LOGISTIKNEWS.ID – Sejumlah isu menjadi sorotan redaksi sepanjang pekan ini (1-6 Juli 2024) yang mendapat perhatian pembaca redaksi Logistiknews.id. Berikut selengkapnya.
Diskusi IPEC, Persepsikan Logistik Yang Lebih Baik
Hasil diskusi bertema ‘Mewujudkan Efisiensi Logistik Nasional’ yang digelar Indonesia Port Editors’ Club (IPEC), di Jakarta pada Selasa (2/7/2024), mendorong agar mulai mempersepsikan bahwa kinerja logistik nasional kini lebih baik.
IPEC merupakan wadah Jurnalis yang melakukan peliputan di sektor kepelabuhanan, pelayaran, transportasi dan logistik, ingin memberikan sumbangsih positif melalui forum diskusi tersebut.
Saatnya mendorong persepsi logistik nasional yang lebih baik itu ditegaskan Yukki Nugrahawan Hanafi (Ketua FIATA regional Asia Pasifik) yang juga diamini para narasumber lainnya pada saat diskusi IPEC itu.
“Kalau sekarang kita mulai mempersepsikan yang baik-baik maka saya meyakini (kita lihat dua bulan kedepan) saya optimis investasi juga akan lebih banyak masuk ke Indonesia,” ujar Yukki.
Selain Yukki, Nara Sumber lainnya yakni Asmari Heri (Praktisi Shipping), Akbar Djohan (Ketua Umum DPP ALFI), Dirut SPSL Joko Nuhuda, Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo] Tata Djuarsa, dan Sekjen DPP APBMI AJD Korompis.
Kasubdit Pelayanan Jasa dan Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, I Komang Wisnu Dananjaya, membuka secara resmi kegiatan Diskusi bertema ‘Mewujudkan Efisiensi Logistik Nasional’ yang digelar IPEC itu.
Diskusi menjadi ajang interaktif solutif guna mengidentifikasi persoalan kendala kelancaran arus barang agar terwujud layanan logistik yang efektif dan efisien.
“Bagi pelaku usaha logistik, efisiensi logistik transportasi selalu menjadi perhatian nomor satu. Karena itu pelaku usaha membutuhkan interaksi yang sederhana dan integrasi,” ujar Komang dalam sambutannya yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Antoni Arif Priadi pada kesempatan itu.
Menurutnya, hal ini merupakan tantangan bersama bagi para pemangku kepentingan dan sangat membutuhkan dukungan dan kolaborasi dalam platform logistik pemerintah, yang di integrasikan dalam satu sistem yang efisien.
Komang menjelaskan, semangat efisiensi dan efektivitas ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan giat mengatur strategi efisiensi melalui National Logistik Ecosystem (NLE).
Sebab, imbuhnya, melalui NLE, diharapkan dapat menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan, sarana pengangkut, hingga barang tiba di gudang, termasuk perizinan dan penyelesaian dokumen pengiriman yang di integarasikan dalam satu sistem kemudahan ‘single submission’.
Dia mengatakan, kolaborasi platform logistik pemerintah dan swasta yang di integrasikan dalam single submission telah sejalan dengan semangat Ditjen Hubla Kemenhub.
“Makanya Ditjen Hubla Kemenhub terus mengikuti arus perkembangan zaman melalui digitalisasi, salah satunya proses pelayanan kapal dan barang melalui sistem inaportnet,”ucapnya.
Selain itu, untuk memudahkan akses layanan logistik melalui kolaborasi sistem-sistem pemerintah khususnya di Pelabuhan, Lembaga National Single Window telah mengembangkan sistem aplikasi terkolaborasi yang disebut Sistem Single Submission Pengangkut atau SSm Pengangkut.
“SSm Pengangkut saat ini telah di uji coba di 46 Pelabuhan,” ujar Komang.
Hanya Persepsi
Yukki juga menekakan, agar Indonesia tidak terpengaruh dengan penilaian World Bank atau Bank Dunia pada tahun lalu telah merilis Logistics Performance Index (LPI) Indonesia di peringkat 63 dengan nilai 3.0, pada tahun 2023. Biaya logistik nasional pun, dinilai World Bank pada tahun itu masih tergolong tinggi, yaitu 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kita jangan terpengaruh dengan penilaian Bank Dunia itu, Itu cuma persepsi. Marilah kedepan kita bicara baik soal logistik nasional ini,” ucap Yukki.
Untuk mendongkrak LPI, Yukki menilai diperlukan kolaborasi antar stakeholders, penguatan konektivitas dan transportasi serta infrastruktur, termasuk teknologi dan informasi yang berkaitan erat dengan kinerja logistik.
Menurut Yukki, biaya logistik ditentukan dari pergerakan dan kenaikan volume.
Sedangkan Akbar Djohan mengatakan, perlu ada lembaga yang menangani khusus soal isue-isue logistik. “Perlu ada Lembaga atau mungkin Kementerian yang urusi soal logistik,” ucapnya.
Asmari Heri mengatakan sudah saatnya Indonesia mendengungkan bahwa Logistik Nasional ini sudah lebih baik ketimbang negara- negara lain di dunia.
“Kalau pelabuhan-pelabuhan lain di luar negeri saat Covid terjadi kongesti, sementara di pelabuhan Indonesia tidak pernah terjadinya kongesti,” ujarnya.
Dirut sub holding pelindo solusi logistik (SPSL) Joko Nuhuda, pada kesempatan itu mengatakan, akan melakukan penataan kargo di pelabuhan sesuai spesifikasinya untuk mewujudkan efisiensi logistik nasional.
Diskusi yang dihadiri puluhan wartawan itu, juga turut dihadiri para stakehokders dan asosiasi pengguna dan penyedia jasa pelabuhan, pelayaran, maupun transportasi dan logistik▪︎
Antisipasi Tantangan Logistik Global
Pelaku usaha logistik mesti siap mengahadapi tantangan global melalui kolaborasi antar pelaku usaha dan stakeholders di sektor tersebut.
Hal itu disampaikan Ketua DPW ALFI Jawa Barat, Irfan Hakim, dalam sambutanya pada acara Gatheting DPW ALFI Jawa Barat 2024, yang digelar di Kawasan Jababeka Cikarang, pada Rabu (3/7/2024).
Dia menyampaikan, pelaku usaha logistik mesti siap dengan gonjang-ganjing kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian saat ini.
“Ketegangan terusan suez hingga kini, imbalance kontainer yang masih terjadi, hingga lonjakan freight yang mencapai 50 persen sekarang ini perlu disikapi sebagai tantangan untuk memacu kinerja logistik kita,” kata Irfan.
Acara itu juga diisi dengan Forum Diskusi dalam rangka Konsolidasi Anggota Menghadapi Tantangan Logistik 2024 dengan nara sumber: Direktur IKC-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Pelaksana Harian NLE, Rudy Rahmaddi, General Operation Cikarang Dry Port (CDP) Agus Utomo, Manager PT Pelabuhan Internasional Patimban (PPI) Bastian Baskoro, Kepala Biro Sekretariat Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) Fajar Febriandi, dan Herry Sutanto dari PT ALFI Teknologi Ekosistem.
Diskusi yang dimoderator Trismawan Sanjaya (dari ALFI Jawa Barat) itu selain dihadir perusahaan anggota ALFI Jawa Barat, juga dihadiri yang mewakili manajemen Subholding Pelindo Solusi Logistik (SPSL), Multi Terminal Indonesia (MTI), maupun para pemilik kargo antara lain; Epson, Toyota Manufacturing, Hino motors Manufacturing Indonesia, Yamaha Motor Parts Manufacturing, dan Tenma grup.
Ketua Umum DPP ALFI, Akbar Djohan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara Gathering dan Konsolidasi DPW ALFI Jawa Barat 2024.
Akbar berpesan, ALFI mesti punya nilai tambah bagi pengurus dan semua anggotanya. Karenanya, saat ini sedang disiapkan ALFI Incorporated yang akan disupport oleh ALFI DKI Jakarta dan ALFI Jawa Barat.
“Perlu di ingat bahwa ALFI ini bukan ormas, ini wadah pelaku usaha logistik yang tersebar di aeluruh provinsi Indonesia denan SDM yang bernaung di ALFI mencapai 400 ribuan orang saat ini,” ungkap Akbar.
Ketum ALFI juga mengajak agar ALFI Jawa Barat selaku pelaku logistik bisa bersinergi dengan regulator.
Digitalisasi
Kepala Biro Sekretariat Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) Fajar Febriandi, mengungkapkan digitalisasi bisa memberikan kemudahan dan kecepatan akses data dan informasi, meningkatkan kemampuan analisa data dan pengambilan keputusan bagi perusahaan.
Sedangkan Direktur IKC-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Pelaksana Harian NLE, Rudy Rahmaddi, mengatakan penguasaan pasar atau market share Logistik nasional di kawasan Asean saat ni mencapai 45%.
Namun meskipun market share itu cukup besar namun tingkat kesulitan logistik di Indonesia cenderung tinggi.
“Setidaknya hal itu tercermin dalam laporan yang dirilis world bank atau bank dunia pada 2023 lalu. Untuk itu diperlukan kolaborasi dari cukup banyaknya platform logistik yang ada saat ini melalui NLE,” ujarnya.
National Logistic Ecosystem (NLE) merupakan ekosistem logistik yang memadukan secara harmonis arus barang dan dokumen internasional mulai dari kedatangan sarana pengangkut hingga barang berada di gudang.
