LOGISTIKNEWS.ID- Importir menilai keputusan operator trucking angkutan kontainer dalam meberlakukan depo congestion surcharges (DCS) akibat kemacetan di sekitar Tanjung Priok dan layanan di fasilitas depo empty di luar Pelabuhan Tanjung Priok, menunjukan keputusasaan pelaku usaha lantaran protes dan menyuarakan keluhannya tidak pernah di dengar oleh Pemerintah.
Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Capt Subandi mengungkapkan, bahwa kemacetan di sekitar pelabuhan Priok bukan saja merugikan pemilik barang dan ternasuk perusahaan angkutan tetapi juga masyarakat terutama masyarakat sekitar pelabuhan tersebut.
Fenomena kemacetan yang terjadi itu akibat tidak hadirnya Pemerintah dalam mengatasi persoalan logistik di indonesia terutama di Tanjung Priok. Akibatnya, kerugian masyarakat terhadap imbas kemacetan itu bukan saja dari sisi waktu dan biaya, tetapi juga nyawa.
Bahkan, imbuhnya, tidak sedikit warga masyarakat sekitar yang mengalami kecekakaan hingga meninggal dunia. Belum lagi anak-anak yang ingin berangkat ke sekolah yang harus mengalami terjebak kemacetan dan terlambat masuk sekolah.
“Mengenakan biaya tambahan atas penggunaan angkutan truk (surcharges) di depo empty itu menunjukan keputus-asaan karena protes dan menyuarakan keluhan tidak pernah di dengar oleh Pemerintah,” ujar Subandi, kepada Logistiknews.id pada Rabu (15/7/2026).
Disisi lain, kata dia, Pemerintah sering mengeluarkan pernyataan seolah-olah serius ingin menurunkan cost logistik, namun faktanya biaya logistik malah kian bertambah setidak-tidaknya dari kasus pengenaan surcharges trucking ini. Sekaligus ini menunjukan terjadi paradoks antara ucapan dan perbuatan dalam slogan menurunkan biaya logistik nasional.
“Saya melihat pemerintah baik pusat maupun daerah tidak serius mengatasi kemacetan, padahal kemacetan terjadi hampir tiap hari dan sering kali cara mengatasi tidak substantif kecuali membatasi pemilik barang menarik cargonya dari pelabuhan (pembatasan gate pass) yang justru menimbulkan biaya logistik semakin tinggi, juga mengurangi pasokan bahan baku ke industri,” tegas Subandi.
Faktor Penyebab
GINSI menginventarisi setidaknya ada tiga faktor yang menjadi pemicu kemacetan tersebut.
Pertama, Pemerintah mengijinkan berdirinya depo-depo petikemas kosong di sekitar pelabuhan. Padahal mestinya keberadaan depo tersebut ada di hinterland (dekat dengan industri ), belum lagi keberadaan Depo-depo tersebut kebanyakan tidak memiliki Amdal dan persyaratan lainya.
“Belum lagi depo petikemas kosong yang berada di sepanjang jalan Cakung Cilincing dan jalan Marunda tidak memiliki lahan untuk parkir truk yang akan masuk depo. Akibatnya truk trailer tersebut antre sampe kejalan raya atau jalan umum yang mengakibatkan kemacetan luar biasa,” ungkap Subandi.
Kedua, Selama ini Pelabuhan Tanjung Priok tidak melakukan investasi untuk pengembangan kawasan pelabuhan agar aktifitas pelabuhan tidak berdekatan dengan jalan umum (keterbatasan buffer area untuk truk yang keluar dan masuk pelabuhan).
“Hal ini karena pelabuhan hanya fokus memaksimalkan lahan yang dimiliki hanya untuk penambahan pendapatan (lahan bisnis), padahal sudah sering akibat aktifitas di dalam pelabuhan berimbas keluar pelabuhan,” ujar Subandi.
Ketiga, Tidak ada penindakan hukum yang tegas pada depo-depo yang melanggar dan menimbulkan kemacetan hingga ke jalan umum (jalan raya) yang telah merugikan dunia usaha lainnya dan juga masyarakat.
“Pasalnya, depo-depo yang menimbulkan kemacetan di jalan umum seolah-olah tidak merasa bersalah dan justru merasa kuat. Herannya Kementrian Perhubungan ikut mengatur biaya-biaya di depo empty itu yang lebih suka-suka tetapi justru tidak mau mengatur operasional depo-depo itu agar tidak sesuka mereka,” tegas Ketum GINSI.[am]
