LOGISTIKNEWS.ID- Lapangan usaha di sektor transportasi dan pergudangan diproyeksikan akan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 1.500,28 triliun hingga akhir 2025 dan Rp 1.703,21 triliun pada 2026 atau tumbuh berturut-turut sebesar 9,03 persen dan 9,31 persen (c-to-c).
Founder & CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyatakan, walaupun dalam transportasi itu mencakup transportasi barang dan penumpang, namun pertumbuhan sektor itu dapat menggambarkan kinerja sektor logistik yang memang tumbuh secara signifikan dan konsisten pada periode 2022-2024.
Setijadi mengatakan subsektor transportasi diproyeksikan akan berkontribusi terhadap PDB sebesar Rp 1.180,88 triliun hingga akhir 2025 dan Rp 1.344,75 triliun pada 2026 atau tumbuh berturut-turut sebesar 8,64 persen dan 8,97 persen (c-to-c).
“Sementara, subsektor pergudangan diproyeksikan akan berkontribusi terhadap PDB sebesar Rp 319,40 triliun hingga akhir 2025 dan Rp 358,46 triliun pada 2026 atau tumbuh berturut-turut sebesar 10,62 persen dan 10,65 persen (c-to-c),” ujar Setijadi, pada Rabu (3/9/2025).
Belum Kompetitif
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai biaya logistik di Indonesia masih belum kompetitif. Meskipun angkanya turun dari 23,8 persen menjadi 14,2 persen, biaya riilnya, dengan memasukkan komponen biaya logistik ekspor, angkanya masih mencapai 23 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, mengatakan, karenanya Indonesia sangat membutuhkan sistem logistik yang efisien dan tangguh demi memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
“Ini adalah bagian dari apa yang saya sebut sebagai high cost economy,” kata Shinta dalam sebuah diskusi di Jakarta, baru-baru ini.
Menurutnya, tingginya biaya logistik ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi struktural dari beberapa faktor, seperti ketergantungan pada pelabuhan besar, kurangnya konektivitas antar wilayah, manajemen rantai pasok yang belum efisien, minimnya fasilitas penyimpanan modern, serta kerumitan birokrasi dalam proses ekspor-impor.
Terkait kondisi tersebut, Shinta menilai pemanfaatan Pusat Logistik Berikat (PLB) dan kawasan berikat lainnya sebagai “game changer”.
“Fasilitas ini bukan hanya sekadar tempat penyimpanan, melainkan instrumen strategis yang dapat menekan biaya logistik, menghindari biaya demurrage dan detention di pelabuhan, serta mengoptimalkan arus kas. PLB juga mendorong aktivitas manufaktur berorientasi ekspor,” ucapnya.
Shinta menekankan bahwa dengan berada di jalur perdagangan emas dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat logistik global. Oleh karena itu, target pemerintah menurunkan biaya logistik hingga 8 persen dari PDB pada 2045 adalah langkah krusial.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno, juga mengakui biaya logistik di Indonesia masih tinggi.
Menurutnya, pengiriman barang antar wilayah Indonesia masih berbiaya tinggi dan menghadapi berbagai kendala, di antaranya skala logistik yang rendah, kurangnya infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul peti kemas domestik yang mampu menampung kapal besar, serta manajemen rantai pasok yang tidak efisien.
Tingginya biaya logistik ini juga berkontribusi pada tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai 6,3 persen. ICOR adalah metrik yang mengukur efisiensi investasi.
“Angka ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa investasi di Indonesia kurang efisien,” jelasnya.[am]
