LOGISTIKNEWS.ID – Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang sebelumnya menyebabkan kenaikan biaya impor bahan baku dan logistik, kini juga diikuti oleh kenaikan suku bunga pinjaman perbankan bagi sektor manufaktur.
Kondisi ini mendorong industri manufaktur untuk menghitung ulang biaya produksi. Sebagian industri memangkas margin keuntungan untuk menanggung beban biaya produksi.
Namun, para pelaku industri dengan skala yang lebih kecil terpaksa melakukan penyesuaian harga akibat semakin meningkatnya harga bahan baku dan biaya produksi.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (27/10/2023), mengharapkan agar inflasi di Indonesia masih bisa terkontrol dan tidak ada perubahan pada faktor-faktor lainnya yang akan turut meningkatkan biaya produksi di sektor industri.
“Misalnya isu kenaikan harga gas industri atau kenaikan tarif listrik, sehingga biaya produksi dapat dijaga agar tetap stabil dan produk industri kita menjadi kompetitif,” jelas Menperin.
Baca Juga : Kerek Daya Saing Industri, Begini Jurus Kemenperin
Menperin menambahkan, pihaknya yakin bank sentral memiliki instrumen-instrumen untuk menjaga stabilitas. Selain itu, perbankan juga dapat mendukung sektor industri yang selama ini menjadi penyumbang pajak serta memberikan kontribusi ekonomi tertinggi. “Sehingga kami tetap optimis bahwa manufaktur akan tetap tumbuh,” ujarnya.
Agus menyampaikan, langkah utama yang perlu dilakukan untuk mendukung sektor industri dalam negeri agar tetap mampu produktif dan berdaya saing dalam situasi saat ini adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Selain itu, meningkatkan penguasaan produk dalam negeri di pasar domestik, belanja produk dalam negeri juga mampu menurunkan impor yang dapat berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah.
Kemenperin juga mendorong realisasi komitmen belanja Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah maupun BUMN tahun 2023 sebesar Rp1.157,47 Triliun. Saat ini, rata-rata realisasi anggaran nasional mencapai 66,78% (per 23 Oktober 2023).
Untuk mendukung hal ini, Kemenperin melakukan berbagai terobosan, misalnya digitalisasi proses sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hal ini untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri secara merata dan optimal di seluruh kalangan Masyarakat.
“Dengan percepatan proses sertifikasi TKDN, termasuk juga bagi industri kecil dengan menerapkan self-assessment, kami ingin agar produk dalam negeri dapat makin cepat terserap dalam program pengadaan barang dan jasa,” tegas Agus.
Langkah selanjutnya adalah melalui pemberlakuan larangan dan pembatasan (lartas) impor terhadap kelompok-kelompok barang tertentu.
Tujuan penerapan aturan tersebut adalah untuk memberikan keadilan bagi barang-barang produksi dalam negeri.
Impor Terjepit
Sebelumnya, Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Capt Subandi mengatakan penguatan mata uang dollar terhadap rupiah, dirasakan cukup menghantam para pelaku usaha importasi.
Selain harga barang di negara asal atau di luar negeri yang mengalami kenaikan signifikan, biaya logistik di dalam negeri juga mengalami kenaikan.
Kondisi itu makin membuat para pelaku importasi kian tersungkur. Akibatnya para importir harus mengurangi volume importasinya dan juga terpaksa menaikan harga jual produk.
Baca Juga : GINSI: Pebisnis kian Terjepit imbas Pelemahan Rupiah
“Contohnya biaya THC (terminal handling charges) di pelabuhan yang pengenaannya menggunakan mata uang dollar meskipun transaksinya di konversi rupiah yang kini ikutan melonjak seiring melemahnya rupiah. Selain itu, juga biaya di depo empty yang pengenaan layanannya masih ada yang gunakan hitungan dollar meskipun dikonversi dalam rupiah,” ucap Subandi.
Disisi lain, imbuhnya, daya beli masyarakat saat ini juga tidak sedang baik-baik saja bahkan cenderung mengalami kemerosotan daya beli.
“Semua kondisi itu membuat industri yang menggunakan bahan baku dari impor juga melakukan unsiszing produk agar tidak rugi,” ungkap Subandi.[redaksi@logistiknews.id]
