JAKARTA – Semua entitas dan stakeholders yang terlibat pada kegiatan logistik harus saling mendukung menyukseskan layanan dan biaya logistik nasional yang lebih efisien dan efektif.
Hal itu disampaikan Dirut PT Pelabuhan Indonesia II/IPC, Arif Suhartono, saat menjadi nara sumber dalam Diskusi Nasional bertema ‘Kenapa Biaya Logistik Nasional Lebih Mahal ?’, yang digelar Media Ocean Week dan Kementerian Perhubungan di Museum Maritim Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, pada Rabu (4/8/2021).
Diskusi Nasional yang dibuka secara virtual olen Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi itu, juga menampilkan nara sumber dari DPP Indonesia National Shippowners Association (INSA), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP), Staf Khusus Menhub, Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), serta dipandu oleh moderator Pengamat Kepelabuhanan Pasoroan Herman Harianja.
Dirut IPC juga memastikan bahwa yang terkait dengan biaya-biaya logistik di pelabuhan semuanya sudah di publish dan fix.
“Jadi apabila ada biaya-biaya logistik di pelabuhan yang tidak terkait dengan yang kami publish maka saya pastikan akan kami tindak dan kami juga sudah menyiapkan kontak pengaduan untuk itu,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Arif Suhartono juga menjabarkan tentang integrated port network (Pelindo I,II, III dan IV).
Dengan integrasi itu, imbuhnya, maka bisa diwujudkan pola Container Terminal Standardization di Indonesia atau di semua pelabuhan yakni dengan cara membangun National Port Network Connectivity antar terminal peti kemas melalu standar terminal untuk mendorong pola operasi berbasis P&C dengan perfotmance yang optimal dan stabil.
“Melalui itegrasi seperti itu maka dharapkan biaya logistik nasional bisa efisien dan seragam,” paparnya.
Sementara itu, salah satu penanya langsung pada kesempatan tersebut, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta Adil Karim mengatakan semua pihak harus terus berkomitmen dalam mendorong program pemerintah yakni National Logistik Ecosystem (NLE) dalam upaya mengefisiensikan biaya logistik nasional.