JAKARTA – Pelaku usaha logistik nasional mendukung sepenuhnya upaya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk memberantas praktik mafia di pelabuhan guna mengefisiensikan biaya logistik dan mendongkrak perekonomian nasional.
“Kami sangat mendukung upaya Pemerintah RI untuk itu. Apa yang disampaikan Menko Luhut tersebut sebagai sikap dan komitmen tegas Pemerintah. Sekaligus harus menjadi warning serius terhadap semua stakeholders di pelabuhan,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, kepada pers pada Kamis (11/11/2021).
Dia menegaskan, untuk mendorong terciptanya layanan logistik yang efisien dan transparan di bandar udara (bandara) maupun di pelabuhan, para pelaku logistik termasuk eksportir dan importir, bahwa sejak awal ALFI telah mendorong implementasi program atau sistem National Logistic Ecosystem (NLE).
Sistem NLE ini, imbuhnya, dinilai mampu memperbaiki manajemen supply chain atau rantai pasokan, sehingga proses logistik hingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Meski begitu, penerapannya-pun harus bisa diawasi secara penuh agar semua program bisa berjalan sesuai dengan perencanaan, dan diperlukan kolaborasi semua stakeholders.
“NLE sebagai platform besar-nya,sebagai suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah serta platform logistik lainnya. Selain itu, NLE memperkaya peran Indonesia national single window (INSW). Untuk itu diperlukan kolaborasi semua pihak terkait,” ucap Yukki.
Dia meyakini dengan kita semua fokus pada implementasi NLE akan terwujud sistem layanan logistik kepelabuhan yang lebih sehat, sehingga tidak ada lagi dugaan yang mengarah pada adanya dugaan praktik mafia pelabuhan sebagaimana yang dikemukakan Menko Marvest.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, menyoroti mengenai adanya dugaan mafia pelabuhan, yang dinilainya bisa menghambat kegiatan ekonomi dan ketidakefisienan layanan logistik nasional.
Luhut berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI segera bertindak untuk mengusut hal-hal tersebut.
Menurutnya birokrasi di pelabuhan masih harus dibenahi supaya tidak ada lagi mafia-mafia yang menghambat kegiatan ekonomi di pelabuhan.
“Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi, ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk me-monitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan,” ujar Luhut saat menghadiri webinar Stranas PK ‘Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan’, Kamis (11/11/2021).
Luhut menambahkan pengawasan pada setiap pelabuhan itu sangat diperlukan. Agar tercipta ekosistem birokrasi pelabuhan yang sehat.(am)
