LOGISTIKNEWS.ID – Sepanjang pekan ini (6 s/d 11 Mei 2024) redaksi logistiknews.id meyodorkan sejumlah informasi yang menjadi topik hangat di sektor transportasi, kepelabuhanan dan logistik.
PT Jakarta International Container Terminal (JICT), sebagai Terminal Petikemas terbesar di Indonesia yang berlokasi di Tanjung Priok Jakarta Utara mengumumkan menerima Layanan (Service) baru bernama Asia-Indian Subcontinent 5 atau AIS5
AIS5 merupakan gabungan (Joint service) dari 3 Pelayaran, yaitu Wan Hai, Interasia Lines (IAL) dan KMTC yang dimulai pada 26 April 2024 lalu.
AIS5 menghubungkan Jakarta – Surabaya – Singapura – Port Klang(N), Mundra – Nhave Sheva – Port Klang Utara dan Jakarta. Layanan ini akan berputar dalam 28 hari menggunakan 4 kapal pada frekwensi mingguan.
Pada kunjungan pertamanya ke Jakarta, AIS5 Service menggunakan kapal KMTC Yokohama, sebuah kapal petikemas berbendera Liberia yang di buat pada tahun 2020.
Wakil Direktur Utama PT JICT Budi Cahyono yang juga membawahi Departemen Komersial Bersama dengan perwakilan Pelayaran menyambut baik kedatangan kapal KMTC Yokohama di dermaga JICT.
“Sebagai tempat berlabuh, kami selalu berupaya meningkatkan pelayanan bongkar muat untuk dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa kami. Kedatangan service baru ini memberikan kebanggaan atas kepercayaan yang terus di berikan kepada JICT. Dengan rute baru ini, diharapkan dapat terus memberikan kontribusi arus barang di Tanjung Priok dan tentunya meningkatkan perekonomian Indonesia” ujar Budi Cahyono, pada Rabu (8/5/2024).
General Manager KMTC Jakarta, M.Trisno yang hadir pada seremoni penyambutan kapal perdana AIS5 ini juga menyatakan kegembiraannya atas dimulainya service baru ini,
“Kami berharap service ini akan calling regular dengan kapasitas bongkar muat yang maksimum”, ucapnya.
Kapten kapal KMTC-Mr. Hong Yoon Hyung, beserta para kru yang ditemui oleh delegasi managemen JICT (Budi Cahyono-Wakil Direktur Utama, Rommy F-Senior Manager Marketing dan Komersial Tim) di dermaga juga menyampaikan apresiasi terhadap penyambutan Maiden Call ini.
KMTC Yokohama merupakan kapal dengan Panjang 196 meter dengan lebar 32 meter dan saat ini tercatat memiliki draught 10,6 meter.
JICT saat ini sedang berencana untuk melakukan pendalaman kolam dan penguatan dermaga yang akan selesai di tahun 2025. Dan untuk seluruh alat bongkar muat di JICT telah menggunakan Listrik sebagai Upaya untuk mewujudkan green port.
Tanjung Wangi Siapkan Dermaga Multipurpose
Sementara itu, Pelabuhan Tanjung Wangi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pelabuhan regional, lantaran letaknya berdekatan dengan Pelabuhan Ketapang.
Di pelabuhan ini juga akan disiapkan dermaga multipurpose yang diperuntukkan bagi kapal petikemas dengan kapasitas 17.000 ton, serta mampu menampung 100 kendaraan. Kapasitas ini sama besarnya dengan Pelabuhan Ketapang sehingga dinilai akan sangat efisien.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung pembangunan dermaga multipurpose Pelabuhan Tanjung Wangi di Banyuwangi, Jawa Timur tersebut.
“Pelabuhan Tanjung Wangi adalah satu pelabuhan yang dekat dari Pelabuhan Ketapang, sehingga potensial untuk dikembangkan sebagai pelabuhan regional antara Jawa dan Lombok,” ujar Menhub saat meninjau langsung pelabuhan tersebut, Kamis (9/5/2024).
Turut hadir mendampingi Menhub pada kesempatan itu, Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priyadi dan Direktur Kepelabuhan Muhammad Masyhud.
Menhub menambahkan dengan pembangunan dermaga multipurpose, Pelabuhan Tanjung Wangi dapat melayani pelayaran kapal secara langsung dari Banyuwangi ke Lombok, Sumba atau Sumbawa, sehingga tidak lagi membebani pergerakan lalu lintas kapal di Bali.
Saat ini pengembangan Pelabuhan Tanjung Wangi sedang dalam proses pengajuan Rencana Induk Pelabuhan (RIP), yang kemudian dilanjutkan dengan proses studi.
Menhub berharap adanya partisipasi atau peran serta dari pihak swasta dalam rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Wangi untuk dapat mengurangi beban APBN. Adapun pola kerjasama yang dapat dilakukan adalah dengan skema kerjasama pengelolaan.
“Pembangunan ini akan dikerjasamakan dengan swasta, yakni dengan skema kerjasama pengelolaan. Saya juga berpesan untuk dapat memaksimalkan pembangunan sehingga menjadi efisien,” ujar Menhub.