Dia mengatakan, dalam upaya memperbaiki sistem logistik nasional, fokus Pemerintah saat ini adalah dengan mengimplementasikan NLE yang bertujuan menghapus duplikasi dan sekat-sekat sebelumnya, melalui digitalisasi dan kemudahan layanan single submission,” ucapnya▪︎
Pengembangan BNCT
Pada Jumat (5/7/2024), Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antoni Arif Priadi mengunjungi fasilitas Belawan New Container Terminal (BNCT) di Pelabuhan Belawan, Medan Sumatera Utara.
Dalam kunjungan ke BNCT itu, Dirjen Laut mendapat penjelasan langsung tentang rencana dan pengembangan bisnis pelabuhan Belawan dari Direktur Utama Subholding Terminal Peti Kemas (SPTP) M.Adji yang didampingi Direktur Strategi dan Komersial SPTP Rima Novianti, Direktur BNCT Hanny Uktolseya, dan General Manager PT Pelindo Regional I Belawan, Jonedi Ramli.
Sebelum ke BNCT, pada pagi harinya rombongan Dirjen Perhubungan Laut yang didampingi langsung Dirut Pelindo Arif Suhartono melakukan kunjungan ke KEK Sei Mangkei dan Pelabuhan Kuala Tanjung.
Saat di BNCT, Hany Uktolseya, menjelaskan pengembangan dan rencana bisnis BNCT kedepan.
Rencana itu meliputi pemisahan perjanjian konsesi eksisting, penyelenggaraan alur pelayaran hingga kerjasama pengembagan pengoperasian BNCT.
Dia menjelaskan rencana pengembangan terminal peti kemas Belawan fase 1 dan fase 2 (BNCT) akan dilakukan perpanjangan 700 meter yang akan di operasikan oleh NewCo PT BNCT.
Adapun target BNCT setelah partnership yakni berkapasitas 1,4 juta twenty foot equivalent units (Teus), direct call, konektivitas dengan terminal/pelabuhan kecil serta pengembangan hinterlan atau kawasan industri untuk pusat kargo.
Sedangkan alur pelayaran pelabuhan Belawan kedepannya akan memiliki lebar 100-150 Meter, dengan Panjang 26,8 Km, dan kedalaman -10 meter low water spring (LWS).
Untuk program pengembangan 2024-2029, juga akan dilakukan pembangunan dermaga sepanjang 350 meter, pengadaan peralatan bongkar muat dan sistem operasi terminal.
“Seluruh pendanaan atau investasi tersebut berasal dari PT INA DPWorld Investment,” ucap Uktolseya.
BNCT saat ini dikelola oleh Subholding Pelindo Terminal Peti Kemas (SPTP) melalui anak perusahaannya PT Prima Multi Terminal (PMT).
Handle 83.801 TEUs
Selama Januari hingga Juni 2014, BNCT telah menghandle peti kemas sebanyak 83.801 twenty foot equivalent units (Teus).
Adapun rinciannya, yakni pada Januari sebanyak 14.511 Teus atau setara 11.250 bok, Februari 16.244 Teus (12.911 bok), Maret 12.795 Teus (10.192 bok), April 8.577 Teus (6.727 bok), Mei 14.883 Teus (11.053 bok) dan Juni 16.071 Teus atau setara 11.831 bok.
Sedangkan arus kunjungan kapal yang telah terlayani selama semester I/2024 mencapai 101 kapal dengan rincian, p<span;>ada Januari 18 kapal, Februari 19 kapal, Maret 17 kapal, April 12 kapal, Mei 19 kapal dan Juni 16 kapal.
Adapun rata-rata BCH maupun BSH di BNCT selama 6 bulan pertama tahun ini relatif stabil.
BSH adalah box ship per hour, yaitu jumlah peti kemas yang dapat dibongkar/muat oleh satu crane atau lebih pada sebuah kapal. Semakin tinggi angka BSH, semakin tinggi kualitas operasional bongkar muat, dan semakin cepat kapal dapat dilayani.
Sedangkan BCH adalah box crane per hour yakni banyaknya box peti kemas yang dihandle oleh satu Crane dalam waktu satu jam. Indikator ini lebih ditujukan untuk kepentingan pihak internal terminal.
Pada Januari 2024, BCH di BNCT yakni 23,57, kemudian pada Februari 23,16, Maret 22,23, April 21,96, Mei 23,14, dan pada Juni 23,24.
Untuk BSH-nya, pada Januari tercatat 51,42, kemudian pada Februari 49,79, Maret 49,57, April 44,34, Mei 44,64 dan Juni 49,17.
Sebagai informasi, Subholding Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) hingga terus melanjutkan proses transformasi untuk perbaikan layanan di 32 terminal peti kemas yang dikelolanya.
Proses transformasi itu telah dilakukan oleh SPTP sejak 2021 dan direncanakan akan selesai pada 2025. Transformasi terminal peti kemas dilakukan oleh SPTP dalam dua aspek utama, yakni standardisasi dan sistemasi operasional.[redaksi@logistiknews.id]
