Rencana Revisi UU 17 Tentang Pelayaran, APBMI dan INSA Sampaikan ‘Uneg-Uneg’ di DPR

  • Share

LOGISTIKNEWS.ID – Dihadapan Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI, para pelaku usaha dan pegiat disektor pelabuhan dan pelayaran menyampaikan uneg-unegnya terkait rencana revisi UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pelaku usaha itu yakni Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) dan Indonesia National Shipowners Association (INSA), serta Pengamat yang juga pakar hukum kebijakan Maritim.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP APBMI Juswandi Kristanto menyampaikan sejumlah persoalan dan tantangan yang dihadapi perusahaan anggota di seluruh Indonesia.

Terkait dengan rencana revisi UU 17/2008 tentang Pelayaran, APBMI mengusulkan antara lain perlu adanya penjelasan di pasal 90 ayat (3) Huruf g pada beleid itu.

Dimana, penjelasan yang dimaksud dengan penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang adalah pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan pada terminal multipurpose/konvensional yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui kemitraan dengan badan usaha yg didirikan khusus untuk bongkar muat barang di pelabuhan dalam rangka pemberdayaan UMKM dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam berusaha.

Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto mengatakan, tak keberatan adanya revisi UU Pelayaran tersebut demi konsistensi penguatan persoalan penegakan hukum dilaut, coasguard, maupun cabotage.

Sedangkan Pengamat Hukum Maritim, Soleman Ponto menjabarkan soal  pelanggaran hukum dan instansi penegakan hukumnya di laut.

“Kita perlu fokus pada antisipasinya terkait ancaman keamanan maritim, termasuk jika ada Undang-Undangnya yang dilanggar. Juga bagaimana dengan fungsu dan peran para Penyidik dan Penegak Hukumnya dilapangan?,” tanya Soleman.

Merespon semua pandangan pelaku usaha dan pegiat kemaritiman itu, Pimpinan Komisi V, Lasarus mengatakan, DPR-RI berkomitmen membuat regulasi Pelayaran tetap mengacu pada aturan International Maritime Organization (IMO.

Saat ini, ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi V DPR RI yakni; Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal & Transmigrasi serta Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maupun Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas.[redaksi@logistiknews.id]

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *