LOGISTIKNEWS.ID – Persoalan efisiensi biaya logistik di Indonesia menjadi perhatian serius Pemerintah. Sebab, aktivitas logistik menjadi urat nadi perekonomian, sehingga ke depannya mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan biaya logistik tersebut bisa turun menjadi 9 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2045.
Hal itu dikemukakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa saat acara ‘Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045’, di Jakarta pada Kamis (14/9/2023).
Baca Juga : Yukki: LPI itu Cuma ‘Persepsi’, Mending Fokus Menuju Indonesia Emas 2045
Baca Juga : INSA: Bedah & Benahi Cost Logistik Hulu-Hilir Ekspor, demi Dongkrak LPI
Berdasarkan hasil kajian logistik yang dilakukan Bappenas, ungkapnya, biaya logistik domestik saat ini mencapai 14,29 persen, sedangkan biaya logistik ekspor mencapai 8,98 persen.
Dia mengatakan, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pengukuran biaya logistik nasional menggunakan metodologi Input-Output.
“Berdasarkan perhitungan biaya logistik nasional, terdapat tiga komponen utama yang diperhitungkan, yakni biaya transportasi, biaya pergudangan dan penyimpanan persediaan (inventory) serta biaya administrasi,” ucap Suharso Monoarfa.
Kepala Bapenas mengatakan, oleh karenanya diperlukan masukan-masukan yang konstruktif dari berbagai stakeholder terkait baik kementerian/lembaga, akademisi, asosiasi logistik, dan berbagai mitra pembangunan.
“Mudah-mudahan dengan perhitungan metode baru, dapat dibandingkan dengan negara lain. Kedepan perhitungan biaya logistik yang dilakukan setiap tahun akan dilakukan kerja sama Kementerian Perekonomian, Bappenas, BPS, dan pelaku penyedia jasa logistik untuk mencapai biaya logistik yang rendah tadi per GDP,” paparnya.
National Logistic Ecosistem
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sistem logistik merupakan salah satu kunci penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Airlangga menyampaikan, pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kinerja logistik nasional melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi sistem informasi antarinstansi dan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional.
“Saya sangat mendukung target implementasi NLE yang penerapannya diperluas di 32 pelabuhan laut dan 6 bandara untuk tahun 2023. Dan diharapkan koordinasi itu juga diimplementasikan oleh seluruh pejabat eselon 1 hingga level teknis sehingga capaian NLE ini bisa terus dikejar,” ujarnya.
Baca Juga : Mengintip Metode Survei LPI yang Kini Tuai Polemik dan Bikin Luhut Geram
“Tak hanya itu, SSm QC juga menghemat biaya sebesar 33,48 persen atau mencapai Rp 191,32 miliar,” ujarnya.
Visi Capres dan Cawapres
Sebelumnya, CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengungkapkan, peranan sektor logistik sangat penting sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kinerja sektor logistik juga sangat mempengaruhi daya saing produk dan komoditas nasional yang semakin penting dalam era globalisasi.
Sektor logistik menunjukkan tingkat pertumbuhan yang baik. Sebagai gambaran, kata Setijadi, bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan tertinggi lapangan usaha tahun 2022 terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen.
“Di lain sisi, biaya logistik Indonesia tergolong tinggi. Selain itu, Logistics Performance Index (LPI) Indonesia pada tahun ini turun 17 peringkat dibandingkan lima tahun lalu. LPI Indonesia kini berada di peringkat 63 dari total 139 negara,” jelasnya.
Setijadi mengatakan, karena itu visi Capres-Cawapres 2024 atas sektor logistik nasional sangat penting, sehingga isu sektor logistik perlu menjadi salah satu topik dalam Debat Capres-Cawapres 2024 yang akan digelar sebanyak lima kali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca Juga : Kiat Dongkrak LPI, Belajarlah dari India
“Isu logistik dapat menjadi topik khusus dalam debat agar dapat diketahui visi Capres-Cawapres atas sektor logistik nasional serta pandangan dan pemikiran pemecahan berbagai persoalan dan pembenahan sektor logistik yang kompleks,” ujar Setijadi.
Dia menyatakan Capres-Cawapres juga diharapkan mempunyai pandangan strategis mengenai tiga isu utama persoalan logistik yang selama ini menjadi rekomendasi SCI, yaitu revisi atas Perpres 26/12 tentang Cetak Biru Pengembangan Logistik Nasional (Sislognas), pembentukan UU logistik, dan pembentukan lembaga permanen bidang logistik.
SCI menilai, isu logistik itu juga bisa menjadi poin-poin pertanyaan dalam beberapa topik debat. Dalam debat tentang energi dan pangan, serta infrastruktur, misalnya, dapat digali strategi pengembangan sektor logistik untuk mengatasi persoalan pasokan dan pemerataan ketersediaan energi dan pangan.
Persoalan lain, imbuhnya, terkait dengan kelangkaan, harga mahal, dan fluktuasi harga kebutuhan barang pokok yang seringkali terjadi karena masalah transportasi dan distribusi, juga pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.
Topik debat lainnya yang relevan dengan logistik adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta perdagangan dan industri.
“Strategi sektor logistik sangat penting untuk ditinjau sebagai pendukung dalam mengatasi masalah pemerataan ekonomi wilayah, perdagangan, dan industri, serta kesejahteraan rakyat,” ujar Setijadi.[redaksi@logistiknews.id]