Sektor Logistik Perlu Diurusi Khusus
Seperti diketahui, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, telah dinyatakan sah sebagai Presiden dan Wapres terpilih 2024-2029 dan akan dilantik untuk pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu, 20 Oktober 2024.
Kalangan pelaku usaha logistik berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran, bisa lebih mengakomodir keberlangsungan dunia usaha, termasuk di sektor logistik yang juga menjadi salah satu urat nadi perekonomian nasional.
Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengemukakan, sektor logistik perlu mendapat atensi lebih serius dimasa Pemerintahan mendatang.
“Apalagi sektor ini terbukti menjadi salah satu penopang pergerakan ekonomi nasional. Bahkan disaat terjadi Pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu, sektor logistik menjadi usaha yang diandalkan dan mampu survive dimasa itu,” ujar Adil Karim, pada Rabu (8/5/2024).
Karena itu, Adil menyarankan perlu dibentuk Tim Adhoc dibawah Presiden untuk merumuskan pembentukan badan atau lembaga yang melibatkan semua pemangku kepentingan (pelaku usaha) maupun instansi atau kementerian terkait yang selama ini berhubungan dengan regulasi Logistik nasional.
“Tim Adhoc tersebut bisa duduk bareng dengan pemerintah dan stakeholders untuk merumuskan hingga menggodok aturannya bagaimana jika ingin merealisasikan lembaga/badan nasional yang akan ngurusi sektor logistik yang bertanggung jawab langsung ke Presiden,” ucap Adil Karim.
Dia mengungkapkan, ALFI dan sejumlah stakeholders sudah cukup lama mendorong agar ada Badan atau Lembaga seperti itu.
“Sebetulnya usulan dan dorongannya dari stakeholders sudah cukup lama, mudah-mudahan di Pemerintahan mendatang bisa terealisasi hal itu,” ujar Adil.
Sedangkan menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Juswandi Kristanto, justru bepandangan agar nomenklatur maupun fungsi Badan/Lembaga ataupun instansi Kemeneterian tehnis terkait yang telah ada saat ini dioptimalkan saja.
“Tidak perlu membentuk Badan atau Lembaga baru, karena urusan transportasi san logistik selama ini sudah ada Kementerian yang mewadahinya,” ujar Juswandi, pada Rabu (8/5/2024).
Sementara itu, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto, mengusulkan nomenklatur Badan yang bertanggung jawab langsung ke Presiden itu yakni Badan Rantai Pasok dan Logistik Nasional.
Dia melihat, bahwa biaya rantai pasok dan logistik Indonesia tahun 2023 yang masih 14.29% terhadap gross domestic produc/GDP (versi Bapenas dan Kemenko Perekonomian) atau senilai IDR 2.515 triliun dari GDP RI yang tercatat USD 1.1 triliun. Dan dari nilai itu terbentuk dari biaya transportasi, inventory, pergudangan serta IT & SDM.
“Maka magnitudenya sangat besar sekali, bahkan lebih besar dari budget Kementerian dan Lembaga K&L yang ada,” ujar Mahendra.
Dia mengatakan, untuk mencapai negara industri yang tinggal 21 tahun lagi (ke 2045), dipandang perlu adanya Lembaga pemerintah yang harus mengurus hal tersebut.
Tujuannya, agar fungsi tata kelola, peraturan dan perundangan, pengembangan SDM, fokus komoditas unggulan dan penting, pelaku industri dan jasa-jasa rantai pasok dan logistik , terakomodasi dalam satu wadah yang tidak tercerai berai seperti sekarang ini.
“Sehingga, playing filed di domestik, bisa diatur dan dinikmati oleh pemain lokal secara maksimum, sebelum bersaing di kancah regional maupun internasional,”ujar Mahendra.
Dia menambahkan, sebagai negara industri, maka idealnya Indonesia dapat menghasilkan produk unggulan yang diterima oleh pasar internasional. Sehingga harapannya kedepan, Badan atau Lembaga itu harus bisa mengawal Cetak Biru Rantai Pasok dan Logistik Nasional secara cross regime agar konsisten dan tidak diganggu oleh proses demokrasi.
“Di Malaysia, dulu membutuhkan seorang Mahatir Muhamad utk visi itu. dan di Thailand juga butuh sentuhan oleh Raja nya untuk mengawal cetak birunya. Nah, kini tinggal kita ambil contoh salah satu sukses story itu,” ucap Mahendra.
Pada 2023, Bank Dunia melaporkan penurunan Logistics Performance Index (LPI) Indonesia tahun 2023 sebanyak 17 peringkat ke posisi 63 dari posisi 46 (tahun 2018).
LPI yang dirilis itu berdasarkan enam dimensi, yaitu: Customs, Infrastructure, International Shipments, Logistics Competence and Quality, Timelines, dan Tracking & Tracing.
Diantara negara-negara ASEAN, peringkat LPI 2023 tertinggi setelah Singapore (peringkat 1), adalah Malaysia (31), diikuti Thailand (37), Philippines (47), Vietnam (50), Indonesia (63), Cambodia (116), dan Lao PDR (82).[redaksi@logistiknews.id]
