LOGISTIKNEWS.ID – Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, Soedirman, akhirnya angkat bicara terkait rencana aksi mogok sejumlah pengusaha truk di Jakarta dalam menyikapi kewajiban sertifikasi ‘halal logistik’.
Menurutnya, saat ini di DKI Jakarta, selain Aptrindo, juga terdapat empat wadah organisasi yang menaungi perusahaan trucking di Pelabuhan Tanjung Priok, yakni Organda Angsuspel, Klub Logindo, dan Trucking Mandiri.
“Jadi ya.. kita tunggu dulu, kalau mau melakukan mogok seperti itu kita (empat) wadah organisasi itu mesti satu suara dan kompak dulu. Kita jangan terburu-buru. Apalagi, pihak Organda Angsuspel dan Logindo setahu saya belum pernah menyatakan kesiapannya (mogok),” tegas Soedirman, kepada Logistiknews.id, pada Sabtu (5/10/2024).
Sebagai Ketua Aptrindo DKI Jakarta, Soedirman menegaskan dirinya akan terus berkomitmen mendukung dan memperjuangkan aspirasi anggotanya, melalui mekanisme yang terukur, komprehensif dan tepat sasaran.
“Jadi sementara ini saya himbau temen-temen di Aptrindo DKI, tunggu dulu ya..kita akan bicara dulu dengan organisasi/wadah trucking yang laennya itu. Saya minta supaya semua bersatu. Sebab, Kalau hanya kita yang mogok sendirian sedangkan yang laen bekerja, justru anggota kita gigit jari (kehilangan pasar). Makanya perjuangan ini mesti kolektif dan bersama-sama seluruh perusahaan truk,” ucap Soedirman.
Dia menegaskan, selama empat unsur wadah trucking di DKI Jakarta itu tidak menyatu, dirinya menyatakan sebagai Ketua Asosiasi tidak ingin bicara soal mogok terkait isue ‘logistik halal’ tersebut.
Disisi lain, ungkapnya, ALFI juga tidak menyerukan mogok. Padahal banyak anggota asosiasi itupun memiliki dan mengoperasikan trucking logistik.
“Jadi sekali lagi kita mesti berhati-hati dalam merespon hal ini,” ujar Soedirman.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan menyatakan asosiasinya tidak akan melakukan aksi mogok dalam menyikapi persoalan kewajiban sertifikasi logistik halal.
ALFI tetap mendesak agar biaya untuk bisa comply sertifikasi logistik halal itu di gratiskan untuk tahun pertama atau saat perusahaan di awal comply aturan tersebut.
“Apalagi saat ini bisnis logistik kita (nasional) belum sepenuhnya membaik, dan perekonomian nasional serta daya beli masyarakat juga belum menggembirakan,” ucapnya kepada Logistiknews.id.
Akbar juga mengingatkan agar Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), mengevaluasi kembali soal biaya-biaya terhadap sertifikasi halal logistik tersebut.
“Sebab saat ini bukan waktu yang tepat untuk itu (ada cost tambahan) lantaran kondisi pelaku bisnis logistik sedang tidak baik-baik saja,” paparnya.
Hingga September 2024, sebanyak 825 perusahaan jasa logistik telah mengantongi sertifikasi ‘halal logistik’ tersebut.
Adapun rinciannya yakni sebanyak 97 perusahaan jasa penyimpanan, 39 perusahaan jasa pengemasan, dan 689 perusahaan jasa pendistribusian. [redaksi@logistiknews.id]
