Depalindo: Dear Pak Menhub, Jangan Batasi Angkutan Barang Saat Nataru

  • Share
Toto Dirgantoro, Ketua Umum Depalindo / Sekjen DPP GPEI.

LOGISTIKNEWS.ID – Rencana pengaturan atau pembatasan angkutan barang dan logistik pada masa Nataru, terus menuai polemik, karena dinilai menghambat roda perekonomian dan merugikan sebagian kalangan dunia usaha.

Disisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub telah menyosialisasikan rencana Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan pada Masa Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) atau berlaku mulai 22 Desember 2023 s/d 2 Januari 2024.

Menurut Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro, penyiapan regulasi pembatasan angkutan barang dan logistik justru sangat kontraproduktif terhadap upaya Pemerintah dan Stakeholders untuk membenahi performance logistik nasional yang saat ini merosot, dan upaya mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional.

Baca Juga : Unfaedah ke Perekonomian, Trucking & Eksportir Tolak Pembatasan Angkutan Barang Nataru

Sebagaimana diketahui, bahwa World Bank telah merilis bahwa logistics performance index (LPI) Indonesia terus merosot dan menempati peringkat ke 63 dari total 139 negara yang dikaji dengan skor LPI 3,0.

Catatan tersebut mengalami penurunan 17 peringkat dibandingkan pada 2018 saat Indonesia menduduki urutan ke-46 dengan skor LPI 3,15.  Kinerja LPI oleh World Bank itu dihitung berdasarkan enam dimensi, yakni customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timelines, dan tracking & tracing.

“Karena itu, regulasinya jangan membatasi angkutan barang, sebab kalau semangatnya untuk mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas pada saat Nataru, tentu ada cara yang lebih win-win solution. Jangan sampai (angkutan barang) di ruas tol dibatasi lalu di jalan nontol (arteri) juga dibatasi. Jelas kalau ini yang dilakukan Pemerintah tidak fairnes bagi pebisnis logistik, ekspor impor maupun trucking. Padahal semua kegiatan usaha itu berkontribusi signifikan bagi ekonomi nasional,” ujar Toto kepada Logistiknews.id, pada Sabtu (25/11/2023).

Karenanya, Depalindo berharap Menhub Budi Karya Sumadi dapat mempertimbangkan kembali keputusan instansinya itu soal pembatasan angkutan barang Nataru mengingat kondisi perekonomian nasional dan dunia usaha yang belum sepenuhnya membaik.

Toto mengatakan, ditengah kegiatan ekspor nasional yang sedang menurun saat itu semestinya Pemerintah turut mendorong supaya kinerja ekspor bisa pulih, bukan malah membatasi pergerakannya di moment-moment tertentu seperti Nataru.

Toto yang juga Sekjen Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) itu menlansir data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia selama periode Januari s/d Oktober 2023 yang hanya mencapai US$214,41 miliar atau turun 12,15 persen dibanding periode yang sama tahun 2022. Sementara ekspor nonmigas mencapai US$201,25 miliar atau turun 12,74 persen.

“Fakta datanya dari BPS sangat jelas bahwa ekspor kita tahun ini sedang lesu, sehingga kita mengharapkan Pemerintah dalam hal ini Kemenhub lebih bijak dalam membuat aturan dengan tidak melakukan pembatasan angkutan barang saat Nataru yang berpotensi juga menghambat kelancaran arus barang ekspor,” ucap Toto.

Sebab, kata dia, pergerakan angkutan barang khususnya ekspor impor itu bukan cuma di  Jabodetabek yang melalui Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi juga di Jawa Barat, Semarang (Jawa Tengah) maupun Jawa Timur yang dilayani melalui pelabuhan Tanjung Emas Semarang ataupun Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Belaum lagi yang diluar pulau Jawa, seperti Pelabuhan Belawan Medan Sumut.

Baca Juga : Catat, Kemenhub bakal Atur Pergerakan Angkutan Barang di Ruas Jalan ini Saat Nataru

“Jadi rasanya tidak perlu ada pembatasan angkutan barang sepanjang operator trucking memenuhi persyaratan bahwa armadanya itu layak dan tepat guna peruntukannya. Hanya diperlukan pengawasan dilapangan oleh instansi berkepentingan terhadap armada yang tidak memenuhi syarat (seperti armada ODOL) misalnya. Dan saya yakin Menhub bisa memberikan solusi terbaik hal itu,” papar Toto.

Angkutan Barang Nataru

Pada Jumat (24/11/2023), Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemehub) menyosialisasikan rencana Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan pada Masa Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Pengaturan operasional angkutan barang pada Nataru itu akan menyasar sejumlah kriteria armada antara lain; mobil Barang dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 kg, Mobil Barang dengan Sumbu 3  atau lebih, Mobil Barang dengan Kereta Tempelan, Mobil Barang dengan Kereta Gandengan, serta Mobil Barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian (tanah, pasir, batu) maupun hasil tambang dan bangunan.

Adapun ruas Jalan Tol yang diatur untuk angkutan barang yakni;  Bakauheni – Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung;  Jakarta – Tangerang – Merak; Prof. DR. Ir. Sedyatmo; Jakarta Outer Ring Road (JORR); Dalam Kota Jakarta; Jakarta – Bogor – Ciawi – Cigombong;  Cigombong – Cibadak; Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; Jakarta – Cikampek; dan Cikampek – Purwakarta – Padalarang –Cileunyi.

Selain itu, Cikampek – Palimanan – Kanci  Pejagan; Jakarta – Cikampek II Selatan (Fungsional); Cileunyi – Cimalaka; Cimalaka – Dawuan; Pejagan – Pemalang – Batang  -Semarang; Krapyak – Jatingaleh, (Semarang); Jatingaleh – Srondol, (Semarang); Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang); Semarang – Solo – Ngawi;  Semarang – Demak; Jogja – Solo (Fungsional); Ngawi-Kertosono – Mojokerto – Surabaya – Gempol – Pasuruan – Probolinggo; Surabaya – Gresik; dan Pandaan – Malang.

Sumber: Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.

Adapun ruas jalan non tol yang diatur yakni; Medan – Berastagi; Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea; Jambi – Sarolangun – Padang; Jambi – Tebo – Padang; Jambi – Sengeti – Padang; Padang – Bukit Tinggi; Jambi – Palembang – Lampung; Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak; Merak–Cilegon–Ling Sel Cilegon–Anyer–Labuhan; Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto; Serang – Pandeglang – Labuhan; Jakarta–Bekasi–Cikampek–Pamanukan – Cirebon; dan Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar.

Selain itu, Bandung – Sumedang – Majalengka; Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur; Cirebon – Brebes; Solo – Klaten – Yogyakarta; Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak; Bawen – Magelang – Yogyakarta; dan Tegal – Purwokerto; Solo – Ngawi; Jogja – Wates; Jogja – Sleman – Magelang; Jogja – Wonosari; Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles); Pandaan – Malang; Probolinggo – Lumajang; Madiun – Caruban – Jombang; Banyuwangi – Jember; serta Denpasar – Gilimanuk.

Baca Juga : LPI Indonesia Anjlok, Penerapan NLE Jadi Solusi

Adapun kriteria armada angkutan barang yang dikecualikan (dengan persyaratan) yakni pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, Pakan Ternak, serta barang pokok.

Dalam kaitan pengecualian tersebut, angkutan barang harus dilengkapi dengan surat muatan dengan ketentuan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, serta surat muatan yang berisi keterangan jenis barang yang diangkut, tujuan pengiriman barang, nama dan alamat pemilik barang.

Dokumen itu ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang atau trucking.[redaksi@logistiknews.id]

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *