IMPOR DIPERKETAT: Depalindo Rekomendasikan Kemenhub, ada Hi-Co Scan di Semua TPK Ekspor Impor 

  • Share
Toto Dirgantoro

LOGISTIKNEWS.ID – Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) merespon postif dan mendukung penuh keputusan Pemerintah RI melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang berkomitmen melakukan pengetatan terhadap sejumlah barang impor yang mengganggu pangsa pasar produk dalam negeri.

Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro mengatakan, langkah Pemerintah tersebut sangatlah tepat, lantaran banyaknya barang impor yang beredar saat ini juga akibat tidak optimalnya pengawasan.

Dia mengungkapkan, karena itu diperlukan pengawasan yang lebih terukur terhadap masuknya barang impor melalui sistem informasi tehnologi (IT) yang canggih, seperti adanya alat pemindai peti kemas atau Hi-Co Scan di seluruh terminal peti kemas (TPK) di Indonesia yang layani ekspor impor.

“Perlu adanya Hi-Co Scan peti kemas untuk mendeteksi barang impor itu sudah cukup lama kami usulkan, dan bahkan pada acara Diskusi tentang Tata Kelola dan Layanan Ekspor Impor yang digelar Mabes Polri beberapa waktu lalu maupun saat bertemu dengan Satgas Pemberantasan Mafia Pelabuhan & Bandara, di gedung bundar Kejaksaan Agung baru-baru ini, soal Hi-Co Scan itupun telah kami (Depalindo) sampaikan,” ujar Toto melalui keterangan resmi Depalindo pada Sabtu (7/10/2023).

Baca Juga : Depalindo Sharing soal Logistik hingga Hico-Scan dengan Menteri Transportasi Malaysia

Bahkan, ungkap Toto, Depalindo juga sudah menyurati Menhub Budi Karya Sumadi pada 29 September 2023 yang juga ditembuskan antara lain kepada Menteri Keuangan RI, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, dan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu.

Dalam suratnya kepada Menhub itu, Depalindo merekomendasikan perlunya dipasang Hi-Co Scan di seluruh terminal peti kemas (TPK) ekspor impor demi kepentingan nasional dalam mencegah maraknya barang masuk dengan memanipulasi data maupun dokumen.

Situasi saat ini, ungkap Toto yang juga Sekjen GPEI itu, bahwa maraknya barang impor yang disinyalir tidak sesuai dokumen khususnya tekstil dan produk tekstil yang kini membanjiri pasar serta narkoba dan senjata api, maka perlu adanya pengawasan melekat dan terukur di setiap pelabuhan ekspor impor.

Baca Juga : Ombudsman RI Kunjungi TPFT Graha Segara, Penggunaan Hico-Scan Diapresiasi

Dia menambahkan, bersama dengan Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno, Depalindo juga telah melakukan study banding ke pelabuhan West Port Malaysia dimana untuk mengatasi hal itu mereka telah memasang Hi-Co Scan dengan tehnologi tinggi yakni sebanyak 67 unit yang terdiri di gate in maupun gate out.

“Dengan cara itulah maka Malaysia dapat mencegah masuknya barang-barang yang tidak sesuai dokumen/ilegal, termasuk Narkoba dan Senjata Api,” tegas Toto.

Karenanya, Depalindo merekomendasikan supaya Kemenhub agar dapat menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara (Pasal 7 Point 2C) dimana setiap terminal harus dilengkapi dengan Hi-Co Scan.

“Hi-Co Scan bukan hanya domain Bea dan Cukai tetapi untuk kepentingan nasional guna mencegah maraknya barang impor beredar yang tidak sesuai dokumen untuk melindungi industri dalam negeri serta perekonomian nasional,” ujar Toto.

Dia mengatakan, Depalindo juga akan terus mensupport upaya yang kini sedang dilakukan oleh manajemen terminal peti kemas ekspor impor di pelabuhan Tanjung Priok (JICT dan TPK Koja) dalam mempersiapkan adanya fasilitas Hi-Co Scan peti kemas.

“Namun hal tersebut juga perlu dilakukan oleh terminal peti kemas lainnya (ekspor- impor) yang ada di Indonesia,” papar Toto.

Baca Juga : IMPORTASI: Jalur Kuning Dihapus, Depalindo Usulkan Kembali Masuk Jalur Merah

Disisi lain, Depalindo juga menghimbau Ditjen Bea dan Cukai dengn pofiling dan intelijensi-nya dapat meningkatkan kembali kategori importasi jalur merah. “Dulu kategori jalur merah 26% sekarang hanya 4-6%. Mestinya kategori jalur merah itu 20%. Selain itu perlu ditingkatkan control di post border, pengetatan pusat logistik berikat (PLB), dan mewaspadai barang impor business to bussines (B2B) yang menjadi business to customer (B2C),” pungkas Toto.

Sebagaimana diketahui, kini Pemerintah Indonesia melakukan pengetatan terhadap sejumlah barang impor yang mengganggu pangsa pasar produk dalam negeri, mulai dari pakaian jadi, sepatu, hingga elektronika.

Pasalnya, asosiasi dan masyarakat terkait sudah banyak menyampaikan keluhan membanjirnya barang impor di pasar tradisional dan e-commerce, sehingga pemerintah memutuskan untuk mengubah aturan dalam 2 minggu ke depan.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo , di Istana Merdeka, Jumat (6/10/2023).

“Tadi arahan Bapak Presiden Jokowi kepada jajaran pemerintah, agar fokus pada pengetatan impor komoditas tertentu. Komoditas yang dipilih adalah mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil, obat tradisional, suplemen kesehatan, pakaian jadi, aksesoris pakaian jadi, dan produk tas,” ujar Menko Perekonomian.[redaksi@logistiknews.id]

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *