LOGISTIKNEWS.ID- Pelaku usaha logistik menilai, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) telah melakukan transformasi dan digitalisasi sistem kearah yang lebih baik selama ini dibanding masa-masa sebelumnya guna mendorong percepatan arus barang dan logistik, termasuk ekspor impor.
Namun, kalaupun masih terdapat kekurangan atau kelemahan dalam pelayanan yang diberikan oleh DJBC tersebut, bukan berarti instansi tersebut harus dibekukan, apalagi menggantikan perannya dengan pihak lembaga asing semisal SGS.
“Ini soal kedaulatan ekonomi, bagaimana kita mengatur kemandirin kita sebagai bangsa terkait dengan tataniaga perdagangan internasional. Apalagi saat ini sudah eranya digitalisasi hampir di semua sektor, termasuk di sektor logistik. Intinya kan kita perlu perkuat pengawasan supaya DJBC bisa memperbaiki kinerjanya. Jangan justru instansinya yang diberangus,” ujar Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim kepada Logistiknews.id, pada Selasa (2/12/2025).
Dia mengungkapkan, saat ini saja perusahaan logistik nasional harus berupaya lebih keras berkompetisi pada aktivitas logistik di dalam negeri skala besar yang market share-nya justru didominasi oleh perusahaan asing.
“Prihatin kalau aktivitas logistik saja sudah banyak dikuasai asing, lalu jika instansi penjaga dan pengawasnya juga diserahkan ke pihak asing, bagaimana kedaulatan masa depan perdagangan kita ?. Tetapi memang DJBC juga harus berbemah diri. Jangan cuma gara-gara segelintir oknum nakal di instansi itu, kemudian institusinya yang dibekukan yang berimbas pada belasan ribu pegawainya. Kalau mau fairmes, oknum-oknumnya saja yang disikat,” tegas Adil Karim.
ALFI juga sepakat untuk membenahi kinerja DJBC, terutama yang berkaitan dengan peraturan atau regulasi hendaknya setiap regulasi yang akan muncul dilakukan uji publik (public hearing) melibatkan dunia usaha atau asosiasi terkait.
“Sebagai contoh soal aturan larangan pembatasan atau lartas. Itukan banyak titipan aturan dari Kementerian/Lembaga (K/L). Kalau sistemnya dikunci dan disempurnakan, gak bisa lagi itu Lartas dinegosiasikan. Lartas ya Lartas saja. Tegas begitu,” papar Adil.
Kendati begitu, ALFI berpandangan bahwa pernyataan Menkeu Purbaya yang cukup keras dalam rangka membenahi DJBC sebagai peringatan keras terhadap instansi tersebut untuk segera berbenah dan melakukan inovasi.
Dia mengatakan, belajar dari sekitar tahun 1980-an yang pernah saat itu dialihkan ke SGS, makanya harus menjadi pembelajaran bagi DJBC untuk melakukan perbaikan dan berbenah bersama, tanpa terkecuali.
“Apa yang disampaikan Menkeu itu kami rasa sifatnya masih opsional. makanya semua pihak, khususnya DJBC harus berbenah diri,” ucap Adil.
Sebagaimana diberitakan, lantaran banyaknya kasus yang terus disorot publik pada instansi Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) saat ini, membuat<Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa, sempat geram. Apalagi, dalam beberapa bulan terakhir, Menkeu Purbaya cukup rajin untuk melakukan sidak ke kantor pelayanan Bea Cukai.
Bahkan, Menkeu sempat mengeluarkan statment bakal membekukan DJBC jika dalam waktu setahun instansi itu tak memperbaiki kinerjanya. Purbaya membuka opsi mengganti peran Bea Cukai dengan operator swasta SGS (Societe Generale de Surveillance) asal Swiss, kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas.
Societe Generale de Surveillance (SGS) yang berdiri pada 1878 di Jenewa, kini menjadi salah satu perusahaan terbesar dalam layanan testing, inspection, verification, dan certification (TIC). SGS pernah terlibat dalam urusan kepabeanan Indonesia, berawal dari kondisi berat pada awal 1980-an, lantaran maraknya pungutan liar, manipulasi nilai barang, serta kolusi antara importir dan petugas pelabuhan menyebabkan penerimaan negara terus tergerus.
Kendati begitu, Menkeu Purbaya mengakui, jika nantinya kebijakan ini benar-benar dilakukan setidaknya akan berdampak pada 16 ribu pegawai Bea Cukai yang terancam dibekukan.[am]
