JAKARTA – Ada yang menarik dalam rencana pagelaran Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) ke VIII tahun 2021.
Pasalnya, sebelum Munas dilaksanakan pada akhir Oktober 2021, ajang konsolidasi tertinggi para anggota asosiasi tersebut terlebih dahulu akan melaksanakan pra Munas pada 9 Oktober 2021 di Provinsi Jambi.
Informasi yang diperoleh redaksi menyebutkan bahwa Pra-Munas itu akan mengagendakan pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap sejumlah persoalan krusial berkaitan dengan kelangsungan roda organisasi, regulasi bongkar muat, termasuk menggadang siapa sosok paling mumpuni untuk memimpin APBMI periode lima tahun mendatang.
Hingga saat ini, setidaknya terdapat tiga calon yang menyatakan bersedia memperebutkan kursi Ketua Umum DPP APBMI periode 2021-2026, yakni HM Fuadi (Inchumbent), Juswandi Kristanto (Ketua DPW APBMI DKI Jakarta, dan Putut Sutopo (Penasehat DPW APBMI Jawa Tengah).
Namun, Pengamat Kemaritiman dari National Maritime Institute (NAMARIN), Siswanto Rusdi, justru menyarankan agar Munas APBMI sebaiknya di undur sampai mengetahui secara pasti bagaimana program BUP Pelindo pasca merger.
“Saya rasa petanya masih belum jelas. Istilahnya, lapangan sedang becek jadi jangan dipaksakan untuk Munas. Kalau memang butuh penyegaran bisa saja diangkat struktur pelaksana tugas (Plt) di lingkup DPP APBMI,” ujar Siswanto, kepada logistiknews.id, pada Senin (3/10/2021).
Dia bahkan memprediksi porsi aktivitas PBM anggota APBMI pada pelabuhan-pelabuhan komersial di Indonesia akan tergerus pasca merger Pelindo.
“Karenanya butuh strategi lebih komprehensif dalam mengurai semua itu. Kuncinya sosok Ketum APBMI mendatang harus benar-benar bisa membaca update situasi dan kondisi Pelindo pasca merger,” ucapnya.(*)
