LOGISTIKNEWS.ID – Pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 mendatang diharapkan dapat membentuk Lembaga atau Badan Rantai Pasok dan Logistik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Peran Lembaga atau Badan Pemerintah itu bersifat independen bertugas membantu Kementerian tehnis terkait serta memberikan masukan kepada Presiden guna mewujudkan kebijakan terintegrasi dalam sistem rantai pasok dan logistik agar lebih terukur dan efisien.
“Termasuk bagaimana Lembaga atau Badan itu bisa menyusun perencanaan potensi sumber-sumber raw material dan mengatur tata niaganya untuk kepentingan nasional,” ujar Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto, kepada Logistiknews.id, pada Selasa (19/9/2023).
Raw material atau seringkali disebut bahan baku yang menjadi komponen utama dalam bidang industri manufaktur. Disebut pula manufaktur lantaran terdapat proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap digunakan atau dikonsumsi.
Baca Juga : Bisnis Logistik 2023 Bakal Tumbuh 5-8%, Ini Parameternya versi ALI
Baca Juga : Gelar Media Gathering, ALI Beberkan 8 Rekomendasi Sikapi Global Supply Chain
Dia mengatakan, melalui Lembaga/Badan tersebut juga bisa melakukan mapping lebih detail soal bea masuk-nya jika terpaksa harus dilakukan importasi raw material tersebut di dalam negeri.
“Jadi semuanya mesti di design lebih detail. Lembaga atau Badan itu mesti dibawah Presiden dan harus power full, supaya bisa action konkret bukan hanya sekedar memberikan rekomendasi,” ucap Mahendra.
Oleh sebab itu, ALI menginginkan para Bakal Calon Presiden dan Bakal Calon Wakil Presiden pada Pemilu kali ini bisa turut menyentuh isue-isue soal keberlangsungan rantai pasok dan logistik di tanah air. Selain itu menghapuskan ego sektoral antar instansi demi kemajuan pembangunan nasional.
Pangkas Biaya Transportasi
Mahendra juga mengungkapkan masih tingginya cost logistik yang mencapai 14,29% dari product domestic bruto (PDB) pada tahun 2022 , bisa terus ditekan dengan memangkas hambatan dan efisiensi pada aspek layanan transportasinya.
“Pasalnya biaya transportasi dalam kegiatan logistik itu bisa mencapai 40 persen, sisanya inventori, SDM dan lainnya. Belum lagi soal masih adanya pungutan liar (pungli) dijalanan. Ini juga berkontribusi pada biaya transportasi. Karenanya, biaya transportasi harus diturunkan mulai saat pergerakan dari gudang produksi hingga ke customer akhir,” paparnya.
Untuk menekan biaya transportasi, imbuhnya perlu dijalankan pola angkutan barang dengan moda massal yang masif seperti melalui Kereta Api (KA) maupun Kapal Laut jenis roll on-roll off (Ro-Ro).
“Kita syukuri kita sudah punya metodologi untuk mengefisiensikan biaya logistik itu. Pada 2012 kita sudah punya Sislognas (sistem logistik nasional), dan pada tahun ini (2023) kita juga punya metodologi menghitung rantai pasok dan logistik nasional,” tuturnya.
Baca Juga : Menakar Efektivitas Pusat Logistik Berikat & Dampaknya bagi JPT
Mahendra mencontohkan, untuk menekan biaya logistik, kalau mau kirim barang ke pulau Sumateta harus lewat laut dan jangan melalui darat via trucking. Misalnya Jakarta- Medan mestinya pakai kapal laut dan jangan lagi pakai trukcing.
“Kita juga jangan hanya tergantung pakai kapal kontainer, tetapi pake juga kapal roro misalnya seperti tujuan ke Kalimantan dan Sulawesi. Namun memang, sayangnya kapal roro yang untuk kargo masih jarang karena adanya dualisme regulasi di Ditjen Darat dan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub,” ungkapnya.
Disisi lain, moda Kereta Api (KA) Barang mesti dioptimalkan untuk jarak tempuh diatas 500 Km lantaran jika menggunakan trucking sudah tidak lagi efisien.
“Angkutan KA dan kapal ro-ro untuk kargo ini mesti lebih diperbanyak lagi dan lebih masif untuk menekan biaya transportasi di sektor logistik. Jika hal itu bisa dilakukan, setidaknya upaya Pemerintah untuk menekan cost logistik hingga 9% dari PDB tidak terlampau sulit dan bisa segera terwujud, tidak perlu menunggu sampai 2045, mungkin pada 2035 sudah bisa realisasi” sergahnya.
Baca Juga : Industri Logistik Halal perlu Pengembangan
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan biaya logistik tersebut bisa turun menjadi 9 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2045.
Aktivitas logistik menjadi urat nadi perekonomian, sehingga ke depannya diharapkan mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Hal itu dikemukakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa saat acara ‘Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045’, di Jakarta pada Kamis (14/9/2023).
Berdasarkan hasil kajian logistik yang dilakukan Bappenas, ungkapnya, biaya logistik domestik saat ini mencapai 14,29 persen, sedangkan biaya logistik ekspor mencapai 8,98 persen.[redaksi@logistiknews.id]
