digit dan di 2045 targetnya adalah 8%,” ujar Menko Airlangga.
Kontribusi NLE
Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kinerja logistik melalui berbagai kebijakan, salah satunya melalui implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi sistem informasi antar instansi dan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional.
Secara umum, progres capaian rencana aksi NLE hingga 31 Desember 2023 melalui Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 telah berjalan dengan lancar.
Keberadaan NLE telah berkontribusi dalam mendukung proses logistik nasional melalui langkah terobosan pada layanan SSm, SP2 online, dan DO online.
“Kemudian sesuai dengan Inpres 5 tahun 2020, Kementerian Perdagangan salah satu tugasnya ada integrasi pelaporan perdagangan antar pulau melalui sistem INSW. Saat ini Kementerian Perdagangan juga sedang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 yang tentu akan mengakomodasi perbaikan yang pro bisnis dan diharapkan ini bisa meningkatkan efisiensi kita,” kata Menko Airlangga.
Selain itu, dengan memperhatikan kondisi dan dinamika yang terjadi baik dalam lingkup global maupun domestik, Menko Airlangga mengatakan bahwa perlu untuk dilakukan penguatan penataan logistik nasional untuk mencapai target efisiensi dan penurunan biaya logistik nasional di tahun 2045.
Caranya, melalui penguatan NLE dan perluasan digitalisasi kegiatan logistik di luar pelabuhan, penurunan biaya logistik melalui standarisasi layanan logistik, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas melalui re-engineering jaringan pelayaran domestik dengan hub and spoke, dan pengembangan pusat logistik sebagai agregator komoditas unggulan daerah.
“Perbaikan sistem logistik ini juga Indonesia sedang memperhatikan untuk bergabung dan mempelajari Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) untuk memperluas fokus pasar di Amerika Selatan dan Amerika Tengah,” ucap Menko Airlangga ●
MNP Tekan Cost Logistik Kawasan Timur
Pelaku usaha berharap kehadiran Makassar New Port (MNP) bisa meningkatkan kinerja ekspor nasional khususnya melalui Indonesia bagian Timur.
Chairman Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) yang juga Sekjen Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro mengatakan, kedepannya diharapkan kapal yang melayani tujuan langsung atau direct destination ekspor bisa terus bertambah melalui MNP.
“Selama ini masih banyak yang melalui Pelabuhan Surabaya, dengan adanya MNP diharapkan (direct) ekspor kedepannya bisa lebih banyak yang melalui MNP,” ucap Toto, pada Kamis (22/2/2024).
Toto berharap, dengan diresmikannya MNP maka cost logistik nasional untuk kawasan Timur Indonesia bisa semakin ditekan sehingga komoditi ekspor nasional bisa lebih berdaya saing di pasar global.
“Harapan Depalindo dan GPEI, yakni dengan hadirnya MNP maka pelayanan jasa kepelabuhanan di Indonesia bisa semakin baik dan mampu menekan cost logistik,” ucap Toto.
Pada Kamis pagi (22/2/2024), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Makassar New Port (MNP), di Makassar, Sulawesi Selatan. Presiden meyakini, pelabuhan ini siap menjadi hub terbesar sekaligus meningkatkan efisiensi biaya logistik di Indonesia Timur.
“Ini akan menjadi pelabuhan besar di Indonesia bagian timur yang kita harapkan bisa mengefisiensikan biaya-biaya logistik yang ada di Tanah Air kita,” ujar Presiden, dikutip dari laman Setkab.go.id.
Presiden mengatakan, persaingan antarnegara saat ini sangat ketat, baik produk-produk hasil dalam negeri maupun negara lain. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya efisiensi untuk memenangkan persaingan antarnegara.
“Siapa yang memiliki efisiensi yang baik, itulah yang memenangkan pertandingan, itulah yang akan memenangkan persaingan,” ungkap Presiden.
Presiden menyebut bahwa biaya logistik di Indonesia masih berada di angka 24 persen pada 10 tahun yang lalu. Hal itu dikarenakan lokasi antara pelabuhan, kawasan industri, hingga pabrik-pabrik yang tidak saling terintegrasi sehingga biaya logistik menjadi tidak efisien.
Presiden pun mengapresiasi biaya logistik di Indonesia yang saat ini sudah turun ke angka 14 persen. Meski masih lebih tinggi dibanding dengan negara lain, Presiden meyakini kehadiran pelabuhan yang dibangun dengan nilai investasi Rp 5,4 triliun akan membantu menurunkan biaya logistik di tanah air.
“Makassar New Port ini adalah terbesar setelah Tanjung Priok. Kedalamannya 16 meter, juga termasuk pelabuhan terdalam yang sangat baik untuk bersandarnya kapal-kapal besar untuk mengangkut kontainer,” ucap Presiden.
Selain biaya logistik, Presiden juga mengapresiasi dwelling time yang turun dari yang semula tujuh hari menjadi di bawah tiga hari. Terkait kapasitas, Makassar New Port juga memiliki kapasitas hingga 2,5 juta twenty foot equivalent units (TEUs) sehingga diharapkan dapat bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan besar di negara lain.
“Inilah kekuatan, potensi yang terus kita perbaiki sehingga competitiveness kita, daya saing kita menjadi lebih baik dari negara-negara lain,” tutur Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, dan Direktur Utama PT Pelindo (Persero) Arif Suhartono.[redaksi@logistiknews.id]
