SEJUMLAH isue menjadi sorotan redaksi sepanjang pekan ini (6 s/d 11 Oktober 2024) yang sekaligus mendapat perhatian pembaca media siber Logistiknews.id.
Antara lain; Topik yang berangkat dari acara Diskusi yang digelar Indonesia Port Editor’s Club (IPEC), dimana Manajemen Pelabuhan Priok Berkomitmen Tingkatkan Level of Service.
Selain itu, berita mengenai desakan dewan pemakai jasa angkutan laut Indonesia (Depalindo) agar lima Pelabuhan Utama di Indonesia dapat segera menerapkan penggunaan alat pemindai peti kemas atau Hi-Co Scan / X-Ray.
Kemudian, Adanya harapan Pemerintah Daerah (Pemda) mengenai PAD dari aktivitas Pelabuhan, Tersus maupun TUKS. Berikut selengkapnya:
Performance Pelabuhan Tanjung Priok
Executive General Manager (EGM) Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri membuka secara langsung forum gelar diskusi ‘Bincang Santai Kepelabuhan Tanjung Priok’ bertema Pelaku Usaha Bertanya, Regulator & Operator Menjawab, yang digelar Indonesia Port Editor’s Club (IPEC), di Jakarta pada Rabu (9/10/2024).
Adi Sugiri dalam kesempatan itu mewakili Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas (KSOP) Pelabuhan Tanjung Priok, M.Takwin Masuku.
Selain EGM Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Adi Sugiri, diskusi tersebut menampilkan nara sumber antara lain; Kabid Lalu Lintas Angkutan Laut KSOP Tanjung Priok Wim Hutajulu, Kabid Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok Ardhani, dan Kasubseksi Pemeriksaan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok Ahmad Apriandi.
Selain itu, Kepala Divisi Karantina Tumbuhan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jakarta Marsanto, dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok Subrata.
Dalam sambutannya EGM Pelabuhan Tanjung Priok, Adi Sugiri mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa, dengan cara antara lain menambah kelengkapan infrastruktur, sarana dan prasarana, hingga mengatur zonasi pelayanan sesuai dengan karakteristik kargo/barang maupun kapal yang dilayani.
“Untuk meningkatkan level of service itu kita bekerja terus menerus 24/7 dalam mengelola pelabuhan Priok agar performance-nya sesuau yang diharapkan pengguna jasa. Jadi, ngurisin 800 Ha kawasan pelabuhan Priok itu tidaklah mudah” ujarnya.
Behandle Peti Kemas
Dalam sesi diskusi, Ketua ALFI DKI Jakarta Adil Karim menyoroti soal layanan behandle atau peti kemas kategori jalur merah di New Priok Container Terminal (NPCT-1) yang sampai saat ini sering alami kepadatan. Bahkan, dia juga menanyakan progres revitalisasi eks JICT-2.
“Usul kami agar bisa urai kepadatan itu agar di lakukan behandle ke lokasi CDC Banda MTI,” ucap Adil.
Ketua DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengusulkan agar KSOP Tanjung Priok bisa melakukan pembatasan usia truk di pelabuhan Tanjung Priok.
“Sekarang ini masih banyak truk tua yang beredar melayani pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Gemilang.
Ketua DPW APBMI DKI Jakarta, Suwondo memberikan masukan kepada manajemen Pelabuhan Tanjung Priok agar fasilitas penerangan di dermaga 114 ditambah.
“Selain itu kami mohon ada tambahan dermaga dengan draft lebih dari 8 mLws untuk kapal-kapal nusantara di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Suwondo.
Merespon hal itu, Kabid Lalu Lintas Angkutan Laut KSOP Tanjung Priok Wim Hutajulu mengatakan, 80% truk yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok itu berusia diatas 10 tahun.
Sedangkan soal kepadatan behandle peti kemas jalur merah, KSOP Tanjung Priok juga mengungkapkan bahwa akan segera diterapkan alat pemindai peti kemas atau Hi-Co Scan di seluruh terminal peti kemas pelabuhan Tanjung Priok.
Sudah Normal
Kabid Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok Ardhani, mengatakan kondisi saat ini jalur merah sudah normal lagi sehingga antrean berkurang.
Kepadatan juga karena di lapangan, pihak Bea dan Cukai Tanjung Priok mendukung program Pemerintah dalan memperketat pengawasan atas importasi 7 komoditas.
“Jadi kalau setiap kali importasi jalur merah tinggi, kami tambahkan 20-30 orang pemeriksa di lapangan. Termasuk menyediakan sistem terintegrasi untuk mengurai masalah di NPCT-1 itu,” ujar Ardhani.
Dia juga mengatakan, pasca tidak ada lagi kategori impor jalur kuning, kini mayoritas importasi ke kategori jalur hijau.
Peserta diskusi yang digelar IPEC itu berasal dari para pelaku usaha terkait di pelabuhan Tanjung Priok serta unsur Asosiasi Pelaku Usaha, antara lain: Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarra, Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (APTESINDO), dan Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI).
Selain itu, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta, Indonesia Shipping Agency Association (ISAA) DKI Jakarta, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, dan Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jaya, dan Klub Logindo.
Hi-Co Scan Peti Kemas
Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo), ingin pemanfaatan penggunaan alat pemindai peti kemas atau Hi-Co Scan atau X-Ray untuk layanan ekspor impor di pelabuhan.
Ketua Umum Depalindo, Toto Dirgantoro mengatakan, idealnya Hi-Co Scan Peti Kemas dapat segera diterapkan di fasilitas terminal peti kemas pada lima pelabuhan utama di Indonesia, yakni: Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Emas Semarang, Belawan Medan, dan Pelabuhan Makassar.
“Kenapa sampai sekarang belum di implementasikan (Hi-Co Scan) Peti Kemas tersebut, padahal sudah ada aturannya untuk itu. Bahkan sayapun telah melihat uji cobanya di pelabuhan Priok” ujarnya.
Diapun bercerita, bahwa pada 2022 dirinya bersama Ketua Umum DPP Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, berkesempatan meninjau West Port Malaysia, dimana di pelabuhan tersebut terdapat lebih 65 unit alat pemindai peti kemas untuk memeriksa seluruh peti kemas yang keluar dan masuk pelabuhan itu.
“Alat itu dipasang di gate in dan gate out pelabuhan tersebut. Tujuannya, mengontrol masuknya barang impor di Malaysia lantaran maraknya beredar barang impor dengan harga rendah. Dengan begitu, barang murah di Malaysia bisa tertahan dan sangat menolomg ekonomi di negara itu,” ucap Toto.
Atas dasar itu, ungkapnya, Depalindo dan GPEI bersurat ke Ditjen Bea dan Cukai maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan berharap di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia juga diterapkan Hi-Co Scan atau X-Ray peti kemas.
“Namun jangan sampai implementasinya menghambat kelancaran arus barang. Tetapi semangatnya untuk melindungi pasar (produk) di dalam negeri. Apalagi saat ini, pasar ekspor kita hanya sekitar 20%. Dan saat ekonomi global gonjang ganjing, komoditi yang semula orientasi ekspor itu bisa untuk kebutuhan didalam negeri,” papar Toto.
Dia menegaskan, multiplier efek dengan adanya alat pemindai peti kemas, selain bisa memfilter arus barang dari dan ke pelabuhan laut juga menekan praktik penyelundupan yang berpotensi merugikan pemasukan negara.
“Selain menjaga kedaulatan negara dari masuknya barang ilegal, penggunaan Hi-Co Scan peti kemas dapat memberikan dampak positif pada seluruh rantai logistik dan mendukung efisiensi pelayanan bongkar muat di pelabuhan,” ujar Toto.
Penyiapan HI-Co Scan atau X-Ray Peti Kemas, sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Kawasan Pabean dan Teknologi di sektor logistik dan pabean.
Bahkan, demi optimalisasi pemeriksaan barang dengan mengunakan alat itu juga telah diamanatkan melalui keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu nomor Kep-99/BC/2003 dan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan/PMK No: 109/04/ tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.
PAD dari Pelabuhan, Tersus & TUKS
Sinergi dan kolaborasi antara Badan Usaha Pelabuhan (BUP,) Terminal Khusus (Tersus) atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk memaksimalkan peran sektor maritim dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Aulia Febrial Fatwa, kolaborasi yang kuat antar lembaga pemerintah dan swasta sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem maritim yang efisien dan berdaya saing global.
“Kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola aset pusat (Pelabuhan) yang diserahkan, merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan terutama di sektor maritim,” ujarnya, saat Focus Group Discussion (FGD) dengan tema krusial “Peran BUP dan Tersus/TUKS dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, di Surabaya pada Kamis, (10/10/2024).
FGD yang dilaksanakan di Surabaya ini mengawali kegiatan ABUPI Roadshow 2024 di 3 kota besar, yaitu Surabaya, Samarinda dan Makassar.
Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun, yang menjadi salah satu Nara Sumber pada kesempatan itu menyampaikan pentingnya peran pelabuhan dalam mendukung distribusi logistik nasional.
Dari FGD ini, juga terungkap adanya harapan dari pemerintah daerah terkait adanya kontribusi keberadaan pelabuhan, Tersus/TUKS terhadap pendapatan asli daerah (PAD), walaupun diakui keberadaan Pelabuhan, Tersus/TUKS ini memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
Menanggapi hal ini, Kepala KSOP Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun menyampaikan pentingnya peran pelabuhan dalam mendukung distribusi logistik nasional.
Dia mengemukakan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola Pelabuhan milik Kementerian.
“Namun dalam beberapa hal Pemerintah Daerah belum siap terutama terkait dengan anggaran dan SDM nya,” ucapnya.[redaksi@logistiknews.id]
